MEGAPOLIS.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto aktif berdiplomasi dengan berbagai negara sepanjang dua tahun terakhir. Di masanya, prinsip bebas aktif diterjemahkan dengan aktif mendekati berbagai kekuatan dunia, tanpa terlibat dalam aliansi militer manapun.
Indonesia terbuka membangun kerja sama saling menguntungkan dengan siapapun.
“Posisi kami jelas dan konsisten. Indonesia siap mendukung setiap upaya tulus menuju perdamaian yang adil dan langgeng di mana pun konflik masih berlangsung,” kata Prabowo dalam Forum Ekonomi Timur/Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, September 2026.
Berdasarkan catatan Kompas.com, Prabowo sudah bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin lima kali dalam 2 tahun terakhir; satu kali di China dan empat kali di Rusia.
Di sisi lain Indonesia terus menjalin kerja sama investasi dengan China, serta kerja sama pertahanan dan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).
Ia tercatat bertemu dengan Presiden AS Donald Trump pada 23 September 2025 di New York saat menghadiri Multilateral Meeting on the Middle East, serta pada 19 Februari 2026 di Washington DC dalam pertemuan bilateral yang membahas perdagangan RI-AS bertepatan dengan pertemuan perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
Gabung BRICS hingga BoP
Di masa pemerintahannya, Indonesia juga resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota penuh blok tersebut.
Kepala Negara tercatat sempat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, selama dua hari berturut-turut pada Minggu (6/7/2025) – Senin (7/7/2025).
Momen ini sekaligus menjadi debut pertama RI hadir dalam KTT BRICS setelah resmi menjadi anggota.
Dalam forum negara-negara Global South itu, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kerja sama Selatan-Selatan.
Lalu, mendorong reformasi tata kelola global yang lebih adil, serta menempatkan Indonesia sebagai bridge builder di antara kepentingan negara maju dan berkembang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Prabowo sempat menyinggung standar ganda yang ditetapkan dunia dalam forum yang sama.
“Bapak Presiden juga menegaskan menolak perang dan juga penggunaan standar ganda. Dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil,” beber Airlangga.
Kemudian, Prabowo tercatat menandatangani Piagam BoP pada Januari 2026. Di momen itu, Indonesia siap berkontribusi pada pasukan stabilisasi internasional hingga sekitar 8.000 personel, dengan batasan bahwa pasukan tidak terlihat dalam operasi tempur ofensif.
Hadiri Sidang Umum PBB
Kemudian pada September 2025, diplomasi Indonesia ditunjukkan lewat kehadiran Prabowo di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS).
Kehadiran Prabowo juga mencakup partisipasi dalam konferensi tingkat tinggi PBB terkait Palestina yang berlangsung dalam rangkaian Sidang Umum tersebut.
Dalam pidatonya, ia menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, hukum internasional, serta dukungan konsisten terhadap Palestina dan solusi dua negara.
Prabowo menyoroti masyarakat Gaza, anak-anak kecil di wilayah tersebut, yang menangis dan meminta tolong kepada dunia. Jutaan orang di Gaza menghadapi bahaya besar, ketika penduduk negara lain masih dapat duduk tenang di Sidang Umum PBB.
“Mereka menghadapi trauma. Mereka menghadapi kerusakan yang tak tergantikan pada tubuh mereka. Mereka sekarat karena kelaparan. Bisakah kita tetap diam? Akankah tak ada jawaban atas jeritan mereka? Akankah kita mengajari mereka bahwa umat manusia mampu menghadapi tantangan ini?” kata Prabowo, Selasa (23/9/2025).
Selesaikan IEU-CEPA, Finalisasi I-EAEU FTA
Selama dua tahun terakhir pula, Kepala Negara menjajaki berbagai perjanjian ekonomi.
Satu di antara yang memasuki tahap akhir menuju penandatanganan dan ratifikasi adalah perjanjian perdagangan komprehensif dengan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).
Sejauh ini, dokumen perjanjian berbahasa Inggris tengah disusun untuk menjalani proses ratifikasi di Parlemen Eropa.
Setelah tahapan tersebut, Indonesia juga akan melanjutkan proses ratifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Prosesi yang sudah mencapai tahap akhir ini menjadi angin segar setelah sempat melalui proses negosiasi alot selama lebih satu dekade terakhir, hingga memasuki putaran negosiasi ke-19.
Efektivitasnya direncanakan baru terjadi pada 1 Januari 2027 setelah prosedur ratifikasi. Nantinya jika berlaku, hampir seluruh tarif perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa akan menjadi nol persen.
Perjanjian akan membuka akses yang sangat besar bagi Indonesia ke pasar Uni Eropa yang memiliki populasi ratusan juta jiwa dan kekuatan ekonomi besar di tingkat global.
Berbeda dengan IEU CEPA, perdagangan yang dijajaki dengan Rusia dan negara pecahan Uni Soviet adalah pengurangan hambatan dagang melalui free trade agreement (FTA).
Dalam pertemuan dengan Putin di Vladivostok, Prabowo meminta negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU) segera menuntaskan prosedur internal perjanjian.
Indonesia sejauh ini juga berupaya menyelesaikan persetujuan DPR RI atas perjanjian ini. Kemudian pada Juli lalu, pemerintah telah meratifikasi melalui penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres).
Di kesempatan yang sama, Prabowo turut mengingatkan janji negara EAEU untuk menghapus—atau setidaknya mengurangi—tarif bea masuk terhadap 11.882 pos, yang sebanyak 90 persen di antaranya adalah barang yang diperdagangkan.
Perjanjian ini setidaknya akan membuka akses perdagangan produsen Indonesia ke lima pasar di negara-negara tersebut. Di sisi lain, perjanjian juga memberikan akses bagi produsen Eurasia ke lebih dari 290 juta konsumen Indonesia.
“Izinkan saya menyatakan maksud kami dengan jelas: Indonesia menginginkan perjanjian ini berlaku dan digunakan sesegera mungkin,” tegas Prabowo.
Bentuk Kampung Haji di Arab Saudi
Pencapaian lainnya dari diplomasi Prabowo ialah pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi.
Capaian ini ditempuh lewat negosiasi panjang hingga Arab Saudi mau mengubah Undang-Undang (UU) terkait kepemilikan tanah di Mekkah.
Sebelumnya, Arab Saudi melarang kepemilikan tanah bangsa lain di Kota Suci. Kini karena negosiasi, Indonesia menjadi negara pertama yang mendapat izin tersebut.
Hal ini turut mempertimbangkan jumlah jemaah haji dalam negeri yang mendominasi setiap tahun.
Saat situasi normal, Indonesia biasanya mendapat kuota 221.000 jemaah per tahun, dan sempat mendapatkan kuota tambahan sebesar 20.000 jemaah di luar jumlah tersebut.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut tidak ada barter kebijakan dari kesepakatan ini.
“Ini karena memang waktu itu permintaan langsung dari Bapak Presiden ke Crown Prince MBS dan disetujui sehingga prosesnya ini sudah berjalan dan ini menjadi satu bukti nyata juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden insya Allah bisa terlaksana,” beber Rosan.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, lokasi Kampung Haji dengan Masjidil Haram berjarak 2,5 kilometer. Di tahap awal, Danantara memulai dengan membangun 3 tower hunian usai pembebasan lahan di kawasan Jabal Hindawiyah, dekat Masjidil Haram.
Tiga tower ini nantinya mampu menampung 1.600 orang dan rencananya akan digunakan pada musim haji 2027.
Presiden Prabowo menyampaikan, Indonesia akan memaksimalkannya dengan membangun sekian belas menara.
“Kita akan bikin perkampungan haji Indonesia, sekian belas menara, sekian puluh menara, yang bisa menampung (jemaah haji Indonesia),” ujar Prabowo.
Sadar Potensi
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim menilai, membangun hubungan dengan berbagai negara akan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Prabowo, menyadari potensi itu.
Terlebih, Indonesia memiliki modal besar sebagai negara dengan posisi geografis strategis, potensi ekonomi yang besar, serta jumlah penduduk yang melimpah. Jika dimanfaatkan, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih besar dalam percaturan global.
Prabowo juga menyadari potensi itu hanya bisa didapat dengan kerja keras. Untuk mendapat peran di panggung dunia dengan posisi yang semakin diperhitungkan, ia harus menjalin kerja sama berprinsip saling menguntungkan.
Begitu pun mendekat ke berbagai negara dan menjadikannya sahabat dan mitra.
“Itu memang sesuatu yang tidak mudah. Karena itu memang diperlukan langkah-langkah strategis, yang dilakukan oleh Presiden. Tentu saja juga menetapkan prioritas-prioritas apa yang harus dilakukan khusus dalam kaitannya dengan politik luar negeri,” kata Sudarnoto saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/10/2026).
Langkah-langkah pendekatan, kata dia, dapat dikategorikan benar sepanjang untuk mendukung kepentingan nasional (national interest). Namun tentu saja, perlu memperhitungkan peluang dan risiko dalam jangka pendek dan panjang.
“Pak Prabowo tentu saja sudah memperhitungkan mana-mana yang akan mendapatkan atau menghadapi persoalan-persoalan atau hambatan-hambatan yang lebih serius atau mana yang tidak serius, yang ringan-ringan saja,” tutur Sudarnoto.
Implementasi Masih Lemah
Kendati begitu, ia melihat keaktifan Presiden Prabowo justru seolah “meninggalkan” Menteri Luar Negeri (Menlu).
Inisiatif diplomatik memang dapat dimulai oleh kepala negara. Akan tetapi, pelaksanaannya harus diteruskan oleh menteri terkait, terutama Menlu, agar kerja sama berdampak nyata, tidak sebatas pada komitmen.
Sayangnya kata Sudarnoto, tindak lanjut itu belum terlihat optimal selama dua tahun belakangan. Implementasinya masih lemah.
Akibatnya, muncul kesan aktivitas diplomasi Indonesia masih terlalu bertumpu pada presiden, sementara peran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) belum cukup menonjol menerjemahkan inisiatif tersebut menjadi program kerja sama.
“Seakan-akan, kesan kuatnya memang Menteri Luar Negeri tidak ngapa-ngapain selama dua tahun ini. Kecuali beberapa event-event penting ya, seremonial, meskipun dia pidato, pidatonya tentu saja sangat penting. Tapi seharusnya tidak cukup seperti itu, dia harus menindaklanjuti secara implementatif,” papar Sudarnoto.
Lemahnya implementasi juga terlihat pada keanggotaan Indonesia di dalam BRICS.
Di forum kerja sama Selatan-Selatan itu, Indonesia belum berperan serta menjadi pemain penting, yang menghasilkan ide dan menginspirasi negara anggota.
Padahal, BRICS diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang di tengah kekuatan-kekuatan besar dunia yang selama ini mendominasi.
“Memang kelemahannya pada tingkat implementasi. BRICS sebenarnya diharapkan betul peranannya untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan global yang sekarang mulai bergeser. Ini momentum, (tapi) ini belum dimanfaatkan betul,” jelasnya.
Beri Ide kepada BRICS
Sementara itu, Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah berharap, Kemlu dapat menyempurnakan kerja-kerjanya di tahun ketiga kepemimpinan Presiden Prabowo.
Terlebih, terjadi penyegaran lewat dilantiknya Menlu baru yang merupakan diplomat karir, Arrmanatha Nasir.
Reza berpandangan, dalam langkah selanjutnya, Indonesia perlu turut berperan serta memberikan ide-ide cemerlang atau gagasan yang dapat memberi manfaat bagi negara-negara anggota, khususnya dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan.
Salah satu yang dapat didorong adalah berbagi praktik baik Indonesia dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
“Kita masuk BRICS itu bukan buat kemegahan diri, tapi buat peran serta Indonesia mendukung kerja sama Selatan-Selatan. Untuk itu kita juga harus kaya dengan ide,” ucap Reza.
Sebagai langkah awal, Indonesia perlu terlebih dahulu memetakan keunggulan masing-masing negara anggota BRICS dalam pencapaian SDGs, baik di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, maupun pengentasan kemiskinan.
Praktik-praktik baik tersebut kemudian dapat dipertukarkan dan dikembangkan bersama negara-negara Selatan. Pengalaman satu negara dapat menjadi inspirasi bagi negara lainnya.
Ia menilai langkah itu relevan, mengingat negara-negara Selatan membutuhkan contoh keberhasilan sekaligus kepemimpinan dari sesama negara berkembang.
Indonesia berpotensi mengambil peran tersebut dengan mendorong BRICS menjadi salah satu motor kerja sama dalam pencapaian SDGs hingga 2030.
“Tapi dengan sepengetahuan China dan Rusia, sehingga dengan demikian mereka tidak merasa diabaikan. Ini tidak berarti kita merendahkan diri, tidak. Tapi bagaimanapun kita harus menghargai kebesaran dari mitra-mitra kita tersebut,” jelas Reza.(sumber: Kompas)
Diterbitkan tanggal 19 Oktober 2026 by admin
Discussion about this post