MEGAPOLIS.ID, JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Kartoyo, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan retribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di luar daerah, sekaligus mengevaluasi pengelolaan fasilitas yang ada agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Dari hasil monitoring, DPRD Kalsel menilai Badan Penghubung masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah. Salah satu langkah yang didorong yakni memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah kabupaten/kota agar memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung sebagai lokasi pelaksanaan berbagai kegiatan kedinasan di Jakarta.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Kartoyo, mengatakan hasil pendalaman yang dilakukan menunjukkan adanya peluang peningkatan pendapatan apabila seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dapat mengoptimalkan penggunaan fasilitas Badan Penghubung.
“Hari ini kita melaksanakan pendalaman pendapatan di Badan Penghubung Kalsel. Alhamdulillah sudah terlihat bahwa pendapatan di Badan Penghubung masih dapat ditingkatkan. Ke depan kita akan mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung. Dengan demikian, secara tidak langsung pendapatan daerah juga akan meningkat,” ujarnya.
Menurut Kartoyo, pemanfaatan aula sebagai tempat rapat maupun kegiatan pemerintahan akan berdampak pada meningkatnya tingkat hunian kamar atau mess yang tersedia. Kondisi tersebut diyakini mampu memberikan efek berantai terhadap peningkatan penerimaan retribusi daerah.
“Apabila aula dimanfaatkan untuk kegiatan, maka panitia maupun peserta juga dapat menginap di mess Badan Penghubung yang kondisinya cukup baik. Insya Allah hal itu akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” tambahnya.
Selain mendorong optimalisasi aset, DPRD Kalsel juga memberikan sejumlah masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna fasilitas. Beberapa di antaranya meliputi penyediaan layanan sarapan bagi tamu yang menginap, peningkatan tata kelola operasional, serta penambahan sarana dan prasarana secara bertahap sebagai upaya meningkatkan daya saing Badan Penghubung.
“Saat ini memang belum tersedia layanan sarapan pagi. Ke depan, apabila tingkat pemanfaatan terus meningkat, fasilitas tersebut juga akan kita lengkapi. DPRD tentu mendukung setiap langkah yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” tutur Kartoyo.
Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Fajrianoor Rizaldy menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas penginapan masih menghadapi kendala keterbatasan lahan pendukung, khususnya area parkir.
Menurutnya, rencana penambahan kamar maupun penyesuaian tarif perlu diimbangi dengan peningkatan fasilitas pendukung agar kenyamanan pengunjung tetap terjaga.
“Kalau kita ingin menambah kamar atau menaikkan tarif, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama. Area parkir saat ini juga sangat terbatas karena banyak digunakan kendaraan dinas. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar pelayanan kepada pengunjung tetap optimal,” jelasnya.
Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap pengelolaan Badan Penghubung dapat terus ditingkatkan sehingga aset daerah mampu dimanfaatkan secara maksimal, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta menjadi salah satu sumber strategis dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.(rls)
Diterbitkan tanggal 6 Agustus 2026 by admin
Discussion about this post