MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Persoalan pelayanan kesehatan yang masih menyisakan keluhan masyarakat hingga ancaman darurat sampah menjadi sorotan dalam Diskusi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan yang dibuka Walikota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR, itu tidak hanya membahas pelayanan publik berbasis HAM, tetapi juga mendorong perubahan perilaku aparatur terhadap persoalan lingkungan yang kini menjadi perhatian serius di Kota Banjarmasin.
Dalam sambutannya, Yamin menegaskan ASN kesehatan memiliki posisi strategis sebagai wajah pelayanan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Melalui penguatan kapasitas ini, saya berharap ASN kesehatan semakin memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan bukan hanya soal administrasi dan tindakan medis, tetapi juga soal menghargai martabat manusia,” ujar Yamin di hadapan ratusan peserta.
Tak berhenti pada isu pelayanan kesehatan, Yamin juga mengingatkan seluruh ASN agar lebih serius menghadapi persoalan sampah plastik yang masih menjadi ancaman lingkungan di Banjarmasin. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan aparatur yang menjadi contoh di tengah masyarakat. Ia juga meminta stakeholder Dinas Kesehatan untuk terus mengedukasi warga tentang pengurangan penggunaan plastik, pemilahan sampah, hingga pengolahan sampah dari sumber rumah tangga.
“Saya kembali mengingatkan ASN agar tidak abai terhadap persoalan sampah plastik. Dinas Kesehatan harus aktif menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait pengurangan penggunaan plastik, pemilahan sampah, dan pengolahan sampah dari sumbernya. Karena persoalan lingkungan juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengakui kondisi darurat sampah di Banjarmasin masih menjadi tantangan yang harus segera dituntaskan. Meski sejumlah titik penumpukan sampah mulai tertangani oleh Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah tetap membutuhkan solusi jangka panjang agar persoalan serupa tidak terulang. Salah satu langkah yang kini didorong adalah optimalisasi TPS 3R dan pembukaan kembali TPA Basirih dengan konsep pengolahan, bukan sekadar penumpukan.
Sementara itu, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan Kapasitas HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan, Karyadi, mengapresiasi tingginya partisipasi ASN dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut diskusi penguatan kapasitas HAM menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi, adil, dan inklusif.
“Kegiatan ini diikuti 260 peserta, dengan rincian 50 peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan 100 peserta dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Aparatur kesehatan merupakan garda terdepan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, sehingga pemahaman HAM harus benar-benar diterapkan dalam pelayanan,” ungkapnya.
Diskusi itu turut menghadirkan narasumber H. Lukman Fadlun, Muhammad Riza, dan Heryadi. Hadir pula Staf Khusus Menteri Bidang Pemenuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Yoseph Adi Prasetyo, yang memberikan penguatan terkait pentingnya pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di tengah tantangan sosial dan lingkungan yang terus berkembang.(rls)
Diterbitkan tanggal 21 Mei 2026 by admin
Discussion about this post