MEGAPOLIS.ID, KOTABARU – Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis bersama rombongan meninjau kondisi jalan rusak di Kecamatan Sampanahan, Selasa (11/3/2025).
Peninjauan ini dilaksanakan Wabup Kotabaru Syairi Mukhlis disela kegiatan Safari Ramadan di Kecamatan Sampanahan dan Kecamatan Pamukan Selatan.
“Ini akan menjadi perhatian kita, jalan ini merupakan akses menuju beberapa desa dan kecamatan, juga menuju ibukota Kabupaten Kotabaru. Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini akan kita usahakan dan akan segera ditindaklanjuti di tahun 2025 hingga 2026 nanti,” ujar Syairi Mukhlis.
Jalan rusak tersebut berada di area Siayuh menuju Desa Tanjung Sari dan Gunung Batu Besar.
Syairi Mukhlis menegaskan bahwa Pemerintah Daerah segera mengambil langkah awal dengan berkoordinasi bersama Dinas PUPR dan pihak terkait. Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah penggunaan dana pemeliharaan jalan untuk perbaikan sementara.
Selain itu, dalam waktu dekat, Pemkab Kotabaru juga akan mengadakan rapat dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah akan mengusulkan agar perusahaan turut berkontribusi dalam perbaikan jalan melalui dana CSR mereka. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa pemerataan pembangunan di Kabupaten Kotabaru dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta, diharapkan akses masyarakat dapat segera dipulihkan,” tandasnya.
Pemkab Kotabaru juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menyampaikan masukan serta mendukung upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur yang lebih baik. Sementara itu, rekan-rekan media diharapkan dapat menyebarluaskan informasi ini agar masyarakat mengetahui langkah-langkah yang sedang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan infrastruktur.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa jalan-jalan tersebut telah dianggarkan untuk diperbaiki pada tahun 2025 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, akibat efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, beberapa proyek perbaikan jalan, termasuk jalan penghubung ini, mengalami penundaan hingga tahun 2026.(mia)
Diterbitkan tanggal 12 Maret 2025 by admin
Discussion about this post