MAHASISWA pemeluk kepercayaan lokal masih menghadapi tantangan dalam memperoleh hak-hak akademiknya. Sejumlah kampus mulai menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif, sementara sebagian lainnya masih menyisakan berbagai hambatan dalam implementasinya. Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjadi salah satu potret bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan.
Sasmi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ULM asal Desa Batuah, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, adalah salah satu pemuda yang menghadapi tantangan itu.
Ia bercerita bahwa memilih berkuliah bukan sekadar untuk menempuh pendidikan tinggi. Ada alasan lain yang mendorongnya melanjutkan studi di perguruan tinggi.
“Saya memilih berkuliah di kampus ini karena ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa anggapan mereka terhadap pemeluk Kaharingan tidaklah benar. Banyak yang beranggapan bahwa pemeluk Kaharingan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ujarnya.
Tekad itu membawanya mengikuti seleksi masuk ULM melalui jalur mandiri. Namun, pada tahap pendaftaran, Sasmi sempat dibuat kebingungan.
Ia tidak menemukan pilihan “Kaharingan” dalam kolom agama pada formulir pendaftaran. Kendati demikian, proses tersebut akhirnya dapat dilalui.
Kini, Sasmi telah duduk di semester tiga. Namun, pengalaman sebagai mahasiswa pemeluk Kaharingan masih terus mewarnai kehidupan akademiknya.
Salah satu pengalaman yang paling diingatnya terjadi pada hari pertama kuliah. Ketika itu, banyak teman sekelasnya belum mengenal Kaharingan sebagai agama lokal yang dianut sebagian masyarakat adat di Kalimantan.
“Pada hari pertama masuk kuliah, saya menyadari bahwa banyak teman-teman yang belum mengetahui keberadaan Kaharingan sebagai agama lokal di Kalimantan Selatan. Mereka sering bertanya, Apakah Sasmi beribadah di gereja?, Bagaimana cara beribadah dalam Kaharingan?, Apa yang kalian sembah?, dan Apakah ada dosen yang mengajar mata kuliah Kaharingan?,” ujarnya lagi.
Rasa ingin tahu teman-temannya membuat Sasmi berulang kali menjelaskan tentang keyakinan yang dianutnya. Ia memperkenalkan Balai Adat sebagai tempat ibadah, menjelaskan pelaksanaan Bawanang atau Aruh yang dipimpin oleh Balian atau tokoh adat, hingga mengenalkan sebutan Tuhan dalam Kaharingan, yakni Nining Bahatara.
Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa mahasiswa pemeluk Kaharingan memiliki mata kuliah agama tersendiri dengan dosen pengampu khusus.
Menurutnya, salah satu dosen tersebut juga mengajar di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Bagi Sasmi, mata kuliah Kaharingan menjadi ruang untuk memperdalam keyakinannya sekaligus bertukar pengalaman dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Perkuliahan tersebut sebagian besar berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting.
“Lebih ke teori sih ka pertemuanya setiap minggu kami juga diajak berdiskusi dengan mahasiswa lain/bertukar pendapat. kami mengenalkan upacara adat aruh atau bawanang di Kaharingan begitu juga mereka, terus kami belajar proses laku spritual, konsep manusia dan tradisi, dan alam semesta,” jelasnya.
Kesempatan belajar bersama mahasiswa dari berbagai kampus, ditambah bimbingan dosen yang juga mengajar di ITB, menjadi pengalaman yang membanggakan bagi Sasmi.
Meski demikian, tidak semua pengalaman akademiknya berjalan mulus.
Ia pernah berada dalam situasi yang membuatnya canggung ketika mengikuti perkuliahan yang membahas agama Islam, padahal dirinya bukan pemeluk agama tersebut. Sasmi tetap mengikuti perkuliahan dengan khidmat karena menganggap dosennya mungkin tidak menyadari ada mahasiswa dengan keyakinan berbeda di dalam kelas.
“Mungkin karena saya merupakan mahasiswa minoritas di kelas tersebut, dosen lupa bahwa ada mahasiswa yang memiliki keyakinan berbeda,” lanjutnya.
Berbagai pengalaman itu justru menguatkan tekad Sasmi untuk terbuka terhadap identitasnya sebagai pemeluk Kaharingan. Ia tidak pernah merasa perlu menyembunyikan keyakinannya, bahkan ingin memperkenalkannya kepada masyarakat yang selama ini belum banyak mengenal agama lokal tersebut.
“Saya tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan identitas sebagai penghayat Kaharingan. Sebaliknya, saya ingin memperkenalkan agama ini kepada masyarakat karena masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa masih ada masyarakat asli yang memeluk Kaharingan,” ucapnya.
Pengalaman Sasmi Bukan Satu-satunya
Hambatan serupa juga dialami Sumi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi ULM asal Desa Ajung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong.
Bedanya, jika Sasmi menghadapi kendala sejak proses pendaftaran, Sumi justru berhadapan dengan persoalan administrasi ketika mulai menjalani perkuliahan.
Kesulitan itu mulai dirasakannya saat mengisi formulir mata kuliah pada semester pertama. Ketika itu, ia diminta mengisi identitas agama sebagai salah satu syarat administrasi akademik. Namun, pilihan yang tersedia hanya enam agama yang diakui negara.
“Saya sudah menyadari semenjak mengisi formulir untuk mata kuliah di semester 1 itu, baru terasa bahwa identitas saya tidak ada tempatnya secara administratif,” ungkap Sumi.
Kondisi tersebut membuat Sumi harus menjelaskan bahwa dirinya merupakan pemeluk Kaharingan. Meski demikian, untuk keperluan administrasi kampus, ia diarahkan memilih “Hindu Kaharingan”, sementara proses pembelajaran agama tetap mengikuti mata kuliah Kaharingan sesuai keyakinannya.
Persoalan serupa kembali muncul saat pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). Sumi kembali menjelaskan bahwa dirinya merupakan pemeluk Kaharingan, bukan Hindu Kaharingan. Namun, menurut penjelasan petugas, pilihan administrasi untuk Kaharingan belum tersedia sehingga ia kembali diarahkan menggunakan pilihan Hindu Kaharingan sebagai formalitas.
“Bapaknya bilang lagi, di sini katanya untuk Kaharingan untuk formalitas administraf nya belum ada, namun pada saat itu saya tetap diarahkan untuk mengklik Hindu Kaharingan sebagai formalitas dulu, bapaknya juga sangat baik mau menerima dan membantu saya pada saat itu, dan sampai pengisian KRS ternyata formulir administratif Kaharingan tetap ada di mata kuliah saya pada saat itu, beliau juga langsung meminta kontak dosen ampu mata kuliah saya pada saat itu,” tuturnya.
Menurut Sumi, persoalan administratif tersebut akhirnya dapat diselesaikan berkat bantuan tenaga kependidikan yang bersedia berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliahnya.
Namun, tantangan belum berhenti di situ. Sumi juga sempat diarahkan mengikuti perkuliahan agama Hindu.
Ia kemudian kembali menjelaskan bahwa dirinya telah memiliki dosen pengampu mata kuliah Kaharingan. Setelah memberikan penjelasan kepada pihak program studi, persoalan itu akhirnya dapat diselesaikan.
Di luar persoalan administrasi, proses pembelajaran mata kuliah Kaharingan yang dijalaninya tidak jauh berbeda dengan pengalaman Sasmi.
Perkuliahan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan diisi dengan diskusi serta penyusunan proyek mengenai praktik kehidupan masyarakat Kaharingan.
“Ada jua membuat satu projek tugas yaitu menjelaskan proses aruh, atau orang yang lahiran beradat sampai mati pun beradat, juga proses pernikahan, atau proses membuka lahan dengan adat setempat, dan lain-lain, nah itu nanti dibikin dari awal prosesnya sampai selesai,” ujarnya.
Melalui proyek tersebut, mahasiswa diminta mendokumentasikan berbagai praktik adat dalam kehidupan masyarakat Kaharingan, mulai dari kelahiran, pernikahan, pembukaan lahan, hingga kematian.
Di balik proses pembelajaran itu, ada pengalaman lain yang masih membekas dalam ingatan Sumi. Saat pengisian KRS, teman-temannya mengaku mengenal Kaharingan, tetapi sebatas sebagai Hindu Kaharingan. Rasa penasaran kemudian mendorong mereka mengajukan berbagai pertanyaan mengenai keyakinan yang dianut Sumi.
Situasi itu membuat Sumi harus berulang kali menjelaskan bahwa Kaharingan merupakan keyakinan yang masih dianut hingga kini.
Lambat laun, ia mengaku mulai merasa jenuh karena terus diminta menjelaskan keberadaan agamanya.
“Ada rasa jenuh, karena harus terus-menerus menjelaskan dan membuktikan bahwa kepercayaan saya itu ada apalagi mereka sedikit tahu tapi seperti sedang menguji apakah kepercayaan kita itu benar-benar ada atau harus kompleks juga seperti keyakinan lain,” ujarnya lagi.
Selanjutnya, Paulina, mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi ULM asal Desa Pembakulan, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga merasakan pengalaman yang dialami Sasmi dan Sumi. Ia juga menemui kendala sejak proses administrasi.
Saat mendaftar kuliah secara daring, Paulina mengaku tidak menemukan pilihan yang sesuai dengan keyakinannya.
Pada akhirnya, persoalan administrasi menjadi tantangan pertama yang harus dihadapinya sebagai mahasiswa pemeluk Kaharingan.
Berbeda dengan Sasmi dan Sumi yang mengikuti mata kuliah Kaharingan bersama dosen pengampu khusus, pengalaman belajar Paulina tidak sepenuhnya sama.
Ia mengatakan mata kuliah agama yang diikutinya diampu dosen berlatar belakang agama Hindu, dengan perkuliahan yang umumnya diselenggarakan bergantian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), maupun Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).
Menurut Paulina, materi yang diajarkan lebih banyak membahas Hindu Bali sehingga terdapat sejumlah perbedaan dengan ajaran Hindu Kaharingan yang dianutnya.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan dalam proses pembelajaran, Paulina mengaku tidak pernah berpikir meninggalkan keyakinannya. Baginya, berbagai tantangan tersebut justru menjadi bagian dari proses mempertahankan identitas sebagai pemeluk Kaharingan.
Lantas, bagaimana sebenarnya kampus memenuhi hak akademik mahasiswa pemeluk Kaharingan?
Koordinator Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) ULM, Arief Shohaludin, mengatakan pembahasan mengenai pemenuhan hak mahasiswa pemeluk Kaharingan mulai mengemuka setelah pandemi Covid-19.
Saat itu, para dosen MKPK mengikuti pertemuan melalui Zoom Meeting yang turut membahas keberadaan mahasiswa dari berbagai latar belakang keyakinan.
Dalam pertemuan tersebut, kata Arief, Dr. Anies Zanial menyampaikan bahwa Hindu beserta berbagai aliran di dalamnya memerlukan perhatian khusus dalam penyelenggaraan mata kuliah agama di perguruan tinggi.
Namun, menurut Arief, kampus menghadapi kendala dalam pendataan.
Hingga kini belum ada mahasiswa yang secara formal melaporkan identitasnya sebagai pemeluk Hindu Kaharingan maupun Kaharingan murni sehingga data tersebut belum pernah dihimpun secara menyeluruh.
Padahal, sebelum 2023, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM/LPM3) ULM sempat merancang standardisasi penyelenggaraan pembelajaran bagi mahasiswa pemeluk kepercayaan. Rencana tersebut belum sempat diterapkan karena pengelolaan mata kuliah kemudian dialihkan kepada masing-masing fakultas.
Perubahan itu membuat implementasi kebijakan berjalan tidak seragam.
Menurut Arief, belum adanya pendataan yang menyeluruh dan standar yang sama membuat penanganan mahasiswa pemeluk Kaharingan bergantung pada mekanisme di masing-masing fakultas.
Meski demikian, Arief menilai setiap mahasiswa, berapa pun jumlahnya, tetap berhak memperoleh layanan akademik yang setara, termasuk dosen pembimbing maupun dosen pengampu yang sesuai dengan keyakinannya.
Pandangan berbeda datang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Organisasi tersebut menilai pemenuhan hak akademik bagi mahasiswa pemeluk kepercayaan lokal masih jauh dari optimal di berbagai perguruan tinggi.
Menurut AMAN, persoalan itu bukan hanya menyangkut ketersediaan tenaga pengajar atau modul pembelajaran bagi mahasiswa Kaharingan.
Sistem administrasi yang belum sepenuhnya inklusif juga dinilai menimbulkan beban psikologis dan sosial bagi mahasiswa pemeluk kepercayaan lokal.
Dalam sejumlah kasus, kondisi tersebut membuat mahasiswa terpaksa menyesuaikan identitas agamanya dengan pilihan yang tersedia dalam sistem administrasi kampus agar dapat mengakses layanan akademik.
Bagi AMAN, situasi itu menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak mahasiswa pemeluk kepercayaan tidak cukup berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga harus diwujudkan dalam sistem administrasi dan layanan akademik yang benar-benar inklusif.***
Liputan ini merupakan kerja kolaboratif jurnalis lintas media massa yang sebelumnya mengikuti Workshop Jurnalisme Inklusif: Menuju Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Kegiatan tersebut didukung Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Persiapan Banjarmasin dan Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin.
Diterbitkan tanggal 14 Agustus 2026 by admin
Discussion about this post