Megapolis
Iklan
  • Home
  • Berita
    • Nasional
    • Global
  • Ekbis
  • Kalimantan
    • Kalimantan Selatan
      • Pemprov Kalsel
      • Banjarmasin
      • Banjarbaru
      • Barito Kuala
      • Banjar
      • Balangan
      • Tanah Laut
      • Tanah Bumbu
      • Tapin
      • Tabalong
      • Kotabaru
      • DPRD Kotabaru
      • Hulu Sungai Utara
      • Hulu Sungai Tengah
      • Hulu Sungai Selatan
    • Kalimantan Tengah
      • Barito Selatan
      • DPRD Kalteng
      • DPRD Kapuas
      • DPRD Barito Selatan
      • Kapuas
      • Palangkaraya
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Utara
    • Kalimantan Barat
  • Hukum & Peristiwa
  • Politik & Kebijakan
  • Sport
  • Ragam
    • Kesehatan
    • Pariwisata
    • Seni & Budaya
    • Opini
    • Otomotif
  • Advertorial
    • PLN UIP3B Kalimantan
    • Yamaha
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Nasional
    • Global
  • Ekbis
  • Kalimantan
    • Kalimantan Selatan
      • Pemprov Kalsel
      • Banjarmasin
      • Banjarbaru
      • Barito Kuala
      • Banjar
      • Balangan
      • Tanah Laut
      • Tanah Bumbu
      • Tapin
      • Tabalong
      • Kotabaru
      • DPRD Kotabaru
      • Hulu Sungai Utara
      • Hulu Sungai Tengah
      • Hulu Sungai Selatan
    • Kalimantan Tengah
      • Barito Selatan
      • DPRD Kalteng
      • DPRD Kapuas
      • DPRD Barito Selatan
      • Kapuas
      • Palangkaraya
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Utara
    • Kalimantan Barat
  • Hukum & Peristiwa
  • Politik & Kebijakan
  • Sport
  • Ragam
    • Kesehatan
    • Pariwisata
    • Seni & Budaya
    • Opini
    • Otomotif
  • Advertorial
    • PLN UIP3B Kalimantan
    • Yamaha
No Result
View All Result
Megapolis
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

RUU Adminduk akan Larang Fotokopi KTP untuk Urusan Administrasi

admin by admin
Jumat, 20 November 2026 - 15:03
di Nasional, Politik & Kebijakan
0
RUU Adminduk akan Larang Fotokopi KTP untuk Urusan Administrasi
82
SHARES
1.2k
VIEWS

MEGAPOLIS.ID, JAKARTA – Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) akan mengatur larangan penggunaan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk berbagai keperluan administrasi. Aturan tersebut juga akan disertai sanksi bagi pihak yang melanggar.

Menurut keterangan anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, hal itu merupakan konsekuensi dari integrasi data kependudukan antar lembaga yang didorong dalam RUU Adminduk.

Salah satu ketentuannya mengarahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor identitas tunggal yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan Publik.

Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi direpotkan oleh penggunaan berbagai nomor identitas dan dokumen yang berbeda di setiap instansi. Khozin menegaskan integrasi data harus mampu menyederhanakan pelayanan sekaligus mengurangi pengumpulan data secara berulang.

“Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” tegas Khozin dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, dikutip Jumat (20/11/2026).

Data kependudukan nantinya dapat diakses melalui sistem digital yang terintegrasi dan berlaku di seluruh instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itulah, penggunaan fotokopi KTP untuk urusan administrasi akan dihapus.

Khozin mengatakan larangan penggunaan fotokopi KTP tersebut akan diperjelas melalui ketentuan sanksi dalam undang-undang yang baru.

“Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru. Jadi, masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP dalam setiap pengurusan administrasi yang membutuhkan informasi kependudukan. Ini transformasi substansial,” ungkap dia.

Khozin juga mengatakan RUU Adminduk menjadi momentum untuk mengubah paradigma pelayanan publik. Pemerintah didorong beralih ke sistem pelayanan yang lebih proaktif, terintegrasi secara digital, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan selama ini masih cenderung menunggu masyarakat mengurus dan melaporkan kebutuhan administrasinya. Padahal, pemerintah seharusnya lebih aktif memastikan setiap warga mendapatkan hak administrasi kependudukan.

“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan,” kata Khozin.

Khozin menjelaskan, pendekatan stelsel aktif menjadi salah satu arah perubahan dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Negara harus hadir lebih aktif. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani urusan administratif yang semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah,” jelas dia.

Selain itu, Khozin menekankan pentingnya perlindungan data kependudukan. RUU Adminduk juga memuat pengaturan mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan, mekanisme pengaduan masyarakat, serta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.

“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas,” sebut dia.

Dia menambahkan, pembaruan UU Adminduk juga diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi serta mendukung modernisasi sistem pelayanan administrasi kependudukan.(sumber: Tirto)

Diterbitkan tanggal 20 November 2026 by admin

Tags: RUU Adminduk
Berita Sebelumnya

Yamaha Luncurkan Warna Baru NMAX “TURBO” dan NMAX NEO di IMOS 2026

Berita Berikutnya

Haaland Sudah Jadi Pemain Veteran di Man City

admin

admin

Berita Berikutnya
Haaland Sudah Jadi Pemain Veteran di Man City

Haaland Sudah Jadi Pemain Veteran di Man City

Discussion about this post

Widget weather
  • Trending
  • Komentar
  • Terbaru
Warga Banjarmasin Laporkan Dugaan Penipuan Janji Pernikahan, Mengaku Dirugikan Rp1,6 Miliar

Warga Banjarmasin Laporkan Dugaan Penipuan Janji Pernikahan, Mengaku Dirugikan Rp1,6 Miliar

22 Desember 2025
Eks Pemain Portugal: Ronaldo Tidak Sehebat Dulu

Eks Pemain Portugal: Ronaldo Tidak Sehebat Dulu

19 November 2026
Moto3 Resmi Umumkan Susunan Pembalap Musim 2027, di Mana Veda Ega?

Moto3 Resmi Umumkan Susunan Pembalap Musim 2027, di Mana Veda Ega?

15 Oktober 2026
Kadisdik Serahkan 15 Izin Operasional PAUD Negeri

Kadisdik Serahkan 15 Izin Operasional PAUD Negeri

16 April 2025
Paul Pogba, Mantan Pemain Termahal di Dunia yang Sedang Merana

Paul Pogba, Mantan Pemain Termahal di Dunia yang Sedang Merana

0
Menagih Janji Presiden FIFA, Jadikan Piala AFF sebagai Agenda Resmi FIFA!

Menagih Janji Presiden FIFA, Jadikan Piala AFF sebagai Agenda Resmi FIFA!

0
Jelang Hadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Gelar TC

Jelang Hadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Gelar TC

0
Tamu dari Malaysia Takjub dengan Keindahan Destinasi Wisata di Kotabaru

Tamu dari Malaysia Takjub dengan Keindahan Destinasi Wisata di Kotabaru

0
Rumah Tahfizh Az-Zahra Bawa Pulang 18 Piala di FASI XIII Banjarmasin 2026

Rumah Tahfizh Az-Zahra Bawa Pulang 18 Piala di FASI XIII Banjarmasin 2026

22 November 2026
MotoGP Portugal 2026: Bezzecchi Terdepan, Marquez Amankan Juara Dunia

MotoGP Portugal 2026: Bezzecchi Terdepan, Marquez Amankan Juara Dunia

22 November 2026
Hasil Moto3 Portugal: Veda Ega Crash, Quiles Jadi Pemenang

Hasil Moto3 Portugal: Veda Ega Crash, Quiles Jadi Pemenang

22 November 2026
Razia Gabungan di Rutan Kelas II B Barabai

Razia Gabungan di Rutan Kelas II B Barabai

22 November 2026

Berita Baru

Rumah Tahfizh Az-Zahra Bawa Pulang 18 Piala di FASI XIII Banjarmasin 2026

Rumah Tahfizh Az-Zahra Bawa Pulang 18 Piala di FASI XIII Banjarmasin 2026

22 November 2026
MotoGP Portugal 2026: Bezzecchi Terdepan, Marquez Amankan Juara Dunia

MotoGP Portugal 2026: Bezzecchi Terdepan, Marquez Amankan Juara Dunia

22 November 2026
Hasil Moto3 Portugal: Veda Ega Crash, Quiles Jadi Pemenang

Hasil Moto3 Portugal: Veda Ega Crash, Quiles Jadi Pemenang

22 November 2026
Razia Gabungan di Rutan Kelas II B Barabai

Razia Gabungan di Rutan Kelas II B Barabai

22 November 2026
Megapolis

© 2022 Megapolis - Banjarmasin Kalimantan Selatan.

  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Wartawan
  • Tentang Kami

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Nasional
    • Global
  • Ekbis
  • Kalimantan
    • Kalimantan Selatan
      • Pemprov Kalsel
      • Banjarmasin
      • Banjarbaru
      • Barito Kuala
      • Banjar
      • Balangan
      • Tanah Laut
      • Tanah Bumbu
      • Tapin
      • Tabalong
      • Kotabaru
      • DPRD Kotabaru
      • Hulu Sungai Utara
      • Hulu Sungai Tengah
      • Hulu Sungai Selatan
    • Kalimantan Tengah
      • Barito Selatan
      • DPRD Kalteng
      • DPRD Kapuas
      • DPRD Barito Selatan
      • Kapuas
      • Palangkaraya
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Utara
    • Kalimantan Barat
  • Hukum & Peristiwa
  • Politik & Kebijakan
  • Sport
  • Ragam
    • Kesehatan
    • Pariwisata
    • Seni & Budaya
    • Opini
    • Otomotif
  • Advertorial
    • PLN UIP3B Kalimantan
    • Yamaha

© 2022 Megapolis - Banjarmasin Kalimantan Selatan.