MEGAPOLIS.ID, JAKARTA – Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) akan mengatur larangan penggunaan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk berbagai keperluan administrasi. Aturan tersebut juga akan disertai sanksi bagi pihak yang melanggar.
Menurut keterangan anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, hal itu merupakan konsekuensi dari integrasi data kependudukan antar lembaga yang didorong dalam RUU Adminduk.
Salah satu ketentuannya mengarahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor identitas tunggal yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan Publik.
Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi direpotkan oleh penggunaan berbagai nomor identitas dan dokumen yang berbeda di setiap instansi. Khozin menegaskan integrasi data harus mampu menyederhanakan pelayanan sekaligus mengurangi pengumpulan data secara berulang.
“Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” tegas Khozin dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, dikutip Jumat (20/11/2026).
Data kependudukan nantinya dapat diakses melalui sistem digital yang terintegrasi dan berlaku di seluruh instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itulah, penggunaan fotokopi KTP untuk urusan administrasi akan dihapus.
Khozin mengatakan larangan penggunaan fotokopi KTP tersebut akan diperjelas melalui ketentuan sanksi dalam undang-undang yang baru.
“Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru. Jadi, masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP dalam setiap pengurusan administrasi yang membutuhkan informasi kependudukan. Ini transformasi substansial,” ungkap dia.
Khozin juga mengatakan RUU Adminduk menjadi momentum untuk mengubah paradigma pelayanan publik. Pemerintah didorong beralih ke sistem pelayanan yang lebih proaktif, terintegrasi secara digital, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan selama ini masih cenderung menunggu masyarakat mengurus dan melaporkan kebutuhan administrasinya. Padahal, pemerintah seharusnya lebih aktif memastikan setiap warga mendapatkan hak administrasi kependudukan.
“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan,” kata Khozin.
Khozin menjelaskan, pendekatan stelsel aktif menjadi salah satu arah perubahan dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
“Negara harus hadir lebih aktif. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani urusan administratif yang semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah,” jelas dia.
Selain itu, Khozin menekankan pentingnya perlindungan data kependudukan. RUU Adminduk juga memuat pengaturan mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan, mekanisme pengaduan masyarakat, serta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.
“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas,” sebut dia.
Dia menambahkan, pembaruan UU Adminduk juga diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi serta mendukung modernisasi sistem pelayanan administrasi kependudukan.(sumber: Tirto)
Diterbitkan tanggal 20 November 2026 by admin













Discussion about this post