MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), UPTD, Laboratorium Konstruksi, serta BPAM Banjarbakula, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Achmad Maulana, dengan membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah melalui UPTD Konstruksi hingga peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Dalam pembahasan terkait UPTD Konstruksi, H. Achmad Maulana menyoroti pentingnya optimalisasi potensi pendapatan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Menurutnya, peluang tersebut telah diidentifikasi sejak 2025, sehingga diperlukan dukungan peralatan yang memadai agar UPTD dapat meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
“Sejak tahun 2025, UPTD Konstruksi telah melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penambahan peralatan. Bahkan, telah disepakati pengadaan peralatan pada tahun 2026 melalui anggaran Dinas PUPR sekitar Rp1 miliar,” ungkap Achmad Maulana.
Namun, ia mengungkapkan adanya perbedaan antara target pendapatan yang sebelumnya didorong Komisi III dengan angka yang tercantum dalam perencanaan tahun 2027. Target awal yang diharapkan mencapai Rp2 miliar, sementara dalam perencanaan yang tercatat di BPKAD dan Bapenda hanya sebesar Rp1,2 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih target sebesar Rp800 juta.
“Karena itu, pada Desember mendatang akan kembali dibahas agar target pendapatan tersebut dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan potensi UPTD Konstruksi,” tegasnya.
Achmad Maulana juga menjelaskan bahwa pengadaan peralatan yang semula diusulkan berupa satu set peralatan, dalam realisasinya menjadi dua unit dengan anggaran sekitar Rp1 miliar. Kedua unit tersebut diprioritaskan karena dinilai paling dibutuhkan untuk menunjang pelayanan dan mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Selain sektor konstruksi, Komisi III juga memberikan perhatian terhadap peningkatan pelayanan air bersih oleh BPAM Banjarbakula, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat momentum haul. Achmad Maulana menegaskan, peningkatan pelayanan air bersih tidak semestinya hanya menjadi perhatian ketika berlangsungnya kegiatan haul, tetapi harus menjadi agenda berkelanjutan.
Menurutnya, kebutuhan air bersih tidak hanya terpusat di wilayah Banjarmasin dan Martapura, tetapi juga mencakup Kabupaten Barito Kuala (Batola). Terlebih, posko-posko pelayanan tersebar mulai dari wilayah Batola hingga Martapura, sehingga pemerataan distribusi air bersih perlu menjadi perhatian BPAM.
“Peningkatan pelayanan air bersih selama momentum haul jangan hanya menjadi perhatian tahun ini, tetapi harus menjadi fokus berkelanjutan bagi BPAM. Kami mendorong agar BPAM tidak hanya berfokus pada kebutuhan air bersih selama haul, tetapi juga memperhatikan masyarakat Barito Kuala yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses air bersih,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan jaringan pipa di wilayah Barito Kuala telah dilakukan. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan langkah tindak lanjut yang lebih terarah dan percepatan penanganan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap penanganannya dapat lebih difokuskan dan dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Melalui rapat tersebut, Komisi III DPRD Kalsel mendorong agar seluruh perangkat dan unit pelaksana teknis terkait dapat menindaklanjuti berbagai persoalan yang dibahas, baik dalam upaya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah melalui UPTD Konstruksi maupun memperluas akses pelayanan air bersih secara merata, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala.(rls)
Diterbitkan tanggal 13 November 2026 by admin
Discussion about this post