MEGAPOLIS.ID, BANJARBARU – Gubernur Kalsel H. Muhidin meminta jajaran Pemprov Kalsel mempercepat persiapan sejumlah proyek strategis daerah, terutama yang berkaitan dengan akses jalan, pengembangan kawasan stadion, serta rencana pembangunan rumah sakit.
Arahan itu disampaikan H. Muhidin dalam rapat koordinasi bersama Sekda Provinsi Kalsel HM Syarifuddin dan para Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kalsel di Ruang Abrani Sulaiman, lantai 3 Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (1/10/2026).
Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan Jalan Tengah. Gubernur H. Muhidin meminta proses koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas lahan dipercepat, termasuk dengan PTPN dan pihak terkait lainnya.
Menurut Gubernur H. Muhidin, kepastian terkait lahan perlu segera diperoleh agar pemerintah dapat menyiapkan penganggaran dan tahapan pekerjaan tanpa tertunda.
“Kalau bisa dalam bulan ini sudah kita ajukan secara formal dan persuasif,” ujar Gubernur H. Muhidin dalam rapat.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kalsel itu meminta jajaran terkait memastikan proses penilaian lahan dilakukan secara cermat dan transparan.
Hal ini dinilai penting agar nilai hasil appraisal tidak menimbulkan persoalan pada tahap berikutnya.
Untuk kawasan stadion, Gubernur H. Muhidin meminta proses pembebasan lahan segera ditindaklanjuti, termasuk memastikan hasil appraisal sebagai dasar perhitungan anggaran.
Selain itu, pemerintah juga diminta mulai menyiapkan rencana kebutuhan lahan pendukung stadion, termasuk kemungkinan penyesuaian tata ruang untuk pengembangan kawasan pada 2027.
Gubernur H. Muhidin menekankan persiapan tersebut tidak boleh menunggu hingga tahun pelaksanaan.
Pemerintah Provinsi Kalsel, menurutnya, perlu berkoordinasi sejak sekarang dengan Pemkot Banjarbaru dan kementerian terkait agar proses perubahan tata ruang dapat dipersiapkan lebih awal.
“Kalau kita tidak ada persiapan, nanti sulit. Tahun ini harus kita persiapkan,” kata H. Muhidin.
Dalam rapat yang sama, turut dibahas kondisi transfer ke daerah yang belum seluruhnya terealisasi. Berdasarkan penjelasan jajaran terkait, terdapat TKD yang ditangguhkan sekitar Rp2,179 triliun serta DBH kurang salur atau kurang bayar sekitar Rp1,073 triliun.
Angka tersebut masih perlu dipastikan melalui data administrasi dan realisasi resmi masing-masing komponen transfer.
Gubernur H. Muhidin menginginkan pembangunan rumah sakit dipersiapkan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi gedung, tetapi juga kelengkapan fasilitas dan kesiapan pelayanan.
Menjelang akhir rapat, pembahasan bergeser ke pola kerja ASN, termasuk evaluasi penerapan work from home (WFH) pada hari Jumat.
Gubernur H. Muhidin menyatakan kebijakan WFH akan dicabut dan ASN kembali bekerja dari kantor seperti biasa mulai Jumat mendatang.
Menurutnya, penerapan WFH dinilai belum memberikan efisiensi yang berarti karena kebutuhan operasional seperti transportasi dan listrik tetap berjalan.
Meski demikian, Gubernur H. Muhidin membuka kemungkinan pengaturan jam masuk dalam kondisi tertentu, seperti saat kabut asap, dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan pelayanan publik.
Untuk hari kerja normal, H. Muhidin meminta kehadiran ASN diatur agar pelayanan masyarakat tetap tersedia sejak pukul 08.00 WITA. Sebagian pegawai dapat masuk lebih awal, sementara lainnya mengikuti toleransi waktu hingga pukul 09.00 WITA.
“Yang penting saat ini jam 08.00 sudah ada yang masuk, supaya pelayanan publik tetap ada. Kalau masyarakat datang jam 08.15 atau 08.30, ada petugas yang bisa memberikan penjelasan dan melayani,” pungkasnya.
Sejumlah paparan turut disampaikan dalam rapat tersebut. Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti melaporkan, realisasi fisik dan keuangan hingga September 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 119 SKPD dengan total pagu sekitar Rp9,9 triliun, realisasi keuangan mencapai Rp6,1 triliun atau 61,95 persen, sedangkan realisasi fisik 72,91 persen dan masih berpotensi meningkat setelah seluruh data September masuk.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Kalsel Fatkhan menyampaikan realisasi APBD hingga 30 September 2026 mencapai Rp6,21 triliun atau 62,25 persen dari pagu belanja Rp9,97 triliun. Pendapatan daerah telah mencapai Rp6,05 triliun atau 81,91 persen dari pagu Rp7,39 triliun, sedangkan realisasi pembiayaan tercatat 111,06 persen.
Dari sisi pendapatan, Kepala Bapenda Provinsi Kalsel Subhan Nor Yaumil melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga September mencapai 82,28 persen dari target sekitar Rp7,3 triliun. PAD mencapai 87,73 persen atau sekitar Rp4,06 triliun, dengan pajak daerah mencapai 92,03 persen. Salah satu penyumbang utama adalah PBBKB yang telah mencapai 106,19 persen. Adapun pendapatan transfer masih 69,50 persen dan retribusi daerah 65,95 persen sehingga perlu terus dioptimalkan hingga akhir tahun.
Asisten I Setdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra kemudian memaparkan percepatan pembangunan Jalan Lintas Tengah, khususnya proses pembebasan lahan di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar. Penetapan lokasi ditargetkan pada 7 Desember 2026, sedangkan pembayaran pembebasan lahan ditargetkan mulai Juni 2027. Sejumlah hal masih perlu diantisipasi, termasuk tumpang tindih lahan serta aset PTPN yang memerlukan proses persetujuan.
Adapun Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel Yasin Toyib melaporkan perkembangan sejumlah proyek infrastruktur, meliputi Stadion Internasional, Lintas Tengah Pulau Kalimantan, dan pembangunan jembatan di Pulau Laut, Kotabaru. Untuk Stadion Internasional, lelang pekerjaan fisik dengan anggaran sekitar Rp150 miliar ditargetkan tayang Jumat atau Senin. Sementara pembebasan lahan ditargetkan rampung pada Desember dengan anggaran sekitar Rp65 miliar.(rls)
Diterbitkan tanggal 1 Oktober 2026 by admin
Discussion about this post