MEGAPOLIS.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tercatat sudah enam kali merombak alias me-reshuffle jajaran Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahannya.
Reshuffle pertama terjadi 19 Februari 2025 untuk mengganti jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang dialihkan ke seorang Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto.
Rangkaian reshuffle demi reshuffle itu bertujuan baik untuk pengangkatan, pergeseran posisi, hingga pembentukan badan baru.
Terbaru, Kepala Negara mengganti Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026) awal pekan ini.
Lantas, apa yang membuat Prabowo merombak kabinet hingga enam kali selama dua tahun?
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurrahman menilai, reshuffle hingga enam kali dalam dua tahun menunjukkan adanya celah (gap) antara target Presiden Prabowo Subianto dengan menteri tersebut.
Hal ini yang membuat Kepala Negara merasa perlu merombak dan menata ulang.
“Enam kali reshuffle menunjukkan ada gap antara target Presiden dan kapasitas delivery kabinet yang terus dikoreksi,” kata Rizal kepada Kompas.com, Selasa (15/9/2026).
Senada, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono menilai perombakan menunjukkan adanya ketidakpadanan antara langkah eks Menteri Pertahanan (Menhan) itu dengan beberapa jajaran.
Oleh karenanya, presiden akan mengevaluasi para pembantunya yang kurang bisa diajak jalan bersama tersebut, dalam mengejar program-programnya.
“Pergantian Menkeu yang relatif cepat dapat dibaca sebagai indikasi bahwa presiden baru mencari formula yang paling sesuai antara dua kepentingan, yakni menjaga disiplin dan kredibilitas APBN dan membiayai program prioritas Presiden Prabowo,” tuturnya.
Terlebih, Prabowo diketahui memiliki banyak program yang hendak dijalankan.
Selain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ada pula program pembukaan rekening bagi penduduk dewasa, sekolah rakyat, hingga wacana pembelajaran berbagai bahasa asing baru.
“Semuanya itu perlu dukungan finansial dari Menkeu dan menteri terkait,” jelas dia.
Ganggu Kontinuitas
Akan tetapi Rizal mengingatkan, frekuensi pergantian yang terlalu sering juga memiliki implikasi atau biaya ekonomi (economic cost). Sebab, hal ini berpotensi mengganggu kontinuitas kebijakan.(sumber: Kompas)
Diterbitkan tanggal 17 September 2026 by admin
Discussion about this post