MEGAPOLIS.ID, PULANG PISAU – Optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terus menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas kedewanan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pertukaran informasi dan pengalaman dengan DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (7/9/26).
Kegiatan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Rais Ruhayat, dan diterima oleh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Dalam kesempatan itu, pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan memperluas wawasan antarlembaga legislatif dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedewanan.
Dalam diskusi yang berlangsung, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai pelaksanaan fungsi kedewanan, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan terhadap program pemerintah daerah, kemitraan dengan perangkat daerah, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas representasi masyarakat.
H. Rais Ruhayat mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkaya wawasan dan mendapatkan berbagai referensi dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD. Menurutnya, setiap daerah memiliki pengalaman dan pendekatan yang dapat menjadi pembelajaran bersama untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan.
“Kami ingin memperoleh gambaran mengenai berbagai pola kerja dan strategi yang diterapkan DPRD Kabupaten Pulang Pisau dalam menjalankan fungsi kedewanan. Tentu hal-hal positif yang ditemukan dapat menjadi referensi untuk semakin meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Selain membahas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, diskusi juga berkembang pada sejumlah isu strategis daerah, salah satunya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam kesempatan tersebut, H. Rais Ruhayat turut menggali informasi mengenai peran legislatif dalam mendukung upaya penanganan karhutla melalui fungsi pengawasan serta koordinasi dengan mitra kerja, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Menurutnya, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan memiliki karakteristik wilayah yang relatif serupa sehingga berbagai pengalaman dalam penanganan persoalan daerah dapat menjadi bahan masukan yang berharga bagi kedua belah pihak.(rls)
Diterbitkan tanggal 7 September 2026 by admin
Discussion about this post