MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Kalimantan Selatan, membahas stabilitas harga dan perlindungan terhadap peternak lokal.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalsel dipimpin oleh Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, H. Jahrian.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Balai Karantina Hewan, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor perunggasan.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi peternak lokal menjadi perhatian bersama, mulai dari fluktuasi harga, tingginya biaya produksi, hingga persaingan dengan produk peternakan dari luar daerah. DPRD Kalsel menilai sektor peternakan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, menegaskan bahwa DPRD membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan guna mencari solusi yang konstruktif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi peternak. Menurutnya, masukan dari pelaku usaha dan organisasi profesi sangat penting dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan yang tepat sasaran.
Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, menyampaikan sejumlah gagasan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan industri perunggasan lokal. Ia menilai salah satu langkah yang perlu mendapat perhatian adalah pengendalian harga pokok produksi (HPP) agar tetap rendah melalui peningkatan efisiensi pakan, logistik, dan manajemen produksi.
“Dengan biaya produksi yang lebih terkendali, harga jual dapat tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, sementara peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak,” ujarnya.
Selain itu, Firman juga mendorong pemerintah untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menggunakan dan menyerap produk unggas lokal. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperluas pasar bagi peternak Kalimantan Selatan sekaligus meningkatkan daya saing produk daerah.
Ia juga mengusulkan penerapan sistem resi gudang untuk komoditas hasil perunggasan, khususnya daging dan telur ayam broiler. Menurutnya, sistem tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan serta menciptakan stabilitas harga di pasaran.
“Ketersediaan stok yang terkelola dengan baik akan memberikan kepastian bagi peternak maupun konsumen. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar,” katanya.
Lebih lanjut, Firman mengharapkan program-program pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting, dapat memprioritaskan penggunaan produk peternakan lokal. Langkah tersebut dinilai mampu memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
“Ketika produk lokal menjadi pilihan utama dalam berbagai program pemerintah, maka peternak kita akan semakin kuat dan sektor pangan daerah menjadi lebih mandiri,” tandasnya.(rls)
Diterbitkan tanggal 1 September 2026 by admin
Discussion about this post