MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin mewakili Gubernur H Muhidin, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2026 “Partisipasi Semesta Vokasi Bermutu untuk Semua” yang diselanggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Selasa (5/5/2026) di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.
Di hadapan peserta rakor, Sekdaprov Syarifuddin sebagaimana pesan Gubernur Kalsel mengingatkan, di era teknologi digitalisasi sekarang, menuntut kerjasama untuk meningkatkan kualitas di siswa didik SMK.
Pihak pengelola sekolah ujar Sekdaprov, dituntut jeli melihat peluang pasar atau dunia kerja terhadap jurusan-jurusan yang diperlukan sekarang.
“Inikah tugas berat kita, bagaimana meningkatkan kualitas siswa kita,” ujar Sekdaprov.
Sekdaprov pun mengapresiasi langkah Disdikbud Kalsel dalam memetakan strategi menghadapi dinamika dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
Selain itu menegaskan bahwa institusi pendidikan harus mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan sektor industri yang terus berubah.
“Keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia kerja menjadi kunci. Kita harus mencari terobosan terkait kebutuhan dunia usaha agar dapat menyesuaikan diri, mengingat perkembangan teknologi dan pengetahuan sangat cepat,” ujarnya lagi.
Selanjutnya Sekdaprov Syarifuddin menekankan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan semata, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor, baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pihak swasta.
Menurutnya, kolaborasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya serap lulusan SMK di pasar kerja serta mendukung pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Syarifuddin turut menyoroti dua indikator utama keberhasilan pendidikan, yakni angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah.
Pemerintah menargetkan peningkatan rata-rata lama sekolah hingga mencapai 13 tahun atau bahkan lebih tinggi hingga jenjang perguruan tinggi.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang adaptif terhadap perubahan industri.
“SMK tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang terampil secara teknis, tetapi juga memiliki karakter, etos kerja, dan kemampuan adaptasi yang tinggi di tengah transformasi industri,” ujar Rahim.
Kadisdikbud pun menyoroti hasil evaluasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterserapan tenaga kerja. Salah satu temuan menunjukkan adanya fenomena di mana lulusan pendidikan dasar justru lebih cepat terserap di dunia kerja dibandingkan lulusan SMK.
“Hal ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab, salah satunya melalui penguatan karakter peserta didik,” lanjutnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kalsel, Firna Azika menambahkan, ada enam fokus utama dalam rakor, diantaranya penguatan karakter, pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan kerja sama dengan dunia industri.
Disebutkan, tindak lanjut teknis dari hasil rakor akan dilaksanakan mulai Juni hingga Desember 2026.
Firna juga menegaskan pentingnya keselarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan dunia kerja melalui program konkret seperti magang industri dan kehadiran guru tamu dari kalangan profesional.
“Keselarasan ini harus diwujudkan secara nyata, tidak hanya dalam konsep, tetapi melalui implementasi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” jelasnya.
Melalui rakor ini, diharapkan SMK di Kalimantan Selatan mampu terus berinovasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta dunia usaha, guna menciptakan ekosistem pendidikan yang relevan dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.
Rakor mengambil tema “Karakter unggul, prestasi melakukan: memutus rantai kekerasan untuk SPMB” ini dijadwalkan berlangsung tanggal 5-7 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, diikuti 140 peserta terdiri dari pengawasan dan kepala sekolah SMK se-Kalsel.
Panitia Rakor SMK mengundang Nara sumber dari SKPD terkait lingkup Pemprov Kalsel, antara lain Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).(rls)
Diterbitkan tanggal 5 Mei 2026 by admin
Discussion about this post