MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Pelantikan dan pengambilan sumpah 124 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kamis (5/2/2026) pagi di Aula Kayuh Baimbai, menjadi sinyal kuat penataan birokrasi yang lebih tegas dan terukur.
Walikota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR menekankan bahwa pergeseran jabatan administrator, pengawas, dan fungsional termasuk pengukuhan pejabat pengawas di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) bukan sekadar seremonial, melainkan strategi mempercepat kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi atau formalitas administratif. Ini adalah langkah strategis agar setiap jabatan diisi oleh aparatur yang kompeten, berintegritas, dan benar-benar berkomitmen melayani masyarakat,” tegas Yamin dalam sambutannya.
Ia menyebut dari total 124 pejabat yang dilantik, 95 di antaranya merupakan pejabat administrator dan pengawas, 11 pejabat pengawas di BPKPAD, serta 18 pejabat fungsional, yang seluruhnya diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan menjadi program konkret dan berdampak langsung bagi warga Banjarmasin.
Sejumlah pejabat yang dilantik mencerminkan upaya penyegaran sekaligus penguatan struktur kerja lintas sektor. Apriana Amalia SE MM, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, kini dipercaya sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Banjarmasin. Herman Hidayatullah S.STP, M.Si, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dilantik sebagai Camat Banjarmasin Tengah. Sementara itu, Arif Agung Saptoto, S.Kom, M.Kom, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfotik, kini mengemban amanah sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
Menurut Yamin, perubahan posisi tersebut dilakukan setelah evaluasi kinerja hampir satu tahun kepemimpinannya. “Kurang lebih 11 bulan kami melihat, menilai, dan mengevaluasi. Pergeseran ini tentu ada yang nyaman dan ada yang kurang nyaman, tetapi inilah birokrasi pemerintahan daerah. Kami ingin ini menjadi motivasi untuk menunjukkan kinerja nyata,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, tantangan birokrasi ke depan menuntut aparatur yang adaptif terhadap teknologi, transparan dalam bekerja, serta berani dievaluasi secara terbuka oleh pimpinan dan publik. Khusus bagi pejabat di BPKPAD, Walikota menegaskan bahwa akuntabilitas dan integritas bukan sekadar slogan. Pengelolaan keuangan daerah, menurutnya, berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan kepercayaan publik.
Diakhir arahan, Yamin kembali menekankan bahwa sumpah jabatan adalah ikatan moral yang disaksikan Tuhan Yang Maha Esa. “Kepercayaan yang diberikan hari ini harus dibuktikan dengan dedikasi, loyalitas kepada negara, dan pengabdian tulus kepada masyarakat. Pemerintah Kota Banjarmasin membutuhkan ASN yang siap bekerja, siap dievaluasi, dan siap bertanggung jawab atas hasil kinerjanya,” pungkasnya.
Melalui langkah ini, Pemko Banjarmasin menegaskan arah birokrasi yang tidak hanya rapi secara struktur, tetapi juga kuat secara etika dan kinerja demi terwujudnya Banjarmasin Maju Sejahtera.(rls)
Diterbitkan tanggal 5 Februari 2026 by admin
Discussion about this post