MEGAPOLIS.ID, BANDUNG – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
Sebagai bagian dari proses pendalaman materi, Pansus IV melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, salah satu provinsi yang dinilai berhasil menerapkan berbagai inovasi pelayanan kesehatan, Jumat (14/11/2025).
Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Ketua Pansus IV, dr. Yadi Mahendra Muhyin, serta turut didampingi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kehadiran dua instansi pendamping tersebut menjadi penguatan penting dalam memahami aspek teknis dan legal dari penyelenggaraan kesehatan.
Setibanya di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, rombongan Pansus IV disambut oleh Agus Salim SKM, M.Kes, seorang Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Surveilans & Imunisasi. Dalam sambutannya, Agus Salim menyampaikan gambaran umum mengenai struktur organisasi, strategi pembangunan kesehatan di Jawa Barat, serta capaian-capaian utama dalam program kesehatan masyarakat.
Pada sesi diskusi, pihak Dinas Kesehatan Jabar menjelaskan berbagai inovasi dan pendekatan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan kesehatan, mulai dari penguatan surveilans, peningkatan cakupan imunisasi, penanganan penyakit menular dan tidak menular, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan kesehatan masyarakat.
Agus Salim menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal. “Penguatan regulasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan tenaga kesehatan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program kesehatan. Setiap daerah memiliki tantangan berbeda, namun prinsip dasarnya adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan merata,” ujarnya.
Ketua Pansus IV, dr. Yadi Mahendra Muhyin, mengungkapkan bahwa kunjungan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif bagi Pansus dalam merumuskan Raperda Penyelenggaraan Kesehatan. “Kami mendapatkan banyak masukan teknis dan pengalaman nyata yang dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan Raperda. Jawa Barat memiliki sejumlah strategi yang terbukti berhasil, dan ini memberikan kami gambaran bagaimana regulasi dapat berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Selain membahas aspek regulasi dan teknis, pertemuan juga menyoroti tantangan di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, persebaran fasilitas kesehatan, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan preventif.
Dinas Kesehatan Jabar juga memaparkan keberhasilan mereka dalam mengembangkan program Surveilans Terpadu untuk pemantauan penyakit menular, termasuk sistem respons cepat terhadap kejadian luar biasa (KLB). Program ini dianggap sebagai salah satu contoh praktik baik yang dapat diadaptasi oleh daerah lain.
Rombongan Pansus IV, Dinas Kesehatan Kalsel, dan Biro Hukum Setda Kalsel berharap kunjungan ini tidak hanya menjadi pertukaran informasi, tetapi juga membuka peluang kerja sama antardaerah dalam penguatan layanan kesehatan.
Dengan berbekal hasil kunjungan ini, Pansus IV menargetkan penyusunan Raperda dapat dilakukan secara lebih matang, komprehensif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan. Raperda Penyelenggaraan Kesehatan ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.(rls)
Diterbitkan tanggal 14 November 2025 by admin
Discussion about this post