MEGAPOLIS.ID, BARABAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar rapat koordinasi dan pertemuan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan DPRD Kabupaten HST, Selasa (10/9/2024).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD HST sementara Hendra Suriadi dan Tajudin, diikuti jajaran anggota DPRD HST, Kepala SKPD HST, wartawan, serta beberapa istri anggota DPRD sebagai KPK di rumah tangga.
Kepala Satuan Tugas, Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Maruli Tua Manurung hadir dan memberikan pemaparan terkait upaya pencegahan korupsi pada rakor tersebut.
Maruli mengatakan, pihaknya bersyukur mengawali masa bakti DPRD HST 2024-2029 bisa berkoordinasi, bersilaturahmi sekaligus menyampaikan upaya bersama untuk bisa mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten HST.
“Kami harap DPRD HST bisa memperkuat fungsi pengawasannya, termasuk mengawasi dan mencegah tindak pidana korupsi di Pemkab HST, terutama bagaimana untuk pengelolaan APBD, dan juga sumber-sumber kekayaan keuangan daerah,” ujarnya.
Terkait upaya pencegahan, KPK mempunyai Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebagai instrumen pencegahan dan juga monitoring pencegahan korupsi di delapan area, mulai dari perencanaan APBD, penganggaran, perizinan hingga pengelolaan BMD.
“Kami yakin kalau DPRD HST bisa mengoptimalkan fungsi pengawasannya bisa mendukung juga pengawasan dilakukan Inspektorat di Pemkab HST. Dampaknya bisa terukur terutama di survei penilaian integritas,” jelasnya.
Kemudian, jajaran DPRD HST juga sudah menandatangani pernyataan komitmen antikorupsinya, bahkan juga ikut disaksikan masing-masing pasangannya yang berhadir.
“Kami sangat berharap para pasangan, terutama istri yang hadir bisa menjadi KPK di rumah, melakukan pengawasan bahkan mengingatkan lebih intensif, sehingga terhindar dari risiko praktik tindak pidana korupsi di masa depan,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua sementara DPRD HST, Tajudin mengungkapkan jika kehadiran KPK menjadi pengingat mereka dalam setiap tindakan.
Tajudin menanggapi KPK yang menyinggung soal beberapa indikator atau survei integritas yang belum maksimal.
“Apa yang disampaikan KPK menjadi catatan agar kami lebih berhati-hati lagi. Dalam pelaksanaannya kami akan lebih bekerja keras dalam fungsi pengawasan dan anggaran,” pungkasnya.(ari)
Editor: Agus Salim
Diterbitkan tanggal 10 September 2024 by admin
Discussion about this post