MEGAPOLIS.ID, KOTABARU – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kotabaru Tahun 2027 mulai bergulir. Konfederasi Serikat Buruh Serbusaka Kotabaru mendorong kenaikan upah dengan mengacu pada perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta hasil survei mandiri Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Wakil Ketua Serbusaka Kotabaru, Hasan, hadir di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotabaru, Jumat (20/11/2026), untuk mengawal pembahasan tersebut menjelang rapat Dewan Pengupahan Kabupaten.
“Hari ini kami mengawal rapat kenaikan UMK untuk tahun 2027,” ujar Hasan kepada awak media di Jalan Veteran KM 02 Nomor 223.
Pembahasan penetapan upah minimum itu mengacu pada undangan Dewan Pengupahan Kabupaten Kotabaru melalui surat Nomor 001/DEPEKAB/XI/2026 tertanggal 19 November 2026.
Hasan mengungkapkan, Serbusaka telah mengantongi data kenaikan UMP dengan nilai alfa sebesar 8,87 persen. Berdasarkan data tersebut, UMP berada di angka Rp4.055.220 atau mengalami kenaikan sekitar Rp330.220.
Berangkat dari angka itu, Serbusaka mengusulkan penggunaan pengali 0,9 hingga 1,0 dalam perhitungan UMK Kotabaru. Usulan tersebut diharapkan mampu mendorong besaran upah minimum kabupaten berada di atas UMP.
Dari skema perhitungan yang diajukan, Serbusaka mengusulkan UMK Kotabaru 2027 sebesar Rp4.282.068, dengan kenaikan sekitar Rp377.423.
Tak hanya UMK umum, Serbusaka juga mendorong perhatian khusus terhadap upah sektoral, terutama bagi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Untuk sektor, kami meminta di angka 9 persen menjadi Rp4.302.068, dengan selisih kenaikan sekitar Rp398.062,” jelas Hasan.
Selain membawa usulan berdasarkan persentase kenaikan, Serbusaka turut menyodorkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan secara mandiri di sejumlah pasar di Kotabaru.
Hasil survei tersebut menunjukkan kebutuhan penghasilan bulanan pekerja lajang berkisar Rp4,8 juta, sementara angka tertinggi mencapai Rp6,8 juta. Adapun rata-rata kebutuhan hidup layak berdasarkan survei itu tercatat sebesar Rp6.006.586.
Menurut Hasan, data KHL tersebut penting menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan penetapan upah minimum. Sebab, besaran upah yang ditetapkan diharapkan tidak hanya mengacu pada perhitungan kenaikan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja.
Ia menyebutkan, regulasi terbaru mengamanatkan agar kenaikan upah mengacu pada survei KHL. Namun, keterbatasan waktu dinilai menjadi salah satu kendala bagi pemerintah untuk melakukan survei langsung ke pasar. “Kami mempersiapkan dari jauh-jauh hari,” tegasnya.
Hasan menjelaskan, Serbusaka sebelumnya juga telah mengajak pihak terkait untuk melakukan survei KHL bersama. Namun, upaya tersebut belum terlaksana karena terkendala belum tersedianya regulasi maupun anggaran dari pihak pemerintah.
“Akhirnya atas inisiatif sendiri, kami turun langsung ke pasar untuk menghimpun data KHL,” pungkasnya.
Melalui usulan tersebut, Serbusaka berharap hasil survei KHL dan perhitungan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten dalam merumuskan UMK dan UMSK Kotabaru 2027.
Serbusaka menilai, kebijakan pengupahan ke depan harus mampu memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan tetap mempertimbangkan kondisi serta kemampuan dunia usaha.(MIA)
Diterbitkan tanggal 20 November 2026 by admin














Discussion about this post