Megapolis
Iklan
  • Home
  • Berita
    • Nasional
    • Global
  • Ekbis
  • Kalimantan
    • Kalimantan Selatan
      • Pemprov Kalsel
      • Banjarmasin
      • Banjarbaru
      • Barito Kuala
      • Banjar
      • Balangan
      • Tanah Laut
      • Tanah Bumbu
      • Tapin
      • Tabalong
      • Kotabaru
      • DPRD Kotabaru
      • Hulu Sungai Utara
      • Hulu Sungai Tengah
      • Hulu Sungai Selatan
    • Kalimantan Tengah
      • Barito Selatan
      • DPRD Kalteng
      • DPRD Kapuas
      • DPRD Barito Selatan
      • Kapuas
      • Palangkaraya
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Utara
    • Kalimantan Barat
  • Hukum & Peristiwa
  • Politik & Kebijakan
  • Sport
  • Ragam
    • Kesehatan
    • Pariwisata
    • Seni & Budaya
    • Opini
    • Otomotif
  • Advertorial
    • PLN UIP3B Kalimantan
    • Yamaha
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Nasional
    • Global
  • Ekbis
  • Kalimantan
    • Kalimantan Selatan
      • Pemprov Kalsel
      • Banjarmasin
      • Banjarbaru
      • Barito Kuala
      • Banjar
      • Balangan
      • Tanah Laut
      • Tanah Bumbu
      • Tapin
      • Tabalong
      • Kotabaru
      • DPRD Kotabaru
      • Hulu Sungai Utara
      • Hulu Sungai Tengah
      • Hulu Sungai Selatan
    • Kalimantan Tengah
      • Barito Selatan
      • DPRD Kalteng
      • DPRD Kapuas
      • DPRD Barito Selatan
      • Kapuas
      • Palangkaraya
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Utara
    • Kalimantan Barat
  • Hukum & Peristiwa
  • Politik & Kebijakan
  • Sport
  • Ragam
    • Kesehatan
    • Pariwisata
    • Seni & Budaya
    • Opini
    • Otomotif
  • Advertorial
    • PLN UIP3B Kalimantan
    • Yamaha
No Result
View All Result
Megapolis
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Peta Wilayah Tambang di Dekat Taman Nasional Ujung Kulon

Peta WUP di perairan sekitar Ujung Kulon menjadi sorotan di tengah wacana relokasi Badak Jawa dan penegasan ESDM soal izin tambang

admin by admin
Rabu, 18 November 2026 - 16:38
di Nasional, Politik & Kebijakan
0
Peta Wilayah Tambang di Dekat Taman Nasional Ujung Kulon
40
SHARES
690
VIEWS

MEGAPOLIS.ID, JAKARTA – Kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, menarik perhatian publik setelah masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditandatangani pada 12 Februari 2026.

Dalam peta lampirannya, kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon digambarkan berada di luar wilayah pertambangan, sedangkan sebagian perairan di sekeliling semenanjung masuk dalam kategori WUP.

Penetapan sebagian perairan di sekitar TNUK sebagai WUP memunculkan perhatian terhadap potensi dampak lingkungan apabila suatu saat kegiatan pertambangan dilakukan. Dampak tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan kondisi ekosistem pesisir dan laut di sekitar kawasan konservasi.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa penetapan WUP bukanlah izin untuk melakukan kegiatan pertambangan. Pemerintah juga menyatakan belum menerbitkan izin tambang di kawasan tersebut.

Peta Wilayah Pertambangan di Sekitar Ujung Kulon

Penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten pada 2026 didasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 12 Februari 2026 dan menggantikan Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebut penetapan wilayah pertambangan diperlukan untuk mendukung pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Wilayah yang ditetapkan mencakup kawasan yang memiliki sebaran formasi batuan pembawa mineral atau batu bara, indikasi keberadaan mineral, sumber daya, maupun cadangan mineral dan batu bara.

Keputusan baru tersebut diterbitkan karena ketentuan sebelumnya dinilai tidak lagi dapat menjawab kebutuhan pengelolaan wilayah pertambangan di Provinsi Banten.

Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 membagi wilayah pertambangan Provinsi Banten menjadi tiga kategori utama, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

WUP merupakan wilayah yang menjadi dasar bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan. Cakupannya dapat meliputi mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, batuan, serta mineral bukan logam jenis tertentu.

WPR menjadi dasar untuk penerbitan izin pertambangan rakyat. Adapun WPN merupakan wilayah yang dicadangkan oleh negara dan dapat diusahakan melalui perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peta tersebut, kawasan daratan konservasi seperti Semenanjung Ujung Kulon, Gunung Honje, Pulau Panaitan, dan Pulau Peucang berada di luar cakupan WUP. Garis pantai kawasan konservasi juga tampak berada di luar area yang ditandai sebagai wilayah usaha pertambangan.

Sebaliknya, hamparan perairan di sekeliling semenanjung ditandai sebagai WUP. Area yang menjadi perhatian mencakup perairan Selat Sunda di sisi barat dan utara serta perairan Samudra Hindia di sisi selatan Pandeglang.

Adanya pemetaan ini memunculkan kekhawatiran mengingat perairan di sekitar TNUK memiliki hubungan ekologis dengan kawasan daratan yang menjadi habitat Badak Jawa.

Penetapan WUP Tidak Otomatis Berarti Tambang Bisa Beroperasi

Status WUP menunjukkan suatu wilayah masuk dalam perencanaan pengelolaan potensi sumber daya mineral, tetapi tidak otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menjelaskan bahwa pemanfaatan wilayah yang telah ditetapkan sebagai WUP tetap harus mengikuti ketentuan tata ruang di masing-masing kabupaten atau kota. Kegiatan pertambangan juga membutuhkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sesuai kewenangan pemerintah.

“Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR dan PKKPR-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang,” ujar Ari.

Dengan demikian, keberadaan suatu area dalam peta WUP belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kegiatan tambang akan segera berlangsung. Masih terdapat tahapan perizinan dan persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum aktivitas pertambangan dapat dilakukan.

Penetapan Wilayah Perairan Sudah Diusulkan Sejak 2013

Kementerian ESDM menjelaskan bahwa masuknya sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam WUP bukan kebijakan yang baru muncul pada 2026. Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, proses pengusulan wilayah pertambangan di perairan laut Banten telah berlangsung sejak 2013.

Saat itu, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan sejumlah wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten. Namun, wilayah perairan tersebut sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Usulan tersebut selanjutnya dimasukkan dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Penetapan itu kembali dimuat dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Melalui Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026, pemerintah kembali menetapkan wilayah tersebut sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Menurut Dwi Anggia, penetapan sebagian perairan sebagai WUP didasarkan pada data dan informasi geologi yang menunjukkan adanya potensi mineral pembawa. Potensi tersebut dinilai memenuhi kriteria teknis untuk dimasukkan ke dalam wilayah usaha pertambangan.

Kementerian ESDM Menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Tidak Masuk Wilayah Tambang

Menanggapi perhatian publik, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan melalui Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026.

Dwi Anggia juga menyatakan bahwa hingga saat pernyataan tersebut disampaikan, pemerintah belum menerbitkan izin tambang di kawasan TNUK maupun perairan di sekitarnya.

Menurut ESDM, keberadaan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Status tersebut tidak dapat disamakan dengan izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.

“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan,” tegas Dwi Anggia dikutip Antara, Selasa (17/11/2026).

Kementerian ESDM juga menyatakan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi dan tidak mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. Setiap rencana kegiatan pertambangan tetap harus melewati proses perizinan dan memenuhi persyaratan lingkungan serta tata ruang.

“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” paparnya.

Riwayat Tambang di Dekat Ujung Kulon

Di luar penetapan wilayah pertambangan tersebut, terdapat riwayat kegiatan pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon, yakni Tambang Emas Cibaliung yang dikelola PT Cibaliung Sumberdaya (CSD).

Tambang tersebut berada di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, di sisi timur Taman Nasional Ujung Kulon. Wilayah izin usaha pertambangannya tercatat memiliki luas sekitar 1.340 hektare.

PT Cibaliung Sumberdaya pernah menjalankan kegiatan produksi emas sejak 2010 hingga Mei 2022. Setelah itu, perusahaan memasuki tahap pascatambang pada Juni 2022.

Penghentian kegiatan produksi PT Cibaliung Sumberdaya berkaitan dengan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2022.

Pencabutan izin tersebut terjadi setelah evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tidak dilaksanakannya rencana kerja dan anggaran biaya.(sumber: Tirto)

Diterbitkan tanggal 18 November 2026 by admin

Tags: Kementerian ESDMRelokasi Badak JawaTaman Nasional Ujung KulonTNUKWilayah Pertambangan
Berita Sebelumnya

Prabowo Mau 70% Hasil Tambang Buat Negara, PDIP: Kami Dukung Penuh!

Berita Berikutnya

Persiapan Kurang Tak Halangi Leo/Daniel Target Tinggi di Hong Kong Open

admin

admin

Berita Berikutnya
Persiapan Kurang Tak Halangi Leo/Daniel Target Tinggi di Hong Kong Open

Persiapan Kurang Tak Halangi Leo/Daniel Target Tinggi di Hong Kong Open

Discussion about this post

Widget weather
  • Trending
  • Komentar
  • Terbaru
Warga Banjarmasin Laporkan Dugaan Penipuan Janji Pernikahan, Mengaku Dirugikan Rp1,6 Miliar

Warga Banjarmasin Laporkan Dugaan Penipuan Janji Pernikahan, Mengaku Dirugikan Rp1,6 Miliar

22 Desember 2025
Moto3 Resmi Umumkan Susunan Pembalap Musim 2027, di Mana Veda Ega?

Moto3 Resmi Umumkan Susunan Pembalap Musim 2027, di Mana Veda Ega?

15 Oktober 2026
Kadisdik Serahkan 15 Izin Operasional PAUD Negeri

Kadisdik Serahkan 15 Izin Operasional PAUD Negeri

16 April 2025
Mulai Hari Ini Tarif Parkir di Kota Banjarmasin Turun

Mulai Hari Ini Tarif Parkir di Kota Banjarmasin Turun

30 Mei 2025
Paul Pogba, Mantan Pemain Termahal di Dunia yang Sedang Merana

Paul Pogba, Mantan Pemain Termahal di Dunia yang Sedang Merana

0
Menagih Janji Presiden FIFA, Jadikan Piala AFF sebagai Agenda Resmi FIFA!

Menagih Janji Presiden FIFA, Jadikan Piala AFF sebagai Agenda Resmi FIFA!

0
Jelang Hadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Gelar TC

Jelang Hadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Gelar TC

0
Tamu dari Malaysia Takjub dengan Keindahan Destinasi Wisata di Kotabaru

Tamu dari Malaysia Takjub dengan Keindahan Destinasi Wisata di Kotabaru

0
Persiapan Kurang Tak Halangi Leo/Daniel Target Tinggi di Hong Kong Open

Persiapan Kurang Tak Halangi Leo/Daniel Target Tinggi di Hong Kong Open

18 November 2026
Peta Wilayah Tambang di Dekat Taman Nasional Ujung Kulon

Peta Wilayah Tambang di Dekat Taman Nasional Ujung Kulon

18 November 2026
Prabowo Mau 70% Hasil Tambang Buat Negara, PDIP: Kami Dukung Penuh!

Prabowo Mau 70% Hasil Tambang Buat Negara, PDIP: Kami Dukung Penuh!

18 November 2026
Polri Beber Aturan Penentuan Majelis Sidang Etik Listyo Sigit

Polri Beber Aturan Penentuan Majelis Sidang Etik Listyo Sigit

18 November 2026

Berita Baru

Persiapan Kurang Tak Halangi Leo/Daniel Target Tinggi di Hong Kong Open

Persiapan Kurang Tak Halangi Leo/Daniel Target Tinggi di Hong Kong Open

18 November 2026
Peta Wilayah Tambang di Dekat Taman Nasional Ujung Kulon

Peta Wilayah Tambang di Dekat Taman Nasional Ujung Kulon

18 November 2026
Prabowo Mau 70% Hasil Tambang Buat Negara, PDIP: Kami Dukung Penuh!

Prabowo Mau 70% Hasil Tambang Buat Negara, PDIP: Kami Dukung Penuh!

18 November 2026
Polri Beber Aturan Penentuan Majelis Sidang Etik Listyo Sigit

Polri Beber Aturan Penentuan Majelis Sidang Etik Listyo Sigit

18 November 2026
Megapolis

© 2022 Megapolis - Banjarmasin Kalimantan Selatan.

  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Wartawan
  • Tentang Kami

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Nasional
    • Global
  • Ekbis
  • Kalimantan
    • Kalimantan Selatan
      • Pemprov Kalsel
      • Banjarmasin
      • Banjarbaru
      • Barito Kuala
      • Banjar
      • Balangan
      • Tanah Laut
      • Tanah Bumbu
      • Tapin
      • Tabalong
      • Kotabaru
      • DPRD Kotabaru
      • Hulu Sungai Utara
      • Hulu Sungai Tengah
      • Hulu Sungai Selatan
    • Kalimantan Tengah
      • Barito Selatan
      • DPRD Kalteng
      • DPRD Kapuas
      • DPRD Barito Selatan
      • Kapuas
      • Palangkaraya
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Utara
    • Kalimantan Barat
  • Hukum & Peristiwa
  • Politik & Kebijakan
  • Sport
  • Ragam
    • Kesehatan
    • Pariwisata
    • Seni & Budaya
    • Opini
    • Otomotif
  • Advertorial
    • PLN UIP3B Kalimantan
    • Yamaha

© 2022 Megapolis - Banjarmasin Kalimantan Selatan.