MEGAPOLIS.ID, BANJARBARU – Konektivitas menjadi pondasi pemerintahan digital saat ini. Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selaran, Muhammad Syarifuddin dalam sambutan sekaligus arahannya saat membuka Rapat Kerja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang digelar Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, di Aula Diskominfo Kalsel di Banjarbaru, Selasa (17/11/2026).
Rakerda Dinas Komunikasi dan Informatika se- Kalimantan Selatan ini, mengangkat tema ‘Optimalisasi Penerapan Pemerintahan Digital pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan’.
Disampaikan Sekdaprov Syarifuddin, di Kalsel masih terdapat wilayah tanpa sinyal, akses internet yang terbatas, serta jaringan intra pemerintah yang belum bekerja optimal. Peningkatan kapasitas infrastruktur dan pemerataan akses sampai ke kabupaten dan kota karenanya menjadi pekerjaan yang tidak dapat ditunda.
“Di atas fondasi itu, pengembangan aplikasi perlu mengikuti arsitektur dan peta rencana SPBE. Saya meminta perangkat daerah mengevaluasi aplikasi yang telah dibangun, menghentikan pengembangan yang berfungsi sama, dan mengarahkannya pada layanan yang saling terhubung. kita tidak memerlukan banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sistem yang dapat bertukar data,” ucap Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin.
Tata kelola datanya, menurut Sekdaprov Syarifuddin, juga perlu dibenahi melalui penguatan satu data indonesia, standardisasi dan validasi, pemanfaatan data statistik sektoral, serta berbagi pakai antarperangkat daerah. jangan sampai perencanaan dan evaluasi menghasilkan kesimpulan yang berbeda hanya karena angka yang dipakai tidak sama.
“Semakin banyak layanan yang kita pindahkan ke ruang digital, semakin besar pula tanggung jawab kita menjaganya. Penguatan keamanan sistem elektronik, pelindungan data pribadi masyarakat, manajemen risiko, kesadaran keamanan siber aparatur, serta kesiapan menangani insiden perlu berjalan bersamaan dengan pengembangan layanannya, bukan menyusul kemudian,” jelas Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin.
Sisi komunikasi publiknya disampaikan Sekdaprov M. Syarifuddin, sama pentingnya. Keterbukaan informasi publik, keterpaduan penyebarluasan informasi pemerintah, peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat, serta penanganan informasi yang tidak benar sekiranya dikelola dalam satu alur yang sama, sehingga masyarakat memperoleh informasi pemerintahan yang benar dan mudah diakses.
“Tentu kami menempatkan transformasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi daerah, dan keberhasilannya kami ukur dari mutu pelayanan publik serta kemudahan yang dirasakan masyarakat, bukan dari jumlah aplikasi yang dibangun. Dinas Komunikasi dan Informatika kami tugaskan menjadi koordinator penyelenggaraannya, bersama perangkat daerah dan pemerintah kabupaten serta kota, dan setiap kendala dapat disampaikan melalui dinas tersebut untuk kami tindak lanjuti,” tambah Sekdaprov Syarifuddin.
Ditegaskan Sekdaprov Syarifuddin, pengembangan kompetensi aparatur juga perlu disiapkan dari sekarang.
“Karena sistem yang baik tetap memerlukan petugas yang memahami cara menjalankannya,” tegas Syarifuddin.
Acara yang diikuti sejumlah perwakilan Diskominfo Kabupaten/Kota se-Kalsel ini diisi dengan beberapa materi yang berkaitan, diantaranya dari Bappeda Kalsel.
Usai membuka kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 17 dan 18 November 2026, Sekdaprov Kalsel Syarifuddin didampingi Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi, juga menyerahkan plakat kepada perwakilan Diskominfo Kabupaten/Kota di Kalsel.(rls)
Diterbitkan tanggal 17 November 2026 by admin













Discussion about this post