WACANA penunjukan kawasan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan seluas 119.779 hektare sebagai Taman Nasional terus menuai penolakan masif dari masyarakat adat Dayak Meratus, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, serta Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan.
Alih-alih mendatangkan perlindungan, wacana ini dinilai sebagai bentuk pengalihan isu atau bahkan ancaman baru berupa fortress conservation (konservasi benteng) yang melegalkan perampasan ruang hidup masyarakat adat, sementara akar kerusakan sesungguhnya—yakni bisnis ekstraktif—dibiarkan melenggang.
1. Dalih Pemerintah: Mengapa Wacana Taman Nasional Terus Digulirkan?
Meski gelombang penolakan terus mengalir dari tingkat tapak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih terus menggulirkan proses pengkajian dan pengusulan status Taman Nasional Meratus.
Dalam berbagai forum resmi dan pemberitaan media lokal, jajaran Dinas Kehutanan Kalsel berdalih bahwa perubahan fungsi dari hutan lindung menjadi Taman Nasional diperlukan untuk memperketat pengawasan kawasan serta membuka peluang pengelolaan kolaboratif dan pendanaan konservasi. Penunjukan Taman Nasional Pegunungan Meratus dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keanekaragaman hayati yang endemik di Meratus, sekaligus menjadikannya benteng ekologis penyangga Kalimantan Selatan dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah menjamin zona tradisional tetap akan mengakomodasi kearifan lokal masyarakat sekitar.” Pernyataan Jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dikutip dari sejumlah pemberitaan media lokal Kalsel)
Namun, klaim jaminan “zona tradisional” dari pemerintah inilah yang justru dipandang skeptis dan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat adat maupun koalisi masyarakat sipil.
2. Potret Nyata Darurat Lahan Kalsel: Data Spasial WALHI
Berdasarkan data dan kajian spasial terbaru WALHI Kalimantan Selatan, dari total luas daratan Kalsel yang mencapai kurang lebih 3,7 juta hektare, kondisinya hari ini sudah berada di titik nadir:
Hampir 50% wilayah Kalimantan Selatan telah dibebani oleh izin pertambangan, perkebunan kelapa sawit monokultur, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), serta Hutan Tanaman Industri (HTI).

Data spesifik mencatat bahwa daratan Kalsel dibebani oleh jutaan hektare izin konsesi tambang minerba dan ratusan ribu hektare izin perkebunan sawit, yang menjadikan provinsi ini mengalami darurat ekologis akut.
Tumpang Tindih Wilayah Adat: Kajian spasial WALHI dan jaringan masyarakat sipil menunjukkan bahwa lebih dari 52% (sekitar 63.000 hektare lebih) dari total 119.779 hektare kawasan yang diusulkan menjadi Taman Nasional berada tepat di atas wilayah adat dan ruang kelola masyarakat Dayak Meratus.
Di kawasan Pegunungan Meratus sendiri, jejak kehancuran fisik akibat industri ekstraktif sudah nyata. Berdasarkan catatan WALHI, di dalam kawasan Meratus tercatat ada ribuan hektare bukaan lahan terbuka akibat tambang serta puluhan ribu hektare yang dibebani izin korporasi (seperti Hak Guna Usaha/HGU perkebunan, IUP Minerba, dan izin pengusahaan hutan/PBPH).
Rencana Taman Nasional Meratus bukan semata soal pelestarian, tapi sarat motif ekonomi. Label ‘taman nasional’ bisa menjadi pintu masuk bisnis hijau—mulai dari perdagangan karbon, proyek panas bumi, hingga ekowisata skala besar. Konservasi sering dipakai sebagai alasan, tapi praktiknya masyarakat adatlah yang pertama digusur, sementara korporasi ekstraktif di sekelilingnya dibiarkan melenggang.” — Raden Rafiq, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan (Dikutip dari laporan Mongabay Indonesia & Siaran Pers WALHI Kalsel)
3.Penolakan Tegas AMAN Kalsel dan Ancaman Nyata Korporasi
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan menegaskan bahwa sejak awal proses pengusulan Taman Nasional Meratus dilakukan secara sepihak (top-down) tanpa menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC).
“Masyarakat adat Dayak Meratus menolak tegas penetapan Taman Nasional. Hutan Meratus bukan tanah kosong tak bertuan; di dalamnya ada situs keramat, balai adat, kebun, dan ladang rotasi (behuma) yang telah menjaga ekosistem ratusan tahun.
Mengubahnya menjadi Taman Nasional sama saja dengan merampas kedaulatan adat dan membatasi ruang gerak kami lewat sistem zonasi negara.” — Pernyataan Sikap Pengurus Wilayah AMAN Kalimantan Selatan (Dikutip dari Siaran Pers Resmi AMAN)
Ancaman terhadap Meratus sendiri selama ini bukanlah datang dari warga adat, melainkan dari kepungan korporasi besar. Sejarah perlawanan warga melalui gerakan #SaveMeratus mencatat kasus perizinan tambang emas dan batubara PT Mantelbrus Cemerlang (PT MCM) yang sempat mengancam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dengan luas konsesi mencapai 1.959,12 hektare. Meskipun gugatan masyarakat dan WALHI berhasil dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung, ancaman serupa dalam bentuk izin pertambangan lain, perkebunan sawit monokultur, hingga proyek infrastruktur terus mengintai.
4.Ironi Status “Taman Nasional”: Bukti Kegagalan Konservasi Nasional
Memaksakan status Taman Nasional baru di Meratus dinilai sangat paradoks ketika realitas di berbagai taman nasional eksisting di Indonesia justru sedang “babak belur” dan gagal dilindungi oleh negara:
- Kriminalisasi Tradisi (Fortress Conservation): Aturan ketat negara dalam rezim Taman Nasional membatasi aktivitas pemanfaatan tradisional di dalam zona inti. Akibatnya, masyarakat adat yang secara turun-temurun merawat hutan justru rentan dikriminalisasi di tanah leluhur mereka sendiri.
- Kasus Ujung Kulon: Taman Nasional Ujung Kulon menghadapi berbagai persoalan pelik, mulai dari ancaman perambahan, tekanan ekologis, hingga polemik pengelolaan dan wacana relokasi warga yang kerap meminggirkan ruang hidup serta memicu konflik tenurial dengan masyarakat sekitar kawasan.
- Kasus Karhutla di Tanjung Puting: Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah yang diandalkan sebagai paru-paru dunia dan suaka margasatwa orangutan kerap kali tak luput dari hantaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hebat akibat lemahnya penegakan hukum dan pencegahan di tingkat tapak.
Jalan Keluar Berbasis Keadilan Ekologis
Masyarakat adat Dayak Meratus bersama AMAN dan WALHI Kalsel menuntut agar pemerintah menghentikan wacana Taman Nasional yang penuh paradoks tersebut. Penyelamatan Meratus yang sejati tidak membutuhkan plang konservasi negara—yang terbukti gagal menyelamatkan taman nasional lain dari kebakaran dan konflik agraria—melainkan pengakuan resmi dan perlindungan hukum atas Wilayah Adat.
Pemerintah daerah dan pusat semestinya fokus mengimplementasikan instrumen hukum yang sudah ada, yakni mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat melalui Perda Kalsel Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta membersihkan kawasan Meratus dari cengkeraman izin tambang dan sawit komersial. Penjaga hutan terbaik di Meratus terbukti adalah kearifan lokal masyarakat adat itu sendiri.(Dari berbagai sumber)
Diterbitkan tanggal 17 November 2026 by admin












Discussion about this post