MEGAPOLIS.ID, JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, memastikan pihaknya tengah mendalami penerapan pasal makar dalam kasus penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan perwira tinggi polisi lainnya.
Pendalaman pasal tersebut merujuk pada dugaan tindakan bersama-sama maupun permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.
”Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi dalam raker bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan, penyelidikan atas dugaan tindak pidana makar ini dilakukan secara terpisah dari pengusutan pasal akses ilegal (illegal access).
Ia pun menegaskan, temuan dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat langsung disimpulkan sebagai tindakan makar sebelum proses penyidikan rampung.
”Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personil yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” ungkap Suyudi.
Berdasarkan konstruksi penyidikan sejauh ini, para tersangka terancam dijerat pasal pidana penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Selain itu, para tersangka juga diancam pidana penjara maksimal delapan tahun atas dugaan penghilangan data elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
”Terkait dugaan penghilangan data elektronik, yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun,” tutur Suyudi.
Lebih lanjut, Suyudi menyatakan bahwa tindakan akses ilegal tersebut turut menjerat para tersangka dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Atas sangkaan ini, mereka terancam pidana penjara paling lama enam hingga tujuh tahun sesuai ketentuan.
Penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan cara menyalahgunakan kekuasaan.
Sebagai informasi, dalam kasus penyadapan ilegal ini Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang perwira tinggi sebagai tersangka.
Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi. Dari keempat tersangka tersebut, hanya Slamet Uliandi yang tidak ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim lantaran masih menjalani perawatan medis pascastroke.(sumber: Tirto)
Diterbitkan tanggal 12 November 2026 by admin
Discussion about this post