MEGAPOLIS.ID, JAKARTA – Sejumlah fasilitas dan tunjangan akan didapat Gibran Rakabuming Raka setelah resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Fasilitas dan tunjangan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Khusus dalam Bab III Hak Keuangan/Administratif Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden. Dalam Pasal 6 UU tersebut, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatan berhak memperoleh pensiun.
“Besaran biaya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir,” tulis beleid tersebut.
Gaji pokok Gibran saat ini adalah 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, yakni sebesar Rp20,16 juta. Biaya rumah tangga dan perawatan kesehatan Pasal 7 menyebut, selain pensiun pokok, bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Lalu biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon. Pasal 7 huruf c juga menjelaskan, seluruh biaya perawatan kesehatan bekas presiden dan wakil presiden dan keluarganya diberikan negara.
Diberikan Rumah, Kendaraan, dan Sopir
Pasal 8, bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya.
Pasal 8 huruf b juga menyebutkan negara menyediakan kendaraan dengan pengemudinya. “Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.” Bunyi Pasal 9 UU tersebut.
Gibran Mundur
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diketahui telah mengirimkan surat pengunduran diri ke MPR, Kamis (12/11/2026). Kabar Gibran mundur sudah santer terdengar sejak 9 November 2026, saat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap niatan Gibran mundur.
Niat mundur itu disampaikan Gibran saat bertemu Presiden Prabowo Subianto, Senin (9/11/2026) pagi. Pada hari yang sama, Gibran mengatakan ia akan berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazahnya. Kabar pengunduran dirinya kembali menguat pada Rabu (11/11/2026) malam. Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie memberikan kabar tersebut kepada awak media.(sumber: Kompas)
Diterbitkan tanggal 12 November 2026 by admin
Discussion about this post