MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Supian HK, dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalsel menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan, salah satunya distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (22/10/2026).
Hal tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kalsel dalam menampung aspirasi masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian persoalan distribusi BBM yang berdampak pada aktivitas dan kebutuhan masyarakat. Aksi yang diikuti mahasiswa, aktivis, serta elemen masyarakat itu juga menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel.
Dalam kesempatan tersebut, Supian HK mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melihat persoalan yang dihadapi masyarakat dan menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi demi kepentingan masyarakat dan masa depan daerah.
Terkait persoalan BBM, Supian HK menjelaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Satuan Tugas (Satgas) terkait untuk ditindaklanjuti. Pelaksanaan rekomendasi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi guna mengetahui perkembangan penanganan persoalan di lapangan.
“Kita lihat nanti sejauh mana kerja Satgas. Kalau tidak ada kemajuan, tentu akan kita evaluasi apa penyebabnya dan bagaimana tindak lanjutnya,” ujarnya.
Ia turut menyoroti antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah titik, termasuk kawasan Pal 5, yang berdampak pada sopir angkutan dan masyarakat pengguna BBM lainnya. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat terkait, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.
DPRD Kalsel melalui Pansus BBM akan terus mencermati tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan. Evaluasi diperlukan agar langkah penanganan yang dilakukan oleh pihak terkait dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi antrean dan memastikan BBM bersubsidi diterima oleh pihak yang berhak.
Di sisi lain, DPRD Kalsel menghargai penyampaian aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Aspirasi mahasiswa dan masyarakat menjadi masukan penting bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong perbaikan kebijakan publik sesuai kewenangannya.
Meski jalannya aksi sempat diwarnai ketegangan, penyampaian aspirasi diharapkan tetap mengedepankan dialog, ketertiban, dan saling menghormati. Dengan komunikasi yang terbuka serta tindak lanjut yang terukur, berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat diharapkan dapat ditangani melalui koordinasi dan mekanisme yang berlaku.
DPRD Kalsel berkomitmen menjalankan fungsi representasi dan pengawasan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, sekaligus mengawal tindak lanjut persoalan distribusi BBM agar upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah dan instansi terkait dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Selatan.(rls)
Diterbitkan tanggal 23 Oktober 2026 by admin
Discussion about this post