MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima dan tanggap bencana bagi seluruh masyarakat terus didorong oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan.
Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui rapat kerja Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalsel, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinkes guna memastikan kesiapan alokasi anggaran sektor kesehatan daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran yang berdampak pada program-program vital harus dievaluasi kembali.
Pihaknya berupaya memaksimalkan prioritas penganggaran berdasarkan tingkat kelayakan dan kebutuhan dasar masyarakat di lapangan.
“Dari penyampaian Dinas Kesehatan, masih banyak pengurangan anggaran pada lima UPT Dinkes. Pengurangan ini terutama berdampak pada program SPMP Provinsi, khususnya untuk penanganan KLB (Kejadian Luar Biasa) dan bencana,” ungkap Jihan Hanifha.
Lebih lanjut, Komisi IV juga Menanggapi kondisi darurat yang kerap melanda daerah, Komisi IV menyarankan agar alokasi dana penanganan kondisi darurat kesehatan segera dipenuhi secara optimal. Penyesuaian anggaran dinilai mendesak agar respons medis di lapangan tidak terhambat saat krisis terjadi.
“Hal ini terus kami dorong agar anggarannya dapat dipenuhi, terlebih saat ini kita sedang menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, kami juga mendorong kesiapan alokasi anggaran untuk tahun 2027 agar perencanaan kesehatan daerah jauh lebih matang,” tegas Jihan Hanifha.
Ia menambahkan, sektor kesehatan merupakan hak mendasar warga yang tidak boleh terabaikan meski sedang ada penyesuaian anggaran daerah. Oleh karena itu, Komisi IV akan terus mengawal proses pembahasan anggaran bersama BPKAD agar alokasi untuk UPT Dinkes dan program tanggap krisis dapat kembali ditingkatkan.(rls)
Diterbitkan tanggal 7 Oktober 2026 by admin
Discussion about this post