MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN — Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat pendalaman rencana kerja Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Komisi IV, Selasa (6/10/2026).
Rapat fokus pada upaya mengatasi blank spot jaringan telekomunikasi yang masih menyisakan sejumlah wilayah belum terjangkau di Banua. Berdasarkan penjelasan Diskominfo Kalsel dalam rapat tersebut, penyediaan jaringan komunikasi di Kalimantan Selatan masih menyisakan blank spot dengan persentase 6 persen yang belum terjangkau sinyal.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, menyampaikan bahwa fokus utama pembahasan bersama Diskominfo adalah penanganan titik-titik blank spot jaringan tersebut, dengan target ambisius dihilangkan seluruhnya pada tahun anggaran 2027.
“Fokus kami ada pada titik-titik blank spot jaringan. Ternyata Provinsi Kalimantan Selatan masih ada titik blank spot sekitar 6 persen. Fokus kita bagaimana caranya ini menjadi program prioritas, sehingga di 2027 nanti kita bisa mengurangi, bahkan target kita adalah nol titik blank spot,” ujar H. Rais Ruhayat.
Penanganan blank spot ini, kata Rais, merupakan pekerjaan rumah (PR) bersama antara DPRD Kalsel dan Diskominfo sebagai mitra kerja dewan. Dewan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh wilayah Kalimantan Selatan dapat terhubung jaringan komunikasi yang memadai.
“Ini PR kami bersama. Kami sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bertugas mengawasi kegiatan mitra kerja kami, dan harapannya agar tidak ada blank spot. Semoga Diskominfo bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini,” jelasnya.
Rais Ruhayat juga menyampaikan kendala pendanaan yang dihadapi Diskominfo akibat kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berlaku. Oleh sebab itu, Komisi I DPRD Kalsel berkomitmen membantu mengawal kebutuhan anggaran Diskominfo pada tahapan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, agar program konektivitas ini dapat diprioritaskan dalam APBD 2027.
“Tugas dewan untuk membantu terkait anggarannya, agar bisa berdiskusi dengan TAPD ketika di Banggar nanti, supaya bisa memprioritaskan anggaran untuk Diskominfo,” pungkas Rais Ruhayat.(rls)
Diterbitkan tanggal 6 Oktober 2026 by admin
Discussion about this post