MEGAPOLIS.ID, BANJARBARU – Sanitasi bukan sekadar urusan dokumen perencanaan. Ukuran keberhasilannya justru terlihat ketika kebijakan masuk ke dalam penganggaran daerah dan akhirnya menghadirkan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin saat membuka Coaching Clinic 3 Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026, Selasa (22/9/2026), di Hotel Novotel Banjarbaru.
Kegiatan yang difasilitasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Kalsel ini mempertemukan tim dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut bersama unsur pemerintah pusat, provinsi, serta konsultan supervisi.
Forum tersebut secara khusus menjadi ruang bagi Pokja PKP Banjarmasin dan Tanah Laut untuk menguji kembali rencana implementasi SSK berdasarkan persoalan dan kebutuhan masing-masing daerah.
Dalam sambutannya, Sekdaprov HM Syarifuddin menegaskan, SSK harus menjadi acuan nyata dalam mempercepat pembangunan sanitasi permukiman. Karena itu, dokumen yang telah disusun tidak boleh berhenti sebagai administrasi perencanaan.
“Nilai SSK baru terasa ketika isinya masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah, lalu berwujud menjadi layanan yang dirasakan masyarakat,” tutur Sekdaprov HM Syarifuddin.
Menurutnya, Coaching Clinic 3 menjadi tahapan penting karena memasuki milestone dua, yakni penetapan kebijakan dan rencana layanan sanitasi berkelanjutan melalui model layanan serta rencana aksi multiaspek.
Arah kebijakan dan komitmen kepala daerah yang telah dirumuskan pada tahapan sebelumnya, kata Syarifuddin, kini harus diterjemahkan menjadi rencana yang lebih konkret dan siap dijalankan.
“Kebijakan dan strategi yang sudah dirumuskan harus diterjemahkan menjadi rencana layanan yang konkret dan siap dilaksanakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov HM Syarifuddin pun meminta kedua daerah memanfaatkan pendampingan tersebut untuk memperdalam materi, membuka persoalan yang masih dihadapi, sekaligus menyempurnakan rencana implementasi.
“Manfaatkan pendampingan ini sebaik-baiknya. Dalami materi, diskusikan persoalan, dan sempurnakan rencana sesuai kondisi daerah masing-masing.” tegasnya.
Sekdaprov HM Syarifuddin menekankan, pembangunan sanitasi membutuhkan kesinambungan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan. Dengan begitu, strategi yang disusun tidak berhenti pada target administratif, tetapi bergerak menjadi layanan publik.
“Keberhasilan SSK bukan hanya pada tersusunnya dokumen, tetapi pada bagaimana rencana itu dijalankan dan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Angga Rinaldi menjelaskan, pembangunan fasilitas sanitasi yang dilakukan tahun ini mulai memberikan manfaat langsung.
Dari lima kabupaten sasaran, sebanyak 40 unit tangki septik telah dibangun dan secara umum sudah dimanfaatkan masyarakat.
“Secara umum fasilitas yang dibangun sudah difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Program tersebut menyasar lima kabupaten, yakni Hulu Sungai Tengah, Banjar, Tapin, Tanah Laut, dan Barito Kuala, masing-masing dengan delapan unit tangki septik. Karena belum mendapat tambahan pada anggaran perubahan, program serupa direncanakan kembali pada 2027 dengan sasaran lima kabupaten/kota lainnya.
“Tahun 2026 kita membangun 40 unit di lima kabupaten. Untuk 2027, program akan dilanjutkan dengan sasaran lima kabupaten/kota yang belum mendapatkan pembangunan,” tegasnya.
Angga Rinaldi berharap program provinsi yang bersifat stimulan tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi menjadi pemicu bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas layanan sanitasi secara mandiri.
“Harapannya SPM sanitasi di masing-masing daerah meningkat dan program stimulan ini dapat diduplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota,” tutupnya.
Coaching Clinic 3 selanjutnya diisi pemaparan Tim PPSP Pusat serta Tim Pokja PKP Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut, termasuk pembahasan prioritas layanan, quick win, model layanan sanitasi, rencana aksi kampung percontohan, serta program dan kegiatan untuk tahapan implementasi berikutnya.
Acara tersebut dihadiri Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Selatan, jajaran Tim Teknis Pokja PKP Provinsi Kalsel, Ketua Pokja PKP Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut beserta jajaran, serta para narasumber dan peserta terkait. Sementara unsur pemerintah pusat, PMU, PIU, dan konsultan supervisi Program PPSP mengikuti kegiatan secara daring.(rls)
Diterbitkan tanggal 23 September 2026 by admin
Discussion about this post