MEGAPOLIS.ID, JAKARTA – Pemerintah diminta menyiapkan skenario evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi, khususnya para jemaah umrah jika konflik bersenjata antara kelompok Houthi dan Arab Saudi semakin memanas.
“Menyiapkan skenario penundaan, perubahan rute, dan evakuasi, termasuk jaminan akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, komunikasi, dan pemulangan,” kata Ketua Komisi Nasional Haji Mustolih Siradj, dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Selain menyiapkan skenario evakuasi, Mustolih juga merekomendasikan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah, dan Kementerian Luar Negeri RI untuk mengaktifkan pusat koordinasi krisis.
Tak hanya dari pemerintah, menurut dia, pihak maskapai, hingga asosiasi penyelenggara ibadah umrah juga harus turut dilibatkan.
“(Juga) melakukan pendataan waktu nyata terhadap jemaah yang akan berangkat, sedang berada di Arab Saudi, atau tertunda kepulangannya,” katanya.
Rekomendasi lainnya adalah, agar pemerintah bisa menerbitkan informasi keamanan secara berkala melalui kanal resmi dan satu sumber informasi yang terkoordinasi.
Terakhir, khusus Kemenhaj diminta untuk bisa menjamin penyelesaian hak jemaah umrah secara adil, termasuk penjadwalan ulang atau pengembalian dana apabila perjalanan tidak dapat dilaksanakan.
“Semua pihak harus menahan diri, menghindari spekulasi, dan tidak mengambil keuntungan dari keadaan. Keselamatan, kepastian informasi, serta perlindungan hak jemaah harus menjadi orientasi utama setiap kebijakan,” pungkas Mustolih Siradj.
Kemenhaj Minta Jemaah Tetap Tenang
Sementara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mengeluarkan pernyataan melalui Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo pada Rabu (16/9/2026).
Dia meminta agar jemaah tetap tenang dan menjadikan PPIU sebagai sumber utama informasi mengenai jadwal serta teknis keberangkatan.
Permintaan ini disampaikan Kemenhaj menyusul memanasnya konflik bersenjata antara Houthi dan Arab Saudi.
“Jemaah kami minta tetap tenang. Bagi yang belum berangkat, terus berkoordinasi dengan PPIU masing-masing dan memantau perkembangan penerbangan.
Jangan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi,” kata Puji.
Konflik Houthi-Arab Saudi
Konflik antara Arab Saudi dan Houthi kembali meningkat setelah dalam beberapa tahun terakhir relatif mereda akibat gencatan senjata.
Arab Saudi telah memimpin koalisi yang memerangi Houthi sejak 2015.
Namun, pertempuran kembali pecah bulan ini setelah Houthi meningkatkan serangan dan pasukan yang bersekutu dengan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mengalami tekanan.(sumber: Kompas)
Diterbitkan tanggal 18 September 2026 by admin
Discussion about this post