MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Persidangan perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Briguna di BRI Cabang Kotabaru mengungkap adanya rekayasa dalam proses pengajuan kredit.
Auditor BPK RI Wahyu Santoso menyebut, penyimpangan tersebut berkaitan dengan penggunaan identitas sejumlah orang yang diduga dijadikan debitur.
Keterangan itu disampaikan Wahyu saat menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (29/7/2026). Di hadapan majelis hakim yang diketuai Vidiawan Satriantoro SH MH, auditor secara online mengungkap hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap penyaluran kredit tersebut.
Menurut Wahyu, pemeriksaan BPK tidak semata-mata dilakukan karena ditemukan kredit bermasalah. Audit juga bertujuan menelusuri penyebab terjadinya kemacetan serta memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam proses penyaluran.
Dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan, BPK menemukan dugaan penyimpangan yang dikaitkan dengan Relationship Manager (RM) BRI Kotabaru, Heriyaksa alias Heri.
“Dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp4.965.153.379,” ujar Wahyu dalam persidangan.
Untuk mengungkap penyimpangan tersebut, auditor memeriksa sejumlah dokumen. Di antaranya laporan investigasi BRI, dokumen pengajuan kredit, formulir pengajuan, perjanjian kredit, rekening pencairan, hasil pengujian serta berbagai dokumen pendukung lainnya.
Dalam pemeriksaan itu, BPK menemukan dugaan penggunaan identitas milik delapan anggota kepolisian yang berdinas di Polres Kotabaru. Identitas tersebut diduga digunakan untuk membuat seolah-olah mereka menjadi debitur Kredit Pengguna Karyawan.
Modus yang ditemukan auditor diduga diawali dengan peminjaman KTP milik pihak lain. Data identitas tersebut kemudian digunakan untuk membuka rekening simpanan di BRI yang selanjutnya diposisikan sebagai rekening debitur.
Heriyaksa juga diduga menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, termasuk dokumen terkait pesanan maupun pekerjaan customer yang digunakan sebagai dasar pengajuan kredit.
Pengajuan kredit kemudian dilakukan menggunakan nama delapan orang tersebut. Namun, menurut keterangan auditor, proses pengajuan hingga penyusunan dokumen analisis kredit diduga dilakukan oleh Heriyaksa.
Nilai kredit yang diajukan bervariasi, mulai dari Rp100 juta hingga Rp525 juta.
Pada tahap analisis dan persetujuan, terdakwa diduga membuat formulir analisis serta evaluasi yang menjadi bagian dari persyaratan kredit.
Sementara saat penandatanganan perjanjian kredit, terdakwa disebut mengumpulkan tanda tangan pihak yang identitasnya digunakan sebagai debitur.
Setelah kredit dicairkan, dana tersebut diduga berada dalam penguasaan Heriyaksa. Kredit yang telah dicairkan kemudian tidak dikembalikan sesuai ketentuan hingga akhirnya mengalami kemacetan.
“Dalam perkara ini kami menemukan dua kondisi, yakni adanya kredit yang macet dan adanya penyimpangan dalam proses penyaluran kredit yang menjadi penyebab kemacetan,” jelas Wahyu.
Mengungatkan, Heriyaksa asal Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, kini duduk sebagai terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Briguna saat dirinya menjabat sebagai RM Briguna BRI Cabang Kotabaru periode 2024-2025.
Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Mochamad Rafi Eka Putra SH di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, terdakwa disebut memproses secara tidak benar 10 rekening kredit yang berasal dari delapan debitur.
Jaksa menduga terdakwa meminta sejumlah calon debitur menyerahkan dokumen identitas, seperti KTP dan Kartu Keluarga. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan untuk membuat persyaratan kredit yang tidak sebenarnya, termasuk surat keputusan pengangkatan anggota, surat keterangan kerja serta data kemampuan bayar.
Terdakwa juga diduga memfasilitasi pencairan kredit yang tidak sesuai prosedur. Dana yang semestinya diterima debitur disebut justru berada dalam penguasaan terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Jumlah dana pencairan kredit yang diduga dikuasai terdakwa disebut mencapai Rp4.366.837.000.(CRV)
Diterbitkan tanggal 29 Juli 2026 by admin
Discussion about this post