MEGAPOLIS.ID, JAKARTA – Di era kepemimpinan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin, Pemerintah Provinsi Kalsel kembali meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A Tahun 2024 untuk ke-5 kali berturut-turut.
Istimewanya lagi, Pemerintah Provinsi Kalsel menembus 5 besar terbaik untuk provinsi se-Indonesia dengan Predikat SAKIP A (Memuaskan) dengan urutan Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah dan DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi Kalsel juga menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan atau di luar Pulau Jawa yang mendapatkan SAKIP A.
Penghargaan SAKIP Predikat A yang diterima Pemprov Kalsel melalui Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra dari Menteri PAN RB Azwar Anas pada Acara SAKIP Award 2024 “Menguatkan Sinergi, Mewujudkan Akuntabilitas Untuk Indonesia Maju” di Hotel Bidakara Jakarta pada Rabu (2/10/2024).
Raihan penghargaan SAKIP predikat A yang ke-5 kalinya berturut-turut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia ini menjadi komitmen dan bukti tata kelola pemerintahan yang sangat memuaskaan di masa kepemimpinan Gubernur Paman Birin.
“Alhamdulilah, Pemerintah Provinsi Kalsel untuk ke-5 tahun berturut-turut meraih Predikat A SAKIP dari Kementerian PAN RB,” sampai Paman Birin.
Dengan mempertahankan Predikat A sejak 2020 hingga 2024, Gubernur Paman Birin mengajak semua birokrasi di Pemprov Kalsel untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat banua pada semua sektor.
“Penghargaan Predikat A ini menjadi semangat dan motivasi terus Pemprov Kalsel untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada semua bidang. Dan tentunya masyarakat Banua semua harus terlayani dan merasakan pembangunan,” ungkap Paman Birin.
Pada kesempatan itu pula, Gubernur Paman Birin juga menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi kepada ASN, karyawan/karyawati pada SKPD dan unit kerja di lingkup Pemprov Kalsel yang terus berkerja dengan sangat baik melayani masyarakat dan penuh semangat melakukan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat Banua.
Sementara itu, Azwar Anas berharap SAKIP Award 2024 ini dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang progresif dan inovatif.
“Dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah melalui upaya refocusing program dan kegiatan berdasarkan analisis efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis) sehingga program dan kegiatan menjadi tepat sasaran dan mampu menjawab isu-isu strategis daerah,” tuturnya.
Deputi Bidang Reformasi Birokasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menuturkan SAKIP Award merupakan ajang pemberian apresiasi dan penghargaan kepada instansi dengan hasil evaluasi penilaian SAKIP terbaik di tahun 2024.
Kegiatan uga menjadi wadah sharing knowledge dan pembelajaran interaktif antar instansi pemerintah melalui pelaksanaan peer teaching oleh pemerintah daerah best practice SAKIP.Pihaknya berharap SAKIP Award 2024 dapat memberikan ruang kepada instansi pemerintah dalam bertukar informasi megenai pengalaman, strategi, informasi maupun solusi dan inovasi dalam pelaksanaan implementasi SAKIP yang lebih berdampak.
Sebagai informasi, evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja merupakan tools untuk memetakan (assess) dan membina (assist) instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan upayanya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pihaknya berharap SAKIP Award 2024 dapat memberikan ruang kepada instansi pemerintah dalam bertukar informasi megenai pengalaman, strategi, informasi maupun solusi dan inovasi dalam pelaksanaan implementasi SAKIP yang lebih berdampak.
Sebagai informasi, evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja merupakan tools untuk memetakan (assess) dan membina (assist) instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan upayanya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Melalui evaluasi tersebut, Kementerian PANRB dapat menyusun profil instansi pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Terdapat 7 kategori pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggarannya, yaitu AA, A, BB, B, CC, C, dan D.
Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga berdampak pada ketercapaian target sasaran pembangunan nasional dan penyelesaian isu-isu strategis daerah.(rls/wsk)
Diterbitkan tanggal 2 Oktober 2024 by admin
Discussion about this post