MEGAPOLIS.ID, JAKARTA – Baliho bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diturunkan saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai hal itu merupakan politik diskriminasi.
“Suatu hal yang mendapat respons yang sangat luas dari masyarakat ya, terlebih sebelumnya Bapak Presiden mengumpulkan para Pj kemudian memberikan berbagai arahan bahwa seluruh Penjabat Gubernur dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, karena terjadinya politik diskriminasi,” kata Hasto di Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip dari detiknews, Rabu (1/11/2023).
Hasto mengatakan demokrasi harusnya dihargai dengan hak menyampaikan ekspresi. Dia mengatakan penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Bali mencederai keadilan.
“Tapi respons dari masyarakat sangat menguatkan kami, bahwa demokrasi yang dihargai dengan hak untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera partai politik yang sudah ditetapkan dalam pemilu, kemudian baliho termasuk dari Pak Ganjar, Prof Mahfud yang diturunkan itu mencederai keadilan. Itu tidak bisa dilakukan dalam iklim demokrasi yang baik,” ujarnya.
Hasto kemudian menyinggung pengumpulan Penjabat Kepala Daerah yang dilakukan Jokowi di Istana beberapa waktu lalu. Dia mengatakan harusnya tak ada hal-hal berlebihan yang dilakukan jelang Pemilu.
“Yaitu dari pendapat yang disampaikan oleh para pengamat (ada kaitannya dengan pengumpulan Pj) ada pengaruh ya, kami akan mendengarkan seluruh dinamika yang berkembang sehingga tidak perlu hal-hal yang berlebihan dilakukan. Apalagi itu sifatnya diskriminatif tetapi sisi antitesanya muncul suatu gerakan Pemilu jurdil,” ujarnya.
Hasto juga menuding atribut partai lain muncul usai baliho dan atribut PDIP diturunkan. Dia curiga dengan hal itu.
“Ya kita lihat masyarakat yang kemudian menyuarakan bahwa dengan penurunan baliho PDIP sepihak kemudian muncul atribut-atribut secara masif dari partai lain itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.
Baliho Ganjar-Mahfud Diturunkan
Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10) siang.
Dilansir detikBali, Selasa (31/10), baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.
Baliho pasangan capres-cawapres dan bendera PDIP itu dicopot menjelang kedatangan Jokowi. Jokowi datang ke Balai Budaya Batubulan menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi masyarakat penerima manfaat.
Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi kemudian buka suara perihal pencopotan yang dilakukan pihaknya itu. Dharmadi mengungkapkan pencopotan tersebut atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
“Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara,” ujar Dharmadi saat dihubungi, Selasa (31/10).
Jokowi juga buka suara. Dia mengatakan harusnya pemerintah daerah setempat berkomunikasi dengan pengurus partai terkait.
“Saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral,” kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (1/11).
Jokowi menekankan harus ada komunikasi pemerintah daerah jika ingin memindahkan atribut partai. Dia mengingatkan jangan sampai ada kesalahpahaman terkait hal itu.
“Harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi,” ujarnya.(dtc)
Diterbitkan tanggal 1 November 2023 by admin
Discussion about this post