MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PKBM Serumpun, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, mulai memasuki tahap pembuktian. Dua terdakwa yang diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran lebih dari Rp730 juta itu memilih tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa.
Kedua terdakwa tersebut adalah Muhammad Ridha Pateksa selaku Ketua PKBM Serumpun dan Muslimah yang menjabat sebagai bendahara. Keduanya menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Selasa (17/11/2026).
Usai pembacaan dakwaan, penasihat hukum Muslimah, Purjoko, menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Pihaknya memilih menyampaikan pembelaan pada tahapan yang telah ditentukan dalam proses persidangan.
“Kita akan sampaikan pada pembelaan saja,” ujar Purjoko.
Sikap serupa juga disampaikan penasihat hukum Muhammad Ridha Pateksa dari Kantor Hukum Halim Sahab SH. Dengan demikian, perkara tersebut akan berlanjut ke agenda persidangan berikutnya.
Di balik perkara ini, jaksa mengungkap dugaan manipulasi surat pertanggungjawaban (SPJ) dana BOP selama enam tahun anggaran, yakni periode 2019 hingga 2024.
Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Muhammad Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa bendahara PKBM Serumpun diduga membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran.
Modusnya, dengan melampirkan nota transaksi yang diduga fiktif, termasuk tanda tangan yang dipersoalkan keasliannya. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai bukti seolah-olah dana bantuan telah dibelanjakan sesuai peruntukannya.
“Untuk bendahara, modusnya membuat SPJ fiktif, melampirkan nota-nota fiktif, termasuk tanda tangan yang juga fiktif,” jelas Wahyu.
Jaksa nantinya akan menghadirkan sejumlah saksi untuk menguji kebenaran dokumen tersebut. Salah satu yang akan didalami adalah apakah pihak-pihak yang namanya tercantum dalam SPJ benar-benar menerima uang sebagaimana tertulis dalam laporan pengeluaran.
Sementara itu, Muhammad Ridha Pateksa diduga turut menerima aliran dana sebesar Rp37,5 juta dari pengelolaan bantuan tersebut. Adapun sebagian besar dana yang dipersoalkan disebut diduga digunakan Muslimah untuk kepentingan pribadi dan keperluan lainnya.
Dari keseluruhan periode 2019–2024, dana BOP yang dikelola PKBM Serumpun disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar. Namun, berdasarkan hasil audit Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp730 juta lebih.
Dalam proses penyidikan, juga tercatat pengembalian uang sebesar Rp50 juta melalui Muslimah. Namun, jaksa masih akan menelusuri sumber dana pengembalian tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan uang yang sebelumnya diserahkan Muhammad Ridha kepada bendahara.
“Apakah uang Rp50 juta itu berasal dari Muhammad Ridha atau memang dari Muslimah, nanti akan kami buktikan di persidangan,” ungkap Wahyu.
Dalam perkara ini, kedua terdakwa dijerat dengan dakwaan tindak pidana korupsi secara kumulatif, dengan konstruksi dakwaan yang mencakup priamir Pasal 2 dan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto ketentuan penyertaan. Jaksa juga mencantumkan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP dalam surat dakwaan.(CRV)
Diterbitkan tanggal 17 November 2026 by admin












Discussion about this post