MEGAPOLIS.ID, KOTABARU– DPRD Kabupaten Kotabaru menyatakan dukungan terhadap penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional. Namun, pelaksanaannya harus dibarengi mekanisme pengawasan yang jelas, terukur, dan transparan agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kotabaru, Chairil Anwar, saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Integrasi dan Sosialisasi Pidana Kerja Sosial yang digelar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Batulicin di Ebony Hotel, Seroja Hall Lantai 4, Selasa (10/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Chairil hadir mewakili Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti.
Chairil mengatakan, penerapan pidana kerja sosial merupakan langkah pembaruan dalam sistem pemidanaan yang lebih mengedepankan pendekatan humanis, proporsional, serta berorientasi pada pemulihan sosial.
“Harapan kami, pidana kerja sosial ini merupakan langkah maju yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sosial dibandingkan pidana penjara jangka pendek,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi persoalan kelebihan kapasitas atau overcrowding di lembaga pemasyarakatan.
Melalui alternatif pemidanaan ini, pelaku tindak pidana tertentu tidak selalu harus menjalani hukuman penjara. Sebaliknya, mereka diberikan kesempatan memperbaiki diri sekaligus memberikan kontribusi positif bagi lingkungan masyarakat.
Meski demikian, Chairil mengingatkan agar penerapan pidana kerja sosial tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga memperhatikan kesiapan teknis dan sistem pengawasan di lapangan.
Ia menilai, kejelasan mekanisme pelaksanaan, jenis pekerjaan sosial, pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, hingga koordinasi antarinstansi menjadi hal penting yang harus dipersiapkan.
“Jangan sampai dalam pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan baru. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara optimal agar pidana kerja sosial benar-benar memberikan manfaat, baik bagi terpidana maupun masyarakat,” tegasnya.
Chairil berharap, melalui FGD dan sosialisasi tersebut, seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai penerapan pidana kerja sosial, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, jajaran pemasyarakatan, aparat penegak hukum, serta unsur masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, DPRD Kotabaru mendukung pembaruan sistem hukum pidana yang tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga mengedepankan keadilan, pembinaan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Dengan penerapan yang tepat dan pengawasan optimal, pidana kerja sosial diharapkan menjadi alternatif pemidanaan yang mampu memberikan dampak positif, baik bagi proses pembinaan pelaku tindak pidana maupun kehidupan sosial masyarakat.(MIA)
Diterbitkan tanggal 11 November 2026 by admin













Discussion about this post