KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan bukan lagi persoalan lokal di satu kecamatan. Kejadian di Handil Bakti, Barito Kuala pada 6–8 Oktober 2026, yang mendekati permukiman, menghanguskan tiga rumah warga, dan mengepung Kampus UNISKA Banjarmasin, hanyalah pembuka dari gambaran yang jauh lebih luas.
Sepanjang 2026, api telah melahap puluhan ribu hektare di hampir seluruh kabupaten/kota, memicu kabut asap, lonjakan ISPA, dan ancaman berulang terhadap keselamatan warga.
Data Menyeluruh: Puluhan Ribu Hektare dan Ribuan Kejadian
Menurut data BPBD Kalsel, hingga 7 Oktober 2026 tercatat total 4.492 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak 26.010,08 hektare dan 37.265 titik panas (hotspot).
Kabupaten Banjar menjadi wilayah terluas terdampak (6.789,6 hektare dari 1.020 kejadian), disusul Hulu Sungai Selatan (4.158,53 hektare), Tanah Laut (3.361,36 hektare), Kota Banjarbaru (3.119,23 hektare), dan Barito Kuala (3.012,72 hektare). Tapin mencatat hotspot terbanyak (6.450 titik).
Sebelumnya, hingga 10 September 2026, BPBD mencatat 2.963 kejadian dengan luas 20.206,06 hektare. Angka terus naik seiring musim kemarau yang memanjang.
Wilayah Ring 1 di sekitar Bandara Syamsudin Noor (Banjarbaru–Banjar) tetap menjadi prioritas karena gambutnya yang mudah menyimpan bara di bawah permukaan.
Handil Bakti Hanya Pembuka: Ancaman ke Pemukiman di Banyak Daerah
Di Handil Bakti, api muncul di tiga titik hampir bersamaan: Handil Bakti Indah, belakang Uniska, dan Perumahan Abdi Persada Baru.
Tiga rumah hangus. Warga Kompleks Grand Purnama 2, Hari Cahyo (50), menggambarkan situasi mencekam: “Tadi cukup mencekam karena apinya langsung membesar. Satu komplek ini terkepung api. Asap oranye masuk rumah, memaksa warga keluar dan bergantian berjaga,” ujarnya.
Api sering muncul kembali setelah dipadamkan karena bara di bawah permukaan. Anggota Damkar Batola, Abdullah mengakui beberapa titik sudah mendekati perumahan warga.
Pola serupa terjadi di Guntung Damar, Landasan Ulin, Jalan Gubernur Syarkawi (Sambang Lihum), dan kawasan gambut lain.
Statement Gubernur dan Realisasi Daerah
Gubernur Kalsel H. Muhidin berulang kali turun langsung dan memimpin rakor. Pada September 2026 ia menekankan tantangan gambut. “Ternyata api berada di bawah tanah, karena lahan ini lahan gambut,” ujarnya.
Ia mendorong metode injeksi surfaktan (MES) yang dikembangkan Polda Kalsel, meski kemudian menilai di beberapa lokasi pembasahan permukaan lebih efektif.
Muhidin juga mengonsolidasikan lebih dari 300 perusahaan untuk membantu pemadaman secara serentak, meminta dukungan CSR (“berapa saja tidak masalah”), dan bahkan berencana menggelar sayembara dengan imbalan bagi warga yang mengungkap pelaku pembakaran.
“Apabila masyarakat menemukan ada yang membakar, dengan bukti lengkap, dia menangkap orangnya, dilaporkan pada Kapolda, nanti saya beri bonus,” ujarnya.
Kepala BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra menyatakan kondisi relatif dapat dikendalikan, namun mengakui hambatan nyata: keterbatasan BBM Solar, sumber air yang mengering, dan ketidakpastian hukum saat petugas masuk lahan privat. “Kami perlu Solar saja dulu yang urgent untuk bekerja,” tegasnya.
Hingga 7 Oktober, patroli udara masih mencatat sekitar 146 hektare aktif terbakar.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan yang meninjau Handil Bakti menekankan penanganan karhutla membutuhkan kerja cepat dan koordinasi berlapis, terutama pada area gambut yang rawan menyebar di bawah permukaan.
Ia memerintahkan penyelidikan penyebab dan sanksi tegas terhadap pelaku.
Penanganan BNPB: Arahan Tegas, Realisasi Berhadapan Hambatan
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rakor di Banjarbaru menyampaikan lima arahan strategis: penguatan Satgas Darat sebagai kekuatan utama, larangan menyimpan peralatan di gudang, standardisasi data hotspot vs firespot, penanganan gambut hingga tuntas, dan integrasi data hingga tingkat tapak. “Kekuatan utama untuk memadamkan api itu ada pada Satgas Darat,” ujarnya.
Water bombing hanya membantu memutus kepala api di lokasi sulit dijangkau.
Sementara itu, BNPB dan BPBD mengakui lahan gambut menyimpan bara, keterbatasan sumber air dan akses, angin kencang, kabut asap yang menghambat operasi udara, serta minimnya awan untuk operasi modifikasi cuaca di beberapa periode.
Analisis Pakar dan Akar Masalah
Pakar kebijakan lingkungan Rijal Ramdani (UMY) menegaskan El Niño hanya memperpanjang kekeringan, bukan sumber api. “Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi pemicu utama,” katanya.
WALHI Kalsel lebih tajam. Direktur Eksekutif Raden Rafiq menyatakan akar masalah bersifat struktural: deforestasi, pengeringan gambut oleh drainase korporasi, dan lemahnya pengawasan.
Pada 6 Oktober 2026, WALHI melaporkan empat perusahaan sawit (PT Monrad Intan Barakat, PT Subur Agro Makmur, PT Kintap Jaya Wattindo, dan PT Palmina Utama) ke Polda Kalsel dengan indikasi 3.539 hektare terbakar di konsesi mereka, sebagian berulang sejak 2015–2019. “Penegakan hukum jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah,” tegas Rafiq.
Peneliti BRIN Dony Rachmanadi menambahkan bahwa gambut yang sehat seharusnya basah dan sulit terbakar. Masalah muncul ketika drainase menurunkan muka air tanah.
Kesimpulan: Handil Bakti adalah Alarm, Bukan Isolasi
Karhutla Kalsel 2026 telah menelan puluhan ribu hektare, mengancam rumah warga di banyak wilayah, memicu ribuan kasus ISPA, dan menelan korban jiwa.
Regulasi (Inpres 11/2026) sudah memperketat larangan pembakaran, termasuk di gambut. Namun tanpa penegakan tegas terhadap korporasi, restorasi hidrologi gambut secara serius, dan pergeseran fokus dari respons ke pencegahan struktural, api akan terus kembali setiap musim kemarau.
Handil Bakti hanyalah satu episode. Seluruh Kalsel sedang diuji. Warga tidak boleh terus menjadi korban dari tata kelola yang lemah.(Diolah dari berbagai sumber)
Diterbitkan tanggal 9 Oktober 2026 by admin
Discussion about this post