ADA saat ketika nasihat tidak datang sebagai kalimat yang disusun dengan hati-hati. Ia meluncur seperti teguran di ruang keluarga: terus terang, sedikit jenaka, tetapi meninggalkan gema yang panjang.
Begitulah KH Hasan Abdullah Sahal berbicara dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan keluarga besar Gontor.
Ia berbicara tentang orang yang mencari apa yang tidak dimilikinya: ijazah, nama, uang, jabatan, hingga muka.
Lalu, ia menyatakan sesuatu yang lebih mengusik: apabila makanan, pakaian, kendaraan, dan rumahnya sebagai kiai lebih mewah daripada yang dinikmati para santri, ia mempersilakan dirinya diprotes, dikritik, bahkan didemo.
Ucapan itu terdengar sederhana.
Namun, di negeri yang kepemimpinannya sering dibentengi protokol, pujian, gelar, dan pengikut, kesediaan untuk diperiksa adalah peristiwa moral.
Seorang pemimpin tidak sedang merendahkan dirinya ketika membuka pintu bagi kritik. Ia justru sedang mengembalikan kepemimpinan kepada sumber kewibawaannya: keteladanan.
Wajah
“Mencari muka” adalah ungkapan yang menarik. Kita mencari muka karena ingin dilihat. Kita ingin hadir dalam pandangan orang yang berkuasa, disebut dalam percakapan penting, difoto di dekat tokoh besar, atau ditempatkan di kursi yang dianggap menentukan.
Dalam dunia yang penuh panggung, wajah bukan lagi sekadar bagian tubuh. Ia menjadi modal sosial.
Namun, seseorang dapat terlalu sibuk mencari muka hingga kehilangan wajah.
Wajah, dalam pengertian moral, adalah kehormatan.
Ia berhubungan dengan rasa malu, tanggung jawab, dan kesanggupan berdiri di hadapan orang lain tanpa menyembunyikan kebohongan.
Karena itu, paradoks “mencari muka” tidak berhenti sebagai kelakar. Ia menyentuh penyakit lama kekuasaan: kegemaran memperoleh pengakuan tanpa terlebih dahulu membangun kelayakan.
Gelar lalu dikejar bukan untuk memperluas pengetahuan, melainkan untuk memperindah papan nama.
Jabatan dicari bukan untuk memperbesar pengabdian, tetapi untuk memperluas pengaruh. Kedekatan dengan penguasa dipamerkan seolah-olah prestasi. Kehormatan tidak lagi tumbuh dari pekerjaan yang tekun, tetapi dipinjam dari cahaya orang lain.
Di situlah pendidikan berhadapan dengan kepura-puraan.
Pendidikan memerlukan waktu, kesabaran, kegagalan, dan disiplin. Ia tidak menawarkan kemegahan yang segera.
Sebaliknya, budaya pencitraan menjanjikan jalan pendek: tampak berhasil sebelum sungguh-sungguh menjadi manusia yang berhasil.
Ketika Kiai Hasan mengatakan Gontor tetap memilih pendidikan, pilihan itu sesungguhnya merupakan sikap kebudayaan yang mendasar.
Pendidikan adalah penolakan terhadap jalan pintas. Ia menolak anggapan bahwa manusia dapat dibentuk hanya dengan sertifikat, jabatan, dan penampilan. Manusia harus menjalani proses yang tidak selalu terlihat kamera.
Cermin
Pernyataan tentang makanan, pakaian, kendaraan, dan rumah membawa nasihat itu ke wilayah yang lebih konkret.
Moral memang mudah diucapkan ketika masih berupa kata-kata besar. Ia menjadi sulit ketika harus diperiksa melalui meja makan, lemari pakaian, garasi kendaraan, dan pintu rumah.
Kiai Hasan menawarkan ukuran yang bisa dilihat. Bila kehidupan pemimpin terlalu jauh dari kehidupan mereka yang dipimpinnya, ada sesuatu yang patut dipertanyakan.
Bukan karena pemimpin harus memamerkan kemiskinan atau menganggap kemapanan sebagai dosa.
Persoalannya adalah jarak: sejauh mana kenyamanan di atas dibangun di atas kesulitan mereka yang berada di bawah.
Jarak fisik dapat berubah menjadi jarak moral. Seorang pemimpin yang tidak lagi mengenal keseharian orang-orang yang dipimpinnya akan sulit memahami kecemasan mereka.
Seseorang yang selalu bergerak dengan pengawalan mungkin perlahan lupa bagaimana rasanya menunggu. Orang yang hidup di balik pagar tinggi dapat kehilangan kemampuan mendengar suara dari luar pagar.
Karena itu, kesederhanaan bukan dekorasi kesalehan. Ia adalah cara menjaga indra moral agar tetap hidup.
Dengan hidup tidak terlalu jauh dari orang lain, seorang pemimpin mempertahankan kemampuannya untuk merasa. Ia mengetahui bahwa keputusan yang tampak kecil dari atas dapat menjadi beban besar bagi mereka yang menjalaninya.
Kita sering menyebut pemimpin sebagai teladan, tetapi jarang menetapkan bagaimana keteladanan itu diuji.
Pidato Kiai Hasan dapat dibaca sebagai cermin yang jernih: cara hidup pemimpin perlu dibandingkan dengan kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Jika perbedaannya berubah menjadi jurang, kewibawaan patut diperiksa kembali.
Kritik
Yang paling penting dari ucapan itu bukanlah kata “demo”, melainkan kesediaan seorang pemimpin menempatkan dirinya untuk dinilai.
Di banyak lembaga, kritik diterima sepanjang tidak menyentuh pucuk kekuasaan. Keterbukaan dipuji dalam pidato, tetapi orang yang sungguh-sungguh terbuka dianggap tidak loyal. Kritik diminta, lalu pemberi kritik dipersoalkan niatnya.
Kekuasaan selalu mempunyai cara untuk menyamakan ketidaksetujuan dengan permusuhan. Di lembaga politik, kritik mudah dicap sebagai serangan.
Di kampus, pertanyaan dapat dianggap pembangkangan. Di organisasi keagamaan, koreksi kadang diperlakukan sebagai kekurangan adab.
Akhirnya, adab tidak lagi menjaga cara menyampaikan kebenaran, tetapi dipakai untuk menghindari kebenaran.
Padahal, kritik adalah cara lembaga mencegah dirinya membusuk dalam pujian. Pemimpin yang hanya mendengar persetujuan akan hidup dalam ruang gema. Setiap keputusan terdengar benar karena semua orang di sekitarnya mengulang suara yang sama.
Kesediaan untuk dikritik juga bukan kemurahan hati pemegang kuasa. Kritik adalah hak mereka yang terkena akibat keputusan.
Orang yang memimpin tidak “memberikan” hak itu; ia hanya mengakui bahwa kewenangannya mempunyai batas.
Amanah kepemimpinan selalu datang bersama hak mereka yang dipimpin untuk mengetahui dan menilai.
Di sinilah pernyataan seorang kiai bertemu dengan gagasan demokrasi: kekuasaan harus dapat diperiksa, sedangkan kewibawaan tidak boleh menjadi kekebalan.
Namun, kritik juga mempunyai etikanya. Kritik bukan kebencian yang mencari sasaran, bukan fitnah yang menyamar sebagai keberanian, dan bukan penghinaan yang merasa dirinya kebenaran.
Kritik memperoleh kemuliaan ketika berpijak pada fakta dan diarahkan untuk memperbaiki kehidupan bersama. Tanpa itu, protes mudah menjadi kerumunan suara yang kehilangan tujuan.
Wibawa
Ada pandangan lama bahwa wibawa memerlukan jarak. Pemimpin harus ditempatkan lebih tinggi agar dihormati; harus tampak lebih istimewa agar ditaati.
Dari sinilah lahir singgasana-singgasana kecil: ruang khusus, perlakuan khusus, jalan khusus, dan bahasa khusus. Lambat laun, keistimewaan yang semula dimaksudkan untuk memperlancar tugas berubah menjadi bukti status.
Kiai Hasan menawarkan sumber wibawa yang berbeda. Wibawa tidak lahir karena seseorang sulit disentuh, tetapi karena hidupnya dapat diperiksa.
Ia tidak tumbuh dari kemewahan, melainkan dari kesesuaian antara kata dan tindakan. Orang mengikuti bukan karena takut kepada jabatan, tetapi karena percaya kepada pribadi.
Perbedaan ini penting. Jabatan menghasilkan kepatuhan administratif; keteladanan melahirkan kepercayaan. Kepatuhan berakhir ketika masa jabatan selesai.
Kepercayaan dapat hidup lama setelah seseorang tidak lagi berkuasa.
Kita mempunyai terlalu banyak pemegang jabatan yang ingin dihormati, tetapi terlalu sedikit yang bersedia menyediakan alasan untuk dihormati.
Rasa hormat dituntut melalui tata upacara, gelar, dan hierarki. Padahal, semakin keras penghormatan diminta, semakin terlihat bahwa kewibawaan sedang kekurangan dasar.
Pemimpin yang benar-benar berwibawa tidak takut diperbandingkan dengan nilai yang diajarkannya. Ia tidak tersinggung ketika ditanya tentang cara hidupnya.
Pertanyaan tidak dianggap ancaman sebab ia memahami bahwa setiap amanah selalu datang bersama hak mereka yang dipimpin untuk mengetahui dan menilai.
Gontor mempunyai landasan yang membuat pesan itu memperoleh bobot tersendiri. Pondok tersebut diwakafkan kepada umat.
Sebuah wakaf mengubah arti kepemilikan: sesuatu dilepaskan dari kepentingan pribadi agar hidup lebih lama daripada pemiliknya.
Dalam lembaga wakaf, kepemimpinan semestinya diperlakukan sebagai amanah, bukan kepemilikan yang diwariskan demi kepentingan pribadi atau keluarga.
Namun, wakaf bukan hanya peristiwa hukum mengenai perpindahan harta. Ia adalah sikap batin: kesediaan menyerahkan sesuatu yang dicintai agar memberi manfaat kepada orang yang mungkin tidak pernah kita kenal.
Tanah dapat diwakafkan, gedung dapat diserahkan, tetapi yang paling sulit adalah mewakafkan ego.
Seorang pemimpin yang telah mewakafkan egonya tidak menjadikan lembaga sebagai panggung bagi dirinya.
Ia tidak cemas apabila generasi berikutnya lebih menonjol.
Ia tidak memakai jabatan untuk memperpanjang bayang-bayangnya. Ia tahu bahwa setiap masa mempunyai tokoh dan setiap tokoh mempunyai masa.
Kesadaran mengenai batas waktu itulah yang sering hilang dari kekuasaan. Banyak orang sanggup melepaskan jabatan secara administratif, tetapi gagal meninggalkannya secara batin.
Mereka pergi dari kursi, tetapi tetap ingin menentukan siapa yang duduk dan bagaimana kekuasaan dijalankan. Jabatan berakhir, hasrat menguasai berlanjut.
Wakaf mengajarkan kebalikannya: yang penting bukan siapa yang dikenang sebagai pemilik, melainkan apakah nilai yang ditanamkan terus bekerja.
Pesan
Pesan moral dari Gontor itu tidak hanya ditujukan kepada dunia pesantren. Ia dapat dibawa ke kantor pemerintahan, kampus, partai politik, organisasi masyarakat, bahkan ruang keluarga.
Di mana pun seseorang memimpin, di situ ada godaan untuk menjadikan fasilitas sebagai ukuran keberhasilan dan kritik sebagai gangguan.
Seorang pejabat patut bertanya apakah kemudahan yang dinikmatinya membuat ia memahami atau justru menjauh dari kesulitan warga.
Seorang rektor perlu memeriksa apakah kemegahan kampus sejalan dengan kesejahteraan pengajar dan mahasiswa.
Seorang tokoh agama mesti menguji apakah penghormatan umat telah berubah menjadi tembok yang menghalangi koreksi.
Ketua organisasi perlu mengingat apakah lembaga masih menjadi tempat pengabdian atau telah berubah menjadi perpanjangan dirinya.
Tidak semua kemewahan merupakan kesalahan. Tidak setiap perbedaan hidup membuktikan ketidakadilan.
Namun, pemimpin wajib sanggup menjelaskan dasar, kepantasan, dan hubungan fasilitas yang dinikmatinya dengan amanah yang dipikul. Jika ia menolak pertanyaan hanya karena merasa terhormat, kehormatan itu telah menjadi selubung.
Satu abad lembaga dapat diperingati dengan panggung besar, tamu penting, dan pidato kenegaraan.
Namun, umur panjang tidak terutama ditentukan oleh kemegahan perayaan. Lembaga bertahan karena mempunyai nilai yang cukup kuat untuk mengoreksi pemimpinnya sendiri.
Itulah mungkin arti terdalam ucapan Kiai Hasan. Ia tidak sedang mengajarkan cara menjatuhkan pemimpin, melainkan cara menyelamatkan kepemimpinan.
Kritik diperlukan agar kekuasaan tidak kehilangan arah. Kesederhanaan diperlukan agar pemimpin tidak kehilangan perasaan. Pendidikan diperlukan agar manusia tidak tertipu oleh simbol.
Rasa malu diperlukan agar seseorang, ketika sibuk mencari muka, tidak kehilangan wajah.
Pada akhirnya, moralitas tidak diuji ketika kita berdiri di mimbar dan semua orang mendengarkan.
Ia diuji setelah pidato selesai: ketika kita kembali ke meja makan, membuka pintu rumah, memasuki kendaraan, dan berhadapan dengan mereka yang kehidupannya jauh lebih sederhana. Di sanalah kata-kata menemukan kebenarannya—atau kehilangan seluruh artinya.
Firdaus Arifin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
(sumber: Kompas)
Diterbitkan tanggal 21 September 2026 by admin
Discussion about this post