MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Aliansi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kamis sore (20/8/2026).
Massa aksi terlebih dahulu berkumpul di kawasan Patung Bekantan sebelum bergerak menuju kantor DPRD Kalsel sekitar pukul 15.00 WITA. Aksi kemudian berlangsung hingga sekitar pukul 19.00 WITA.
Dalam aksi tersebut, massa yang diwakili oleh mahasiswa Rizky dari STISHA Banjarmasin menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan yang dinilai tengah dirasakan masyarakat Kalsel. Beberapa persoalan utama yang menjadi sorotan adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sulitnya mendapatkan pasokan BBM di sejumlah SPBU, pemadaman listrik bergilir, dan penyelesaian UU Perampasan Aset yang hingga saat ini belum tuntas.
Massa mendesak pemerintah daerah agar persoalan-persoalan tersebut segera ditangani secara serius dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Mereka menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret, bukan sekadar penjelasan, untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya energi dan listrik, tetap terpenuhi, serta mendorong penyelesaian regulasi perampasan aset. Massa juga menyoroti bahwa Gubernur maupun pejabat terkait tidak hadir secara langsung di lokasi aksi.
Selain menyampaikan tuntutan, massa juga memberikan tekanan politik kepada pemerintah daerah.
Apabila persoalan yang mereka soroti tidak segera ditangani secara serius dalam waktu dua minggu, massa mendesak Gubernur Kalimantan Selatan untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kondisi yang terjadi.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK sempat menerima aspirasi dan menyatakan akan menyampaikan tuntutan mahasiswa.
Namun ia enggan menandatangani dokumen tuntutan tersebut karena di dalamnya terdapat poin yang menyatakan bahwa jika tuntutan tidak dipenuhi dalam waktu dua minggu, Gubernur harus bertanggung jawab dan mundur.
Setelah itu, Ketua DPRD meninggalkan lokasi dan masuk ke dalam gedung. Situasi sempat hampir ricuh menjelang Maghrib, namun akhirnya dapat diredam.
Tanggapan Perwakilan Gubernur
Menanggapi tuntutan terkait karhutla, Adi Santoso yang hadir mewakili Gubernur Kalsel menyampaikan bahwa satgas penanganan kebakaran lahan sudah berjalan di lapangan. Unsur yang terlibat antara lain BPD, Dinas Lingkungan Hidup, kementerian terkait (vertikal), Polda, serta TNI-Polri yang terus memantau perkembangan kejadian di wilayah Kalsel.
“Kami tidak diam. Pak Gubernur sendiri sudah hadir langsung melihat kondisi kebakaran lahan. Jadi kalau ingin bersama-sama peduli, mari kita sama-sama ke lapangan, jangan hanya di sini,” ujar Adi Santoso.
Ia menekankan bahwa pemerintah peduli terhadap lingkungan dan menolak anggapan seolah-olah tidak peduli.
Upaya jangka pendek sudah dilakukan, meskipun cuaca ekstrem yang diperkirakan berlanjut hingga September (menurut BMKG) membuat situasi sulit dijamin sepenuhnya dalam waktu dekat.
“Kami tidak senang kejadian karhutla ini. Dampaknya luar biasa, asap di mana-mana dan ISPA juga terjadi. Kami berusaha dan tidak diam,” tegasnya.
Penjelasan Dinas Kehutanan
Fathimatuzzahra, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, menjelaskan langkah konkret penanganan karhutla. Ia mengaku mengenakan baju merah karena sebelum datang ke lokasi aksi, timnya sedang melakukan pemadaman dan penyekatan di area Hutan Lindung Ring 1 yang jaraknya hanya sekitar 100 meter dari bandara. Api yang mendekati kawasan hutan lindung berpotensi berdampak pada penerbangan.
Ia menegaskan bahwa karhutla mencakup hutan dan lahan. Kewenangan Dinas Kehutanan terbatas pada kawasan hutan, sedangkan di luar kawasan menjadi tanggung jawab BPBD.
Dari total sekitar 6.000 hektare lahan yang terbakar, 95 persen berada di luar kawasan hutan, sementara yang di dalam kawasan relatif kecil.
Beberapa langkah konkret yang sudah dilakukan antara lain:
BPBD menetapkan lokasi rawan karhutla, di antaranya Pengayuan, Gunung Damar (Ring 1), dan Sambanglihong.
Di Hutan Lindung Lianganggang telah dibangun sekat bakar oleh PUPR, Dinas Pertanahan, dan instansi terkait. Seluruh keliling hutan lindung disekat menggunakan alat berat dan dialiri air dari irigasi Golok. Pipa air ditingkatkan dari 2 inci menjadi 6 inci, sehingga air yang sebelumnya membutuhkan waktu tiga bulan kini mengalir hanya dalam lima hari.
Mulai hari ini selama 10 hari ke depan, pihak ketiga (perusahaan pertambangan dan perkebunan) dilibatkan secara bergantian membantu pemadaman, sesuai arahan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Gubernur. Jumlah perusahaan akan ditambah jika eskalasi meningkat, dan dikurangi jika menurun.
Di setiap desa sudah ada Masyarakat Peduli Api (MPA) yang difasilitasi pemegang izin tambang melalui program CSR/rehab. Mereka mendapat insentif bulanan dan peralatan pemadaman agar merasa memiliki tanggung jawab.
Menurutnya, tahun ini pemerintah lebih siap, meskipun fenomena El Nino datang lebih awal dari perkiraan.
Pemerintah juga bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai untuk membangun kanal permanen guna pembasahan gambut, karena gambut yang sudah kering hanya efektif jika direndam, bukan sekadar dibasahi.
Penjelasan BPBD
Ronny Eka Saputra, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan bahwa pihaknya sudah bekerja keras melakukan pemadaman sejak akhir Juni 2026. Setiap pagi personel dikirim ke pos-pos lapangan. Sudah berjalan sekitar 1,5 bulan, sehingga petugas di lapangan sangat lelah, ikut terdampak asap, dan bahkan memerlukan obat-obatan.
Ia menuturkan pengalaman pribadi saat anaknya masih kecil (tahun 2014–2017) yang menderita asma akibat asap karhutla, sehingga ikut merasakan dampak yang sama seperti masyarakat.
Menurutnya, karhutla berbeda dengan banjir. Banjir lebih sulit dikendalikan karena sangat bergantung pada curah hujan dan daya dukung lahan, sedangkan karhutla sebenarnya lebih bisa dicegah.
Ia juga mengungkapkan adanya temuan kasus pembakaran yang disengaja, antara lain di area Umbung (utara) oleh orang yang membakar menggunakan koran, di Kepulauan Sekar, serta di Batu Besi yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengaku sudah lima kali ingin melakukan pembakaran. “Ini tanggung jawab bersama. Tanpa bantuan semua pihak, kebakaran tidak akan selesai. Kita harus bergotong royong agar masyarakat bisa bernapas lebih lega,” tegasnya.
Penjelasan Pertamina, Pansus DPRD, dan Kepolisian terkait BBM
Terkait persoalan antrean BBM, Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), hadir langsung di lapangan untuk berdialog dengan massa.
Ia menjelaskan bahwa Pertamina telah melakukan pengawasan dan pembinaan. Dari awal tahun hingga Agustus 2026, sudah diterbitkan 73 surat teguran/pemberitahuan terkait pasokan di wilayah Kalimantan Selatan.
Antrean masih terjadi karena faktor teknis seperti perbedaan kapasitas tangki SPBU, waktu yang dibutuhkan saat switching tangki, serta adanya konsumen yang datang berulang hingga stok habis. Pengawasan dilakukan sesuai kewenangan Pertamina.
Sementara itu, HM Syaripuddin (Bang Dhin), unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mewakili Pansus DPRD Kalsel menyampaikan bahwa Pansus sudah berusia 64 hari dan akan mengeluarkan rekomendasi.
Pansus telah mengumpulkan data dan bukti SPBU yang bermasalah, serta akan melakukan sinkronisasi data dengan BPK RI (rencana tanggal 28). Masa kerja Pansus berakhir di bulan September. Hasil rekomendasi dan temuan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
Dari pihak kepolisian, Kombes Pol Riza Muttaqin, Kapolresta Banjarmasin (yang dilantik resmi pada 1 Agustus 2026), mewakili Kapolda Kalsel menjelaskan bahwa pendekatan hukum merupakan jalan terakhir. Sudah ada sekitar 33 perkara yang diungkap terkait permasalahan BBM.
Sebelum penindakan, satgas yang dibentuk pemerintah provinsi telah melakukan pengawasan bersama. Polresta juga melakukan kegiatan serupa di wilayah hukumnya. Terkait karhutla, penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan BPBD, Manggala Agni, TNI, dan masyarakat.
Penjelasan PLN terkait Pemadaman Listrik
Vigor Eusidero, Humas PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng), turun langsung menemui massa untuk memberikan penjelasan terkait pemadaman listrik bergilir.
Ia menjelaskan, per 30 Juni 2026, PLTU di Tanjung telah masuk sistem dan menambah kapasitas sebesar 33 MW. PLTU Kuala Kurun juga menambah kapasitas sebesar 100 MW. Sehingga durasi pemadaman berkurang menjadi 3 jam.
“Selanjutnya terdapat 15 unit PLTD Trisakti, sehingga sejak 16 Agustus 2026 tidak ada lagi pemadaman,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan progress 2 unit PLTU Asam-Asam dengan kapasitas masing-masing 50 MW pada 20 Agustus sudah masuk status siaga. Target selesai pada 25 Agustus 2026.
“Jika kondisi belum normal, prioritas akan diberikan kepada pelanggan industry,” terangnya.
Mengenai kompensasi sudah dihimpun dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, menunggu keputusan dan hasil verifikasi Kementerian ESDM.
Di penghujung aksi, aliansi masyarakat menyampaikan pernyataan sikap. Mereka menegaskan akan menggelar aksi susulan dengan mobilisasi yang lebih besar hingga seluruh tuntutan terpenuhi. Aksi kemudian ditutup dengan pernyataan sikap tersebut.(Rizky)
Diterbitkan tanggal 20 Agustus 2026 by admin
Discussion about this post