MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim penghujan yang diperkirakan terus meningkat hingga akhir 2025. Komitmen itu disampaikan dalam Apel Kesiapsiagaan yang digelar pada Rabu (10/12/2025) di Halaman Balai Kota Banjarmasin, yang dihadiri oleh seluruh unsur pemerintah daerah, personel gabungan hingga perwakilan masyarakat.
Walikota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, menekankan bahwa apel ini menjadi langkah awal memperkuat kesiapan seluruh sektor dalam menghadapi ancaman banjir, rob, maupun genangan yang terus berulang setiap tahun. “Apel ini bukan hanya untuk berkumpul. Kita harus benar-benar menyiapkan diri dan menjaga kondisi kota. Seluruh SKPD, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW harus berada dalam koordinasi yang sama,” ujarnya dalam arahan.
Menurut Yamin, upaya pencegahan bencana tidak hanya bergantung pada perangkat pemerintah. Ia menegaskan bahwa perilaku masyarakat memiliki peran kritis dalam mengurangi risiko banjir. “Yang paling penting saat ini adalah menjaga saluran air, drainase, dan sungai. Saya mengajak seluruh warga Banjarmasin untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan. Kita sering menemukan penyumbatan aliran air yang justru disebabkan oleh sampah,” katanya.
Walikota juga meminta dinas terkait terutama Dinas Lingkungan Hidup dan PUPR untuk mendata ulang titik-titik yang sebelumnya sering mengalami banjir. Pendataan itu menjadi dasar perbaikan teknis serta penentuan prioritas kerja selama musim hujan. “Tahun lalu kita punya beberapa titik rawan. Itu harus dipetakan ulang dan ditangani sebelum kondisi memburuk,” ucapnya.
Diakhir, dia menuturkan bahwa kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak. “Bencana tidak bisa kita cegah, tetapi dampaknya bisa kita minimalisir. Yang penting semua bergerak cepat, terarah, dan tetap berkoordinasi. Pemerintah kota akan memastikan itu berjalan,” tutup Yamin.
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menjelaskan bahwa persoalan utama dalam penanganan banjir adalah belum sinkronnya sistem drainase dengan aliran sungai yang menjadi jalur utama pembuangan air. “Drainase itu sebenarnya harus terintegrasi dengan sungai sebagai drainase primer. Namun kenyataannya, banyak saluran yang tidak lagi tersambung karena perubahan kawasan atau tertutup bangunan,” terangnya.
Ia menyebut beberapa area di Banjarmasin masih kerap tergenang akibat penyempitan dan penyumbatan aliran. Salah satu penyebab utama adalah bangunan warga yang berdiri di badan sungai maupun bantaran yang seharusnya steril dari pemukiman. “Banyak bangunan yang memakan badan sungai, termasuk jembatan yang posisinya terlalu rendah sehingga menghalangi aliran air. Ini yang membuat genangan sulit surut,” kata Suri.
Menurutnya, arahan Walikota untuk menghidupkan kembali masterplan drainase menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh. “Pak Wali meminta agar Detail Engineering Design (DED) drainase kita perbarui. Kota ini sebenarnya punya satuan wilayah pengendali yang harus terintegrasi, dan itu yang sekarang sedang kita evaluasi dan desain ulang,” jelasnya.
Dinas PUPR juga mengungkapkan bahwa langkah mitigasi telah berjalan sebelum musim hujan tiba. Beberapa kawasan yang dianggap rawan sudah dibersihkan, dikeruk, dan disiapkan untuk mencegah genangan ekstrem. “Kami bersama TNI dan masyarakat sudah bergerak di sejumlah titik. Ada juga beberapa wilayah yang merupakan usulan warga dan saat ini sedang kami tindak lanjuti,” tambah Suri.
Selain itu, skema penanganan berbasis kawasan akan diterapkan sehingga setiap wilayah rawan memiliki strategi mitigasi yang lebih spesifik. “Kami sudah punya peta kawasan rawan. Arahan Pak Wali adalah agar setiap kawasan ditangani sesuai karakter masalahnya masing-masing. Itu yang sedang kami lakukan hingga akhir tahun,” imbuhnya.
Pada apel tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menegaskan sejumlah langkah strategis yang selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, mulai dari pemetaan risiko bencana, penguatan komunikasi publik, hingga optimalisasi peran kecamatan dan posko bencana.(rls)
Diterbitkan tanggal 10 Desember 2025 by admin
Discussion about this post