MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Dorongan pembaruan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia kembali mengemuka dalam forum diskusi terbuka yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Karya Justisia Indonesia (DPD GKJI) Kalimantan Selatan, Kamis (4/12/2025) sore.
Kegiatan yang dilaksanakan di sebuah kafe di pusat kota Banjarmasin itu menjadi ruang bertemunya berbagai unsur masyarakat untuk menyampaikan gagasan terkait arah reformasi Polri.
Ketua DPD GKJI Kalsel, Yohanes Lie SH MM, menegaskan bahwa pembenahan institusi kepolisian harus dimulai dari perubahan kultur, peningkatan literasi hukum, serta peneguhan moralitas aparat.
Menurutnya, pemahaman polisi tentang hukum tidak boleh berhenti pada tataran tekstual, tetapi harus benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial.
“Reformasi Polri tidak cukup hanya dengan merombak struktur organisasi. Pengawasannya harus lebih terbuka dan melibatkan masyarakat. Propam juga mesti diberikan ruang lebih independen agar kontrol internal berjalan objektif,” ujar Yohanes didampingi moderator diskusi, Joy Morris Siagian SH MM.
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyampaikan pandangan yang cukup progresif. Salah satunya adalah usulan agar Polri berada di bawah sebuah kementerian, sebagaimana TNI berada dalam struktur Kementerian Pertahanan.
Ada pula masukan agar Polri diperkuat kembali sebagai penegak hukum murni, tanpa terbebani layanan administrasi publik seperti penerbitan SIM.
Sejumlah pandangan juga menyoroti perlunya reformasi kultur internal dan peningkatan pemahaman aparat tentang Hak Asasi Manusia.
“Propam idealnya berdiri terpisah dengan fungsi pengawasan yang benar-benar independen, seperti layaknya Brimob selama ini. Pembenahan kultur juga harus menyeluruh, termasuk kesadaran aparat terhadap prinsip-prinsip HAM,” terang Yohanes.
Forum yang diikuti sembilan peserta dari beragam latar belakang advokat, akademisi, pelaku usaha, tokoh adat Dayak, mantan ASN, hingga insan media ini menghasilkan sejumlah catatan penting. Semua masukan tersebut akan dirangkum kembali menjadi dokumen rekomendasi.
“Hasil diskusi ini akan kami kompilasi dan kirimkan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri di Jakarta melalui surat elektronik dalam satu atau dua hari ke depan,” jelas Yohanes.
DPD GKJI Kalsel, katanya, berkomitmen untuk tetap aktif mengawal proses reformasi Polri sebagai bagian dari tanggung jawab sosial organisasi. Kegiatan ini juga telah mendapat persetujuan dari Ketua DPP GKJI, Abbas.
Yohanes mengungkapkan bahwa ia secara pribadi juga telah menerima undangan untuk menyampaikan masukan langsung di Jakarta terkait agenda besar reformasi kepolisian tersebut. Sementara secara organisasi, tatap muka semacam ini baru pertama kali dilaksanakan di Banjarmasin.
“Semoga rekomendasi yang kami susun dapat memberi nilai tambah bagi upaya mempercepat reformasi Polri sesuai harapan publik,” tutupnya.(CRV)
Diterbitkan tanggal 5 Desember 2025 by admin
Discussion about this post