MEGAPOLIS.ID, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menerbitkan aturan soal bantuan subsidi upah (BSU) lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Pasal 3 ayat 2 beleid itu mengatakan BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi tiga syarat.
Pertama, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan. Kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025. Ketiga, menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan.
Pemberian BSU dikecualikan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri.
“Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diprioritaskan bagi Pekerja/Buruh yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang disalurkan,” bunyi pasal 5 beleid yang diteken Yassierli pada 2 Juni lalu.
Kemudian pasal 6 mengatur bahwa BSU akan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang mewujudkan sekaligus. Artinya pekerja akan mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto hanya akan memberikan BSU berjumlah Rp300 ribu untuk dua bulan. Namun, bantuan itu kemudian ditambah menjadi dua kali lipat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BSU akan disalurkan pada Juni dan Juli 2025.
“Nanti Kemnaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu BSU sebesar Rp300 ribu per bulan, diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi, dua bulan Rp600,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyai pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6).
Ia menerangkan BSU itu diberikan untuk pekerja dan guru honorer. Penerima bantuan terdiri dari 17,3 juta orang pegawai dan 565 ribu orang guru honorer.
Ia mengungkap alasan Prabowo menambah jumlah BSU karena terkait pembatalan diskon tarif listrik yang sebelumnya telah diumumkan.
“Diskon listrik penganggaran lebih lambat kalau Juni-Juli, tidak bisa dijalankan sehingga diganti bantuan subsidi upah,” ucapnya.
(CNN Indonesia)
Diterbitkan tanggal 4 Juni 2025 by Muhamad Samani
Discussion about this post