MEGAPOLIS.ID, Jakarta – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak rencana pemerintah menjadikan ojek online (ojol) sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan ojol ingin mendapatkan status karyawan tetap, bukan UMKM. Menurutnya, ojol sudah memenuhi kriteria untuk diberikan peluang berstatus karyawan tetap.
“SPAI tidak setuju ojol sebagai UMKM karena pengemudi ojol, taksol, dan kurir masuk dalam kategori sebagai pekerja tetap seperti yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia di dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Lily melalui pesan singkat kepada awak media, Rabu (16/4).
Lily mengatakan ada tiga unsur yang sudah terpenuhi oleh ojol untuk bisa diangkat menjadi karyawan tetap berdasarkan undang-undang tersebut. Pertama, ojol mengerjakan pekerjaan yang diberikan perusahaan transportasi online.
Pekerjaan berupa antar penumpang, barang dan makanan diberikan melalui aplikasi. Pekerjaan itu, ucapnya, bukan diberikan oleh pelanggan, tetapi perusahaan penyedia aplikasi.
Unsur kedua adalah upah. Lily menyebut perusahaan transportasi online menetapkan besaran upah dari setiap orderan yang dikerjakan pengemudi. Upah ini termasuk potongan 30-50 persen.
Unsur ketiga berupa perintah. Perusahaan transportasi online akan memberikan sanksi suspend dan putus mitra bila pengemudi tidak patuh pada perintah untuk melakukan pekerjaan antar penumpang, barang, dan makanan.
“Maka sudah jelas bahwa pengemudi ojol, taksol, dan kurir adalah pekerja dan SPAI menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, untuk segera mengakui kami sebagai pekerja tetap,” ujarnya.
Dia berkata status karyawan tetap akan membuat ojol mendapatkan sejumlah hak, seperti upah minimum setiap bulan, upah lembur, THR, cuti haid dan melahirkan yang dibayar, jam kerja 8 jam, hari istirahat di hari Sabtu dan Minggu, jaminan sosial, hak membentuk serikat pekerja, hingga hak untuk berunding agar tidak ada suspend dan putus mitra sepihak.
Terpisah, Garda Ojol justru mendukung rencana pemerintah menjadikan ojol sebagai UMKM. Akan tetapi, mereka meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terlebih dahulu.
“Asosiasi berharap Kementerian UMKM dapat melakukan kajian komprehensif agar revisi UU UMKM ini memiliki kekuatan hukum perlindungan hak dan keadilan bagi para pengemudi ojol,” kata Ketua Garda Ojil Igun Wicaksono kepada awak media.
Igun menyarankan pemerintah menggandeng akademisi untuk kajian lebih lanjut. Garda juga siap dilibatkan dalam pembahasan aturan tersebut.
“Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia-Garda Indonesia akan mendukung lebih lanjut dan juga siap menggandeng akademisi untuk turut serta mengkaji revisi yang akan dilaksanakan rencana tahun depan,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan rencana menjadikan ojol sebagai UMKM. Dia berkata hal itu akan diatur melalui revisi UU UMKM yang dilakukan tahun depan.
Maman berpendapat saat ini ojol tak punya payung hukum tentang status pekerjaan mereka. Maman menyebut ojol akan mendapatkan sejumlah insentif bila menjadi UMKM.
“Salah satu isinya revisi Undang-Undang UMKM itu memasukkan ojek online masuk dalam bagian dan kriteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah supaya saudara-saudara kita penggiat-penggiat ojek online ini punya payung hukum yang jelas,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4).
(CNN Indonesia)
Diterbitkan tanggal 16 April 2025 by Muhamad Samani
Discussion about this post