MEGAPOLIS.ID, BANJARBARU – Mendagri Tito Karnavian mengimbau kepada kepala daerah di seluruh Indonesia ditiap provinsinya agar tidak merekrut tenaga Non ASN yang baru, sebab bakal menjadi masalah ke depannya.
Hal ini disampaikan Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi (rakor) dalam rangka penyelesaian penataan tenaga Non ASN di instansi pemda bersama Menteri PAN RB, Kepala BKN serta kepala daerah secara daring.
Gubernur Kalsel H Muhidin melalui Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Farhanie mengikuti rakor di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru pada Rabu (8/1/2025).
Menurut Tito, itu bertentangan dengan Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah.
Apalagi, dirinya melihat ada oknum pejabat daerah memasukan timsesnya ke pemerintahannya selepas Pilkada. Dia menegaskan agar tidak melakukan hal tersebut. Dan pihaknya terus mendorong sejumlah pegawai Non ASN agar mengikuti tes PPPK tahap 2 sampai di tanggal 15 Januari.
“Ada perintah dan arahan dari Pemerintah Pusat dalam mengakomodir mereka (tenaga Non ASN) biar menjadi tenaga kontrak (PPPK). Tidak langsung dijadikan begitu saja, tetapi melalui seleksi dan pada tahapan itu harus mendaftar, ternyata yang masuk cuma 1.345.338 orang. Dan yang mendaftarkan ini harus pemerintah daerah, bukan pegawainya itu,” terangnya.
Tito Karnavian bingung, masih banyak daerah yang belum mendaftarkan pegawainya sehingga jumlah yang ditargetkan belum tercapai. Daerah-daerah yang enggan mendaftarkan itu, dia mengimbau siap-siap saja nanti akan didemo.
“Kalau masih banyak tenaga Non ASN yang belum PPPK, siap-siap akan didemo kepala daerahnya. Enggan mendaftarkan, karena satu nggak ada anggaran APBD,” sebut Tito Karnavian.
Tito Karnavian mewanti-wanti jangan sampai ke depan menjadi masalah atau bom waktu, jika tenaga Non ASN tidak didaftarkan maka akan menjadi nganggur. Selama didaftarkan, maka akan menjadi tenaga honorer paruh waktu.
“Mereka yang didaftarkan akan lolos selama mengikuti tahapan PPPK,” tandasnya
Sementara itu, berdasarkan catatan Kemendagri jumlah total Non ASN di Kalsel sebanyak 7.369 tenaga kontrak, adapun yang lolos mengikuti PPPK sekitar 1.493 orang. Sehingga, selisih yang dihadapi Pemprov Kalsel sebanyak 5.876 tenaga Non ASN.
“Hari ini kita baru saja selesai mengikuti zoom meeting Penataan Non ASN di instansi Pemerintah Daerah dan arahan Kemendagri agar supaya tenaga Non ASN dapat diselesaikan,” ujar Gubernur Kalsel H Muhidin diwakili Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Farhanie seusai rakor.
Pemprov berharap agar tenaga Non ASN dapat mengikuti test PPPK tahap kedua ini sampai tanggal 15 Januari. Sehingga, pengurangan dengan target yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.
“Tenaga Non ASN dari jumlah total 7.369 sudah kita akomodir di tahap 1 ini sebanyak 1.493 dan mudah-mudahan di tahap 2 ini bisa dapat mengurangi jumlah Non ASN kita,” kata Muhammad Farhanie.
Setelah ini, Farhanie mengatakan bahwa Kemendagri akan melaksanakan Coaching Clinic untuk penyelesaian dalam penataan tenaga Non ASN di pemerintahan daerah tersebut. Di rakor selanjutnya, tentu akan lebih fokus dan detail dalam penanganan masalah yang dihadapi oleh pihak Pemda terkait.(rls/wsk)
Diterbitkan tanggal 8 Januari 2025 by admin
Discussion about this post