MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) kembali mendiseminasikan hasil-hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin untuk tahun 2026, di Aula Kayuh Baimbai, Senin (26/1/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman tersebut, turut dihadiri Kepala Bappeda Litbang Ahmad Syauqi, jajaran Tim Peneliti, narasumber, akademisi, pemerhati lingkungan beserta lembaga hingga SKPD teknis terkait lainnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan publik yang lahir benar-benar menyentuh persoalan mendasar. Lebih jauh, dalam kegiatan ini, para narasumber akan memaparkan hasil kajian beserta rekomendasi tindaklanjut yang telah dilakukan pemerintah kota Banjarmasin bersama tim peneliti selama tahun 2025 guna mendukung percepatan pembangunan daerah berdasarkan riset yang berbasis pada kebutuhan warga.
Sekdako mengungkapkan, bahwa percepatan pembangunan bukan lagi soal membangun sarana infrastruktur fisik semata, melainkan harus berbasis data dan kajian yang akurat. Ia menilai, dengan adanya hasil kajian kelitbangan yang terdistribusi optimal, akan memberi ruang bagi SKPD untuk meminimalisir risiko dalam penyusunan program kerja.
“Kita ingin hasil kelitbangan benar-benar dapat digunakan, bukan hanya sebagai uraian dokumen. Sebab kita seringkali kuat di perencanaan namun lemah dalam hal pemanfaatan hasil kajian,” ujarnya.
Masih dalam arahannya, ia menegaskan 3 hal penting;
- Hasil kelitbangan harus menjadi rujukan nyata dalam perumusan kebijakan dan program perangkat daerah.
- Sinergi antara Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, perangkat daerah dan akademisi harus terus diperkuat.
- Proses implementasi pasca forum terhadap mana rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti segera, dan mana yang memerlukan penguatan regulasi terlebih dahulu.
Adapun isu kajian yang disoroti antara lain, kajian terhadap Pemerataan Fasilitas Pendidikan, kajian Penataan Kawasan Kumuh berdasarkan kondisi Sosiologis Masyarakat di Bantaran Sungai, hingga kajian ruang Indeks Kota Layak Huni di kota Banjarmasin.
“Saya harap melalui kegiatan ini seluruh perangkat daerah memiliki kesadaran bahwa riset adalah alat bantu pengambilan keputusan dan bukan sekedar kewajiban administratif,” jelasnya.
Disisi lain, Kepala Bappeda Litbang Ahmad Syauqi menambahkan, seluruh kajian yang dihasilkan sepanjang tahun ini harus memiliki dampak konkret pada kualitas hidup warga.
“Melalui diseminasi dan sosialisasi ini artinya kita ingin seluruh SKPD dan pemangku kepentingan bisa memanfaatkan hasil kelitbangan maupun rekomendasi yang ada agar bisa masuk dalam program kegiatan di tahun berjalan maupun di 2027 mendatang sebagai bagian dari visi misi Walikota yakni Banjarmasin maju sejahtera,” bebernya.
Salah seorang narasumber yang juga tim peneliti, Dr M Rahmatullah menuturkan, dari sisi kajian pemerataan fasilitas pendidikan, pengaruh rombel kelas yang meningkat drastis akibat dari pertumbuhan penduduk dan tidak dibarengi peningkatan sarana prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor kunci.
“Belum lagi dampak sistem zonasi pada daya tampung sekolah yang tidak berjalan seirama. Ini jadi tugas kita bersama untuk memetakan kebutuhan dan prioritas fasilitas bukan hanya di tingkat kecamatan maupun kelurahan, tapi menyentuh langsung masing-masing sekolah,” katanya.
Di lain hal, akademisi pascasarjana ULM, Indra Agung, menekankan bahwa kunci keberhasilan program pemerintah sebenarnya terletak pada keseimbangan antara pembangunan fisik dan kondisi sosiologis masyarakat setempat.
“Kami ingin melihat bagaimana hubungan antara kondisi sosiologis masyarakat dengan keberhasilan penataan kawasan kumuh yang selama ini dijalankan,” terangnya.
Meski Pemerintah Kota Banjarmasin dinilai sudah cukup masif melakukan perbaikan infrastruktur, pendekatan sosial seringkali luput dari perhatian.
“Hasil penelitian menemukan memang ada pengaruh antara intervensi pemerintah dan kondisi sosiologis. Selama ini infrastruktur sudah berjalan, namun ke depannya diperlukan arah kebijakan yang lebih tajam dalam menyentuh aspek sosiologi masyarakat agar penataan lebih efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui kajian ini, diharapkan Pemerintah Kota Banjarmasin bisa mulai fokus merancang program yang berbasis pada karakter dan budaya masyarakat pinggiran sungai.
Selain itu, dengan adanya diseminasi ini, diharapkan pembangunan Kota Banjarmasin pada tahun 2026 akan lebih terukur, efektif, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga di seluruh pelosok kota.(rls)
Diterbitkan tanggal 26 Januari 2026 by admin
Discussion about this post