MEGAPOLIS.ID, SURABAYA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Supian HK menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kebijakan ekonomi dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan perayaan Natal-Tahun Baru (Nataru).
Hal tersebut disampaikan Supian HK saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalsel Tahun 2025 yang digelar di Hotel Sheraton Surabaya, pada Rabu (15/10/2025).
Supian HK menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel yang secara konsisten melibatkan DPRD dalam forum strategis semacam ini.
Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terlebih di tengah tekanan inflasi musiman yang kerap muncul menjelang hari-hari besar keagamaan.
Ia menegaskan bahwa kestabilan harga bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga mencerminkan kesejahteraan dan ketenangan hidup masyarakat Banua.
“Inflasi yang terkendali adalah tanda kesejahteraan rakyat yang terjaga. Kita harus bekerja bersama lintas sektor dan lintas daerah, agar masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang HBKN dan Nataru,” ujar Supian HK.
Dalam kesempatan tersebut, Supian HK juga mendorong agar TPID di setiap kabupaten dan kota lebih aktif melakukan pemantauan lapangan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi.
“Inflasi bisa kita kendalikan kalau semua bergerak bersama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi gerakan bersama untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan High Level Meeting TPID se-Kalsel tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala daerah di Kalsel.
Mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dalam Rangka Antisipasi Peningkatan Permintaan Bahan Pokok Penting Menjelang HBKN dan Nataru Tahun 2025,” forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga dan melindungi daya beli masyarakat Banua.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menyampaikan beberapa poin penting terkait pengendalian inflasi daerah Kalsel. Terutama dalam menghadapi Nataru (natal dan tahun baru) serta Haul Guru Sekumpul.
Yang utama bahwa Provinsi Kalsel menduduki peringkat 14 dari 38 provinsi di Indonesia, dan Kalsel termasuk ke dalam zona hijau.
“Kalsel termasuk dalam zona hijau di Indonesia. Dimana ada 10 daerah yang termasuk di zona merah. Kita patut berbangga karena berada di zona hijau dan menduduki posisi 14 dari 38 provinsi se-Indonesia,” sampai Gubernur.
“Untuk inflasi tahunan (y-on-y) Kalsel di bulan September 2025 ada di angka 2,91 persen. Masih aman karena masih berada di rentang batas deviasi inflasi (2,5 persen plus minus 1), namun kita tetap harus waspada dan melakukan upaya untuk menurunkan,” lanjut H Muhidin.
Lebih lanjut disampaikan oleh Gubernur, 5 kabupaten dengan angka inflasi yang patut diwaspadai, yakni HST (3,37 persen), Tabalong (3,04 persen), Banjarmasin (2,90 persen), Tanah Laut (2,78 persen) dan Kotabaru (2,41 persen).
“Beberapa komoditas utama yang menyumbang terhadap inflasi di Kalsel adalah emas/perhiasan, daging ayam ras, rokok kretek mesin (SKM), bawang merah serta tarif rumah sakit. Hal ini agar perlu menjadi perhatian bagi lima daerah yang saya sebutkan tadi. Untuk komoditas yang bisa kita kendalikan, kita kendalikan,” ingat Gubernur.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kalsel ini juga menyampaikan bahwa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengendalian inflasi adalah kesediaan pasokan pangan, terutama jelang bulan Desember 2025 mendatang.
“Perlu menjadi perhatian menyambut Bulan Desember 2025 mendatang, karena akan ada 3 hari besar yang mungkin memicu gejolak kenaikan inflasi. Yakni natal, tahun baru dan juga Haul Abah Guru Sekumpul. Oleh karena itu saya menghimbau kepada TPID provinsi dan juga TPID kabupaten/kota untuk menjaga kesediaan pasokan pangan. Apabila pasokan diperhatikan Insya Allah inflasi di Kalsel terjaga,” sampai H Muhidin.
Disampaikan juga tiga arahan oleh Gubernur H Muhidin, juga selaku Ketua TPID Provinsi Kalsel kepada para Kepala Daerah (Bupati/Walikota) selaku Ketua TPID Kabupaten/Kota.
“Pantau perubahan harga di daerah masing-masing, lakukan analisis dan evaluasi komoditas pangan serta tentukan langkah strategis agar tidak merugikan masyarakat,” pesan H Muhidin.(rls)
Diterbitkan tanggal 15 Oktober 2025 by admin
Discussion about this post