MEGAPOLIS.ID, SURABAYA – Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan H Muhidin hadiri dan membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, pada Rabu (15/10/2025) pagi.
Bertempat di Ballroom Hotel Sheraton, Surabaya, kedatangan Gubernur H Muhidin didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Hj Fathul Jannah Muhidin disambut meriah dengan penampilan tari tradisional Jawa Timur, Remo.
Pada kesempatan berharga yang dihadiri pimpinan Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Kalsel ini, H Muhidin menyampaikan beberapa poin penting terkait pengendalian inflasi daerah Kalsel. Terutama dalam menghadapi Nataru (natal dan tahun baru) serta Haul Guru Sekumpul.
Yang utama bahwa Provinsi Kalsel menduduki peringkat 14 dari 38 provinsi di Indonesia, dan Kalsel termasuk ke dalam zona hijau.
“Kalsel termasuk dalam zona hijau di Indonesia. Dimana ada 10 daerah yang termasuk di zona merah. Kita patut berbangga karena berada di zona hijau dan menduduki posisi 14 dari 38 provinsi se-Indonesia,” sampai Gubernur.
“Untuk inflasi tahunan (y-on-y) Kalsel di bulan September 2025 ada di angka 2,91 persen. Masih aman karena masih berada di rentang batas deviasi inflasi (2,5 persen plus minus 1), namun kita tetap harus waspada dan melakukan upaya untuk menurunkan,” lanjut H Muhidin.
Lebih lanjut disampaikan oleh Gubernur, 5 kabupaten dengan angka inflasi yang patut diwaspadai, yakni HST (3,37 persen), Tabalong (3,04 persen), Banjarmasin (2,90 persen), Tanah Laut (2,78 persen) dan Kotabaru (2,41 persen).
“Beberapa komoditas utama yang menyumbang terhadap inflasi di Kalsel adalah emas/perhiasan, daging ayam ras, rokok kretek mesin (SKM), bawang merah serta tarif rumah sakit. Hal ini agar perlu menjadi perhatian bagi lima daerah yang saya sebutkan tadi. Untuk komoditas yang bisa kita kendalikan, kita kendalikan,” ingat Gubernur.
Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kalsel ini juga menyampaikan bahwa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengendalian inflasi adalah kesediaan pasokan pangan, terutama jelang bulan Desember 2025 mendatang.
“Perlu menjadi perhatian menyambut Bulan Desember 2025 mendatang, karena akan ada 3 hari besar yang mungkin memicu gejolak kenaikan inflasi. Yakni natal, tahun baru dan juga Haul Abah Guru Sekumpul. Oleh karena itu saya menghimbau kepada TPID provinsi dan juga TPID kabupaten/kota untuk menjaga kesediaan pasokan pangan. Apabila pasokan diperhatikan Insya Allah inflasi di Kalsel terjaga,” sampai H Muhidin.
Disampaikan juga tiga arahan oleh Gubernur H Muhidin, juga selaku Ketua TPID Provinsi Kalsel kepada para Kepala Daerah (Bupati/Walikota) selaku Ketua TPID Kabupaten/Kota.
“Pantau perubahan harga di daerah masing-masing, lakukan analisis dan evaluasi komoditas pangan serta tentukan langkah strategis agar tidak merugikan masyarakat,” pesan H Muhidin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, yang juga Wakil Ketua TPID Provinsi Kalsel Fadjar Majardi menyampaikan bahwa inflasi Kalsel senantiasa mengalami fluktuasi.
“Kami mengamati fluktuasi terus terjadi, dimana pergerakan harga pokok pangan memang sensitif dan dipengaruhi oleh cuaca dan distribusi,” sampai Fadjar.
“Oleh karena itu, kami memandang HLM hari ini menjadi kegiatan yang sangat penting untuk menetapkan langkah pengendalian inflasi pangan yang terintegrasi, mulai dari produksi, distribusi sampai di konsumen akhir. Serta sinergi lintas sektoral, yang strateginya ditetapkan oleh TPID sebagai 4 K, yakni keterjangkaun harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif,” sampainya.
Acara ini dihadiri oleh Forkopimda Kalsel, serta Bupati/Walikota se-Kalsel selaku Ketua TPID masing-masing daerah beserta tim, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Kalsel.
Usai pembukaan, dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor selaku moderator, acara dilanjutkan dengan paparan narasumber.
Adapun narasumber pada HLM ini adalah Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri, Manufaktur Agrofarmasi dan Kesehatan, Ferry Irawan, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Perekonomian, Edy Yusuf, Kepala Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas Badan Pangan Nasional, Budi Waryanto serta Ketua DPW Perkumpulan SPPG Kalsel, Farid Yudistira Arifin.(rls-adpim)
Diterbitkan tanggal 15 Oktober 2025 by admin
Discussion about this post