Pemkab Kotabaru Dorong Tata Kelola Ruang dan Tanah yang Berpihak pada Kepentingan Masyarakat

‎MEGAPOLIS.ID, KOTABARU – ‎Kantor Pertanahan Nasional menggelar sosialisasi optimalisasi pengendalian hak atas tanah dan ruang yang berkeadilan untuk pembangunan wilayah Kabupaten kotabaru yang berkelanjutan menuju Indonesia emas 2045, bertempat di aula Bamega lantai II kantor Bupati Kotabaru, Senin (11/08/2025).

‎‎Bupati Kotabaru melalui Wakil Bupati Kotabaru Syairi Muhlis menyampaikan tema yang diangkat pada sosialisasi kita hari ini yaitu “Optimalisasi pengendalian hak atas tanah dan ruang yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kotabaru”.

“Merupakan refleksi dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan tata kelola ruang dan tanah yang adil, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

‎‎Sebagai daerah kepulauan yang memilik potensi sumber daya alam besar, Kotabaru menghadapi tantangan dalam pengendalian alih fungsi lahan, pemanfaatan ruang, serta perlindungan hak atas tanah masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pertisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci utama dalam menciptakan kebijkaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

‎‎”Diharapkan melalui kegiatan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, serta merumuskan langkah strategis yang konkret untuk memperkuat pengendalian hak atas tanah dan ruang di Kotabaru. Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah dialog, tukar pikiran dan penyelarasan visi demi kesejahteraan rakyat yang kami cintai,” pungkasnya.

‎Sementara itu, Direktur Pengendalian Hak atas Tanah Ahli Fungsi Lahan Kepulauan dan Wilayah Tertentu/Kementerian ATR/BPN, Andi Renald dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya mengoptimalisasi banyaknya sumber daya alam di bumi Saijaan. “Karena itulah harus disyukuri dan menjaga bagaimana memanfaatkan serta menggunakan sumber daya alam ini berkelanjutan untuk anak cucu kita nanti,” katanya.

‎‎‎Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Sub Direktorat Pengendalian Hak atas Tanah Kepulauan dan Wilayah Tertentu Wilyah I Kementerian ART/BPN, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa kantor Wilayah BPN Provinsi kalsel dan Kepala BPN Kotabaru.(rls/mia)

Diterbitkan tanggal 11 Agustus 2025 by admin