Pemkab Kotabaru Ikuti Rakor Peningkatan Kualitas Anak Daerah

MEGAPOLIS.ID, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberyaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten kotabaru (DP3APPKB) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kualitas Anak Daerah (PK2D) Provinsi Kalimantan Selatan melalui virtual meeting.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Hj Husnul Khatimah, Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (1/8), bertempat di Ruang Kolaborasi lantai III Baperida.

Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari surat dinas PPPAKB provinsi dengan perihal undangan kegiatan Rakor PK2D kabupaten/kota, yang membahas tentang  hasil survey/pemetaan dari Provinsi terhadap indicator indek Kualitas Keluarga (IKK) yang akan diperbaiki di Desa Lokus yang ditunjuk Kabupaten Kotabaru dalam hal ini Desa Sampanahan guna peningkatan kualitas Anak Daerah Tahun 2025.

Hj Husnul Khatimah, Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan dalam sambutannya mengatakan, rakor ini bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga di desa atau kelurahan lokus di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

“Terimakasih kepada kader kualitas keluarga yang sudah berjuang mendapatkan data di setiap lokus, dan mengisinya pada aplikasi yang berbasis web yang telah disiapkan, tanpa data kita tidak bisa mendapatkan permasalahan kualitas keluarga per indikatornya” ucap Husnul.

Ia juga mengatakan, data tersebut juga nantinya menjadi informasi dasar yang dihimpun tim sebelum suatu program dimulai, dan data tersebut juga digunakan sebagai suatu bentuk intervensi nyata yang berdampak pada masyarakat, indikator apa saja yang perlu difasilitasi dan diberi kekuatan untuk ditingkatkan.

Sementara itu, Pandu Aksana yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan hasil survey terhadap desa Lokus kabupaten Kotabaru dalam hal ini Desa Sampanahan kecamatan Sampanahan.

“Didapati bahwa lokus  desa sampanahan mendapatkan hasil Indek Kualitas Keluarga (IKK) sebesar 75, 91% yang masuk dalam katagori kulaitas keluarga yang Responsif Gender dan Hak Anak yang didapat dari hasil perhitungan 29 indikator IKK dan 5 dimensi, namun masih ada 9 indikator yang bernilai dibawah 75% yang artinya merah dan masih dibawah rata-rata” ungkap Pandu.

Sementara itu, dalam sambutannya Sekda Kotabaru yang dibacarakan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Masyarakat H. Minggu Basuki mengatakan, rapat koordinasi hari ini merupakan wujud nyata dari komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di desa sebagai unit terkecil dari masyarakat. Peningkatan kualitas keluarga yang dilaksanakan di desa sampanahan ini mengacu pada peraturan gubernur kalimantan selatan nomor 100 tahun 2019 tentang tata cara peningkatan kualitas keluarga.

“kita ingin agar setiap keluarga di desa sampanahan memiliki ketahanan fisik, ekonomi, sosial, psikologis, serta sosial budaya yang kuat. Ketahanan keluarga yang kita maksud adalah kondisi kualitas keluarga yang tangguh, mandiri, serta mampu berkembang secara harmonis dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan ketahanan ini, keluarga mampu menjadi fondasi utama pembangunan masyarakat dan daerah,” ucap Minggu Basuki.

Ia juga menjelaskan, berbagai program lintas sektor telah dan akan terus disinergikan dalam PK2D ini. Di antaranya:

1. Dinas Kesehatan akan menangani stunting, memberikan penyuluhan kesehatan, serta membina posyandu balita, remaja, dan lansia.
2. DPPPAPPKB akan melaksanakan pelatihan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, pendampingan peraturan desa untuk pencegahan perkawinan anak, pembentukan forum-forum perlindungan perempuan dan anak.
3. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga akan mendukung dengan bantuan fasilitas olahraga.
4. TP PKK kabupaten kotabaru akan aktif melalui sekretariat dan empat pokja-nya dalam pembinaan up2k, pola asuh anak, kebun keluarga, dan sebagainya.
5. Dinas perkim akan membantu melalui program bedah rumah (aladin).
6. Disdukcapil akan memberikan layanan pencatatan administrasi kependudukan.
7. Dinas perikanan akan mendorong gerakan gemar makan ikan dan memberikan bantuan bibit.
8. Dinas kearsipan dan perpustakaan memberi bantuan buku-buku untuk perpustakaan desa.
9. Dinas sosial akan memberikan bantuan sosial bagi disabilitas dan lansia.
10. Kesra setda berupa program fasilitasi pelatihan pemandian jenazah.
11. Dinas perindakop akan mendampingi kelompok kerajinan dan mendukung legalitas usaha kecil.
12. Dinas ketahanan pangan dan pertanian akan memberikan bantuan bibit tanaman.(rls/mia)

Diterbitkan tanggal 1 Agustus 2025 by admin