MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Persaingan ekonomi yang semakin ketat dan telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mengharuskan pelaku usaha lebih kreatif untuk menghadapi tantangan ekonomi global ini. Berbagai ide dan terobosan baru harus diciptakan jika ingin memenangkan persaingan.
Pada saat perekonomian nasional melemah terutama pada sektor pertambangan hingga berdampak kepada turunnya pendapatan daerah, kondisi harusnya membuat pemerintah mendorong sektor dunia usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penopang utama perekonomian daerah
Sadar akan hal itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin tak henti-hentinya meminta Pemerintah Kota (Pemko) untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif terpadu yang dikelola secara terpadu. Misalnya dibidang kuliner, kerajinan, dan serta keahlian.
Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, diperlukan sinergi di antara semua pihak, khususnya akademisi, pelaku usaha, pemerintah, dan media. Selaku regulator, pemerintah dituntut menghadirkan aturan yang mempermudah pelaku usaha.
Mengingat hal itu, Pemerintah Kota (Pemko) diharapkan memberikan akses kemudahan dalam proses perizinan usaha bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).
Lamanya proses perizinan bisa menjadi kendala bagi para pengusaha kecil menengah masuk ke sektor formal dan melemahkan potensi pengusaha pemula untuk berkembang.
“Kita harus memberikan kemudahan proses perizinan kepada para UKM dan UMKM agar mereka mampu bersaing, termasuk turut serta mempromosikannya,” ucap Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rivkal Fahruri.
Ia menyebut, untuk pengembangan UKM dan kewirausahaannya harus dimotori oleh pemerintah dengan mempermudah perizinan usaha di seluruh daerah agar seluruh usaha kecil menengah itu bisa dirangkul di sektor formal.
Dimana, lamanya birokrasi perizinan serta sulitnya mendapat tambahan permodalan membuat mayoritas usaha kecil memilih bergerak di sektor informal. Ini juga salah satu indicator penghambat mengapa UKM masih jalan ditempat.
Ia pun mengakui, selama ini banyak keluhan dari para pelaku UKM terkait dengan proses pembuatan perizinan usaha yang sangat ribet. Namun demikian, lanjutnya, hal tersebut bukanlah kewenangannya, melainkan kewenangan Pemko.
Atas inilah, Pemko harus bisa memberikan berbagai kemudahan kepada para pelaku UKM sehingga mereka termotivasi untuk terus berkembang. Disamping melakukan pendampingan usaha melalui Dinas atau intansi terkait.
“Pendampingan yang dimaksud, adalah tidak hanya dengan mempermudah izinnya akan tetapi juga membantu memberikan semacam peningkatan sumber daya manusia hingga bantuan promosi dari pemerintah,” jelasnya.
Rivkal menambahkan, selain itu tujuan dari pendampingan oleh pemerintah adalah untuk mengetahui potensi-potensi usaha yang dikembangkan masyarakat agar tepat sarasaran, hingga mampu mendatangkan pundi rupiah dengan menarik masyarakat luar daerah berinvestasi sebagai perwujudan menjalin relasi atau hubungan jaringan usaha lebih luas.
“Dukungan harus terus diberikan kepada pelaku usaha dan memberikan kesempatan kepada mereka mengmbangkan potensi yang dimiliki. Membuka kesadaran masyarakat untuk lebih kreatif dan memiliki keinginan untuk terus berupaya memajukan daerah,” kata politikus Partai Golkar ini
Sejauh ini, para wakil rakyat pun setidaknya sudah membuat peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum pemrerintah memberikan perhatian lebih yang mengarah meningkatnya pertumbuhan pelaku UMKM di Banjarmasin. Diantaranya, Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang paling utama adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perda ini mengatur berbagai aspek terkait pemberdayaan UMKM di kota Banjarmasin, termasuk perlindungan, pembinaan, dan pengembangan usaha.
Selain itu, ada juga Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang perizinan usaha tempat makan, yang merupakan bagian dari UMKM.(advertorial)
Diterbitkan tanggal 4 Juli 2025 by admin
Discussion about this post