MEGAPOLIS.ID, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin diwakili Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin didampingi Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Faried Fakhmansyah mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual, terkait Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 di Command Center Setda Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Rabu (2/7/2025).
Rapat yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen TNI Suharyanto ini juga dihadiri Kementerian/Lembaga terkait serta sejumlah Kepala Daerah, TNI dan Polri dari 7 (tujuh) Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla, termasuk Kalimantan Selatan.
Dalam rakor, Pj Sekdaprov Kalsel M Syarifuddin memaparkan bahwa Kalsel sudah melakukan langkah-langkah penanganan dan mitigasi Karhutla.
“Apel siaga sudah dilakukan, peningkatan kolaborasi serta penguatan Regulasi (Revisi Perda Nomor 1 tahun 2008) tentang pengendalian karhutla, juga sudah dilakukan,” ucap M Syarifuddin.
Selain itu, PKS terkait pendataan lahan dengan ATRBPN, penyiapan Rencana Kontingensi Karhutla, serta Pemetaan Wilayah Rawan di 3 zona prioritas penanganan, terutama di wilayah ring 1 Bandara Syamsudin Noor, juga sudah pihaknya laksanakan.
“Peningkatan sosialisasi di daerah rawan seperti kerjasama multi sektor, baik pertanian, perkebunan, kesehatan, sekolah dan dunia usaha, sudah kami lakukan. Begitu juga pendirian posko dan pos lapangan, penyiapan dan distribusi sarpras, penyiapan personal dan pembagian tugas/aktivasi renkon,” paparnya lagi.
Tidak hanya sampai disitu, pihaknya sudah melaksanakan patroli di ring 1, dengan melihat kondisi tinggi muka air dan pemeriksaan dan pengisian air hingga tingkat tapak/desa di kanal untuk mitigasi.
“Kami mengusulkan OMC dan Operasi Udara/Heli ke Pemerintah Pusat untuk penguatan kesiapsiagaan karhutla,” tutupnya.
Sementara dalam arahannya, Kepala BNPB Suharyanto meminta Gubernur Kalsel segera mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Status Kedaruratan Karhutla, agar usulan bantuan yang diperlukan kepada pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla, dapat segera terealisasi.
“Segera saja tetapkan status, kemudian usulkan, apa saja yang diperlukan untuk menangani kejadian Karhutla. Apakah itu modifikasi cuaca atau sarpras lain yang diperlukan,” ujar Suharyanto.
Terkait hal itu Pj Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti arahan Kepala BNPB tersebut.
Untuk diketahui, Kalsel menjadi salah satu Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla selain Provinsi Riau, Jambi, Sulsel, Kalbar, Kalteng dan Kaltim (IKN) yang menjadi Provinsi Prioritas Khusus.
Sepanjang tahun 2025 periode 1 januari – 1 Juli, sudah ada 143 kejadian Karhutla di Indonesia. Sementara Data BMKG mempredisi, bahwa musim kemarau di Kalsel terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang.
Dijadwalkan pada pekan kedua Juli 2025, akan kembali dilakukan rapat lanjutan dengan pembahasan yang sama, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.(rls/wsk)
Diterbitkan tanggal 2 Juli 2025 by admin
Discussion about this post