MEGAPOLIS.ID, BUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menyampaikan 14 poin rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Barsel tahun anggaran 2024.
“Rekomendasi ini setelah meninjau dokumen LKPJ, pembahasan dengan beberapa OPD dan tinjauan ke lapangan,” ucap juru bicara DPRD Barsel, Yangsi Hartini pada Rapat Paripurna DPRD ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Senin (19/5/2025).
Dikatakan Hj Yangsi yang juga Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Barsel itu, rekomendasi tersebut yaitu yang pertama agar membuat perencanaan yang cermat dan berbasis kinerja sebagai jalan keluar untuk memanfaatkan anggaran yang terbatas supaya dapat didistribusikan kesemua perangkat daerah dengan tepat, sehingga sesuai yang direncanakan dalam rencana pembangunan daerah Tahun 2023-2026 atau sesuai dengan RPJMD yang akan ditetapkan nantinya.
Kedua Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kemandirian keuangan daerah sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah supaya realisasi PAD dibanding APBD lebih besar dari 5%.
Ketiga mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD. Kemudian keempat, melakukan evaluasi terhadap Perda-Perda yang berkaitan dengan PAD.
Lalu kelima setiap penggunaan anggaran untuk kegiatan pada perangkat daerah harus sesuai atau selaras dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Selanjutnya keenam, menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Barsel pada Tahun 2025.
“Koordinasi antara tim penyusun LKPJ dengan OPD perlu dioptimalkan agar data yang disajikan dalam dokumen LKPJ lebih lengkap, dan secara akurat dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, rekomendasi kedelapan yaitu koordinasi antara perangkat daerah dengan Inspektorat Kabupaten Barsel agar penilaian SAKIP dapat diselesaikan sebelum LKPJ Bupati Barito Selatan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Barsel.
Disarankan juga kepada semua perangkat daerah agar meningkatkan kinerja dibidang masing-masing supaya mendapatkan penilaian yang baik dari pemerintah pusat sehingga memenuhi syarat dalam menerima anggaran berupa Dana Insentif Daerah (DID).
“Untuk rekomendasi yang ke 10 yaitu penyampaian tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya supaya disertai dengan data pendukung,” terangnya.
Kemudian menugaskan Inspektorat Kabupaten Barsel untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi DPRD dan melakukan sosialisasi penyusunan SAKIP ke semua perangkat daerah.
Dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Disarankan kepada Bupati Barsel untuk melakukan evaluasi terhadap pimpinan perangkat daerah yang kinerjanya tidak optimal.
“Lalu yang terakhir pihak DPRD menyarankan kepada Bupati Barsel agar proyek-proyek yang belum selesai dapat dianggarkan dan diselesaikan atau dilanjutkan pengerjaannya pada tahun-tahun mendatang,” tandasnya.(HBI)
Diterbitkan tanggal 19 Mei 2025 by admin
Discussion about this post