MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Rapat Sasangga Banua, Lantai 2 eks Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarmasin pada Senin (10/5/2025) sore.
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Kalimantan Selatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia itu mengusung tema “Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan”.
Hadir dalam High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Kalsel itu Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi, Pj Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan Fadjar Majardi dan Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo.
Selain itu, Walikota Banjarmasin M Yamin, Wakil Bupati Tabalong Habib M Taufani Alkaf serta perwakilan Bupati/Walikota se-Kalsel .
Pada momentum itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Muhammad Handry Imansyah juga melakukan penyerahan Buku Kajian BUMD Pangan kepada Gubernur Kalsel, H Muhidin.
“Syukur alhamdulillah, hari ini kita hadir dan mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh bupati dan walikota se-Kalimantan Selatan,” ujar Gubernur Kalsel H Muhidin di atas podium.
H Muhidin juga berterima kasih kepala Perwakilan Bank Indonesia, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh anggota TPID dan TP2DD yang telah berkenan hadir pada pertemuan strategis ini.
Gubernur H Muhidin juga mengapresiasi kerja keras Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seluruh instansi terkait dalam wadah TPID yang telah berhasil menjaga inflasi tahun 2024 pada rentang sasaran 2,5 plus minus 1 persen.
“Terkait strategi pengendalian inflasi, dalam rangka meningkatkan produktivitas pangan, kita harus berani berinovasi. Misalnya melalui pemanfaatan teknologi pertanian, sistem Bioflok untuk perikanan, bawang merah, budidaya padi-cabai apung, dan lain sebagainya,” ungkap dia.
Di samping itu, BUMD Pangan harus segera dalam mempersiapkan untuk menjadi instrumen pengendalian harga yang efektif. Tidak kalah penting, roadmap pengendalian inflasi 2025-2027 harus segera disusun dengan mengintegrasikan langkah-langkah dari hulu ke hilir dan diselaraskan dengan program pemerintah pusat.
Selain itu, penentuan batas waktu penyelesaian roadmap TP2DD 2025-2029, lengkap dengan penanggung jawab yang ditunjuk.
Gubernur H Muhidin juga perlu melihat kembali penentuan batas waktu yang tepat terkait implementasi KKI (Kartu Kredit Indonesia) provinsi/ kota/ kabupaten Se-Kalimantan Selatan.
“Hari ini kita melakukan pertemuan dengan walikota dan bupati se-Kalsel. Ada yang mewakili juga, kita melaksanakan kegiatan TPID dan TP2DD dengan Bank Indonesia dan diberi penjelasan kepada kami,” ucap Gubernur Kalsel H Muhidin.
Dalam hal inflasi, H Muhidin ingin kesiapan pasokan barang pokok tersedia dengan baik. Kedua, harga terjangkau bagi masyarakat Banua.
“Ketiga, semua kabupaten/kota komitmen terhadap kondisi inflasi sekarang. Kemudian, kita ditantang oleh investor membuat tambak gabus karena nanti dibuatkan gedung pembuatannya itu,” terangnya.
Sehingga ke depan, Pemprov Kalsel akan melakukan pembibitan ikan gabus dalam rangka pembuatan produk ikan yang menghasilkan protein tinggi untuk kesehatan. Gubernur H Muhidin juga menyoroti bawang merah, jagung dan sebagainya untuk ditanam di halaman rumah masing-masing.(rls)
Diterbitkan tanggal 10 Maret 2025 by admin
Discussion about this post