MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakiln Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terima audiensi Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak terkait percepatan diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Jumat (05/04), di Ruang Rapat H Ismail Abdulah DPRD Provinsi Kalsel.
Barisan Pertahanan Masyarakat Dayak meminta agar dikeluarkan secepat mungkin turunan dari perda, agar regulasi tersebut dapat diimplementasikan.
Ketua API dan GEMPITA Kalsel Syamsul Ma’Rifis mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Pemprov harus proaktif dalam membentuk rancangan Pergub, jangan sampai ada yang tertinggal sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Saran dari ulun Pemprov harus undang semua perwakilan dari masyarakat Dayak, LSM, dan OKP untuk memberikan masukan terhadap rancangan Pergub ini. Jangan sampai ada hal-hal yang tertinggal di Pergub. Itu untuk kepentingan masyarakat adat, kalau tertinggal bisa menjadi masalah dikemudian harinya, jangan sampai kita memecahkan masalah tapi malah menimbulkan masalah yang baru, jadi semua elemen harus terkumpul semua,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin menyambut baik kedatangan rombongan dari Barisan Pertahanan Masyarakat Dayak dan mendukung apa yang menjadi keluhan kawan-kawan dari Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak.
“Ormas-ormas ini menyuarakan aspirasi mereka bahwa dengan terbitnya Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, ini harus segara mungkin diterbitkan Pergub atau petunjuk pelaksanaannya. Karena ini sudah di ujung masa jabatan, baik eksekutif maupun legislatif. Jangan sampai kita limpahkan kepada para pejabat atau para wakil rakyat yang baru karena kita tidak tahu semangatnya seperti apa,” tandasnya.
Lebih lanjut Lutfi mengharapkan agar Pemprov bisa mempercepat perancangan Pergub Hukum Adat ini. “Jadi ini yang kita desak untuk mempercepat perancangan Pergub, dan yang tadi disampaikan hanya berupa rancangan, dan ini yang dinanti-nanti. Semua rancangan ini agar disampaikan dan disosialisasikan, serta dirembuk dengan para tokoh atau para pembuka-pembuka adat, sehingga mereka bisa mewakili masyarakat adat untuk memberikan masukan di dalam Pergub tersebut sesuai dengan masyarakat hukum adat itu sendiri,” katanya.
Selaras dengan Lutfi, Ketua GEPAK Kalsel Anang Misran mendukung apa yang diusulkan oleh Ketua Komisi IV tersebut.
“Kami sangat mendukung apa yang diusulkan oleh Ketua Komisi, jangan diperlambat lah. Karena selama ini kita cuma diam ketika tanah adat dirampas,” ujar Anang Misran.(rls)
Diterbitkan tanggal 5 April 2024 by admin
Discussion about this post